NERACA

Denpasar - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali menyebutkan libur panjang Lebaran 2024 berpotensi mendongkrak tingkat hunian hotel terutama di daerah wisata favorit di Pulau Dewata dengan rata-rata mencapai hingga 80 persen.

“Peluang okupansi naik saat libur Lebaran sebesar 20-30 persen dari rata-rata okupansi saat ini mencapai 50-60 persen,” kata Sekretaris PHRI Bali Perry Markus di Denpasar, Selasa (26/3).

Menurut dia, beberapa daerah wisata favorit wisatawan di antaranya Kuta dan sekitarnya serta Nusa Dua di Kabupaten Badung dan Ubud di Kabupaten Gianyar.

Libur Lebaran yang berpotensi mendorong tingkat keterisian kamar, lanjut dia, juga berpeluang mendorong terjadinya dinamika harga menyesuaikan permintaan pasar.

“Kalau kamar banyak kosong biasanya harganya relatif murah, saat permintaan banyak harga juga menyesuaikan, itu dinamika harga,” imbuhnya.

PHRI Bali mencatat jumlah hotel yang berada di bawah naungan asosiasi itu mencapai sekitar 316 hotel dengan total jumlah kamar mencapai 150 ribu kamar.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Hotel Ubud (UHA) Putu Surya Arisoma mengatakan sejumlah persiapan menyambut libur Lebaran dilakukan pengelola hotel di kawasan itu di antaranya dengan membuat paket Ramadhan misalnya rapat dari korporasi tertentu sekaligus berbuka puasa.

Ia memproyeksi tingkat hunian hotel saat libur Lebaran berpotensi mencapai di atas 70 persen.

UHA menaungi sekitar 97 hotel bintang tiga ke atas berdasarkan data tahun 2023.

Sedangkan di kawasan elit the Nusa Dua yang dikelola BUMN PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (ITDC) juga mencatat mulai terjadi pemesanan kamar dengan potensi okupansi rata-rata mencapai di atas 75 persen.

General Manager the Nusa Dua I Made Agus Dwiatmika menjelaskan pada 2023 hunian hotel di kawasan itu mencapai rata-rata 78 persen, lebih tinggi dibandingkan realisasi pada 2019 mencapai 69 persen.

Kawasan wisata itu memiliki total sekitar 5.485 kamar yang tersebar di 22 hotel bintang lima dan vila mewah serta memiliki fasilitas ruang pertemuan yang dapat menampung sekitar 21.000 delegasi.

Kemudian Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali menyebutkan pelaku hotel dan restoran berpotensi menyesuaikan tarif jika Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025.

“Pasti ada penyesuaian tarif kamar walaupun tamu tidak dikenakan PPN di hotel dan restoran,” kata Perry Markus.

Menurut dia, tamu yang menginap atau menyantap makanan di restoran tidak dikenakan PPN karena konsumen itu sudah dikenakan pajak hotel dan restoran (PB1) yang masuk pajak daerah sebesar 10 persen.

Namun, ia menambahkan hotel dan restoran berpotensi menyesuaikan tarif karena barang-barang yang mereka beli untuk menyuplai kebutuhan kamar dan restoran kena PPN.

Kamar hotel, lanjut dia, membutuhkan alat dan perlengkapan kebersihan yang saat dibeli oleh pelaku perhotelan dan restoran dikenakan PPN sehingga imbasnya diperkirakan juga ke tarif kamar dan harga makanan di restoran.

“Kemungkinan pasti ada penyesuaiannya tapi berapa besarnya nanti akan dilihat, pasti ada hitung-hitungannya,” imbuhnya.

Di sisi lain ia mengharapkan adanya insentif atau stimulus pajak kepada pihak yang benar-benar terdampak untuk dipertimbangkan diberi insentif misalnya insentif pajak untuk barang-barang untuk suplai kebutuhan hotel dan restoran.

Rencana kenaikan PPN 12 persen sebelumnya telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Berdasarkan Pasal 7 ayat 1 UU HPP, tarif PPN yang sebelumnya sebesar 10 persen naik menjadi 11 persen yang sudah berlaku pada 1 April 2022.

Kemudian, rencananya paling lambat 1 Januari 2025, PPN kembali naik menjadi 12 persen.

Sementara itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dalam weekly brief pada Senin (25/3) menyatakan dunia usaha tidak perlu khawatir dengan rencana tersebut.

Pasalnya, pemerintah sebelumnya sudah melakukan kajian dan hasilnya tidak terlalu berdampak khususnya di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

“Kenaikan PPN ini lebih memperkuat fiskal, lebih menggeliatkan ekonomi nasional sehingga masyarakat tentunya meningkatkan kesejahteraan dan dunia usaha tidak perlu khawatir,” katanya dipantau secara virtual di Denpasar. (Mohar/Ant)