Oleh: Maria Tabuni, Mahasiswa Papua tinggal di Bali

Aparat keamanan tidak pernah mengenal kata lelah untuk terus menjaga stabilitas keamanan demi mendukung penuh upaya Pemerintah dalam mewujudkan percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat Papua.

Kerja keras dari seluruh pihak untuk selalu mengupayakan agar di Tanah Papua senantiasa dalam kondisi yang tertib, aman dan juga kondusif dikarenakan memang menjaga stabilitas di sana merupakan hal yang sangat penting.

Bagaimana tidak, pasalnya upaya yang dijalankan meski menggunakan pendekatan paling mutakhir sekalipun, namun jika tidak diimbangi dengan stabilitas keamanan, maka jelas upaya pembangunan tersebut akan sangat terhambat dan bahkan stagnan atau justru mengalami kemunduran.

Sehingga alih-alih menciptakan Bumi Cenderawasih semakin maju dengan adanya percepatan pembangunan agar seluruh masyarakat orang asli Papua (OAP) bisa mengalami peningkatan kesejahteraan taraf hidup, justru yang ada hanya sebaliknya jika semua usaha itu tidak disertai dengan kondisi yang kondusif.

Beberapa waktu lalu, telah terjadi sebuah kontak tembak antara aoarat keamanan dari pasukan gabungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berhadapan dengan Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua di wilayah Distrik Tembagapura, Mimika, Papua.

Adanya kontak tembak tersebut kemudian mengakibatkan salah satu pimpinan gerombolan separatis itu, yakni Abubakar Kogoya tewas. Tentunya bukan tanpa alasan mengapa pihak aparat keamanan kemudian memberlakukan tindakan hukum yang sangat tegas kepada KST Papua.

Pasalnya, sejauh ini banyak sekali rentetan aksi kriminal yang sangat biadab dilakukan oleh gerombolan teroris itu sehingga sangat mengganggu keamanan di Bumi Cenderawasih, termasuk dilakukan oleh Abubakar Kogoya. Bahkan, tidak jarang aksi yang mereka gencarkan itu menyebabkan korban dari masyarakat sipil yang sama sekali tidak berdosa.

Jelas sekali dengan demikian, bukan hanya sekedar gangguan keamanan saja yang mereka lakukan, namun mereka juga tidak ragu untuk menghilangkan nyawa manusia lain, yang bahkan notabene merupakan orang asli Papua (OAP) sendiri. Selain itu, KST Papua pelaku ketidakstabilan keamanan di Bumi Cenderawasih itu juga terus menghambat upaya percepatan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah.

Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III (Kapen Kogabwilhan) Kolonel Czi Ign Suriastawa menjelaskan bahwa tindakan sangat tegas yang dilakukan oleh aparat keamanan pasukan gabungan tersebut telah berhasil mereduksi atau meredam kekuatan KST Papua.

Selain itu, dengan adanya tindak tegas yang aparat keamanan jalankan untuk menghukum gerombolan separatis yang berlawanan ideologi dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) itu, juga dalam upaya untuk menjaga stabilitas keamanan demi tercipta kelancaran akan upaya percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat Papua.

Proses percepatan pembangunan di Bumi Cenderawasih memang sangat memerlukan adanya stabilitas keamanan di wilayah itu. Karena tanpa adanya stabilitas, maka upaya percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan tersebut jelas tidak akan dapat diwujudkan.

Terlebih, Tanah Papua memang masih menjadi wilayah yang kerap dirundung oleh permasalahan keamanan karena adanya KST di sana. Banyaknya aksi yang dilakukan oleh gerombolan tersebut, mulai dari penembakan, pengrusakan dan lain sebagainya jelas akan sangat memengaruhi minat dari para pemodal untuk pada akhirnya mereka akan mau berinvestasi di Papua atau tidak.

Jika para investor tersebut menilai bahwa ternyata Bumi Cenderawasih masih merupakan wilayah yang tidak aman, jelas para investor tersebut tidak akan pernah melirik sedikitpun untuk menanamkan modal mereka di sana.

Dengan kata lain, aparat keamanan dalam hal ini memiliki peranan yang juga sangat penting serta tanggung jawab untuk bisa mewujudkan stabilitas keamanan di Tanah Papua. Kehadiran aparat keamanan akan mampu memetakan beberapa persoalan di sana, serta mendorong terwujudnya keamanan.

Sementara itu, Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI), K.H. Ma’ruf Amin yang juga selaku Ketua Badan Pengarah Papua (BPP) menegaskan bahwa sampai saat ini pemerintah terus menggunakan pendekatan yang sangat humanis dan berbasis teritorial untuk mengatasi adanya masalah keamanan di Bumi Cenderawasih.

Salah satu contoh langkah pendekatan yang humanis berbasis teritorial tersebut adalah bagaimana Pemerintah RI melakukan penyadaran kepada masyarakat Papua, bahwa mereka merupakan bagian integral yang sama sekali tidak bisa terlepaskan dari wilayah NKRI. Terbukti bahwa dengan pendekatan yang tepat tersebut, meski gangguan keamanan masih saja ada, namun tampaknya frekuensinya sudah berhasil ditekan.

Meski begitu, namun penegakan hukum yang sangat tegas jelas akan terus dilakukan kepada siapapun pihak yang memang berupaya untuk mengganggu stabilitas keamanan di Bumi Cenderawasih.

Sebenarnya akar masalah akan terjadinya gangguan stabilitas keamanan di Tanah Papua tersebut lantaran disebabkan oleh masalah kesejahteraan. Adapun pemerintah sendiri juga teris beripaya mengatasi masalah kesejahteraan dengan memastikan percepatan pembangunan terus berproses di sana, termasuk juga dengan membentuk beberapa daerah otonomi baru (DOB) di Papua.