NERACA

Jakarta—Kementerian Keuangan memastikan pemerintah belum berencana untuk melakukan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi untuk mengurangi beban subsidi energi pada 2013. "Kalau harga BBM secara harga dunia tidak tinggi, kita mungkin tidak perlu buru-buru melakukan penyesuaian," kata Menteri Keuangan Agus Martowardojo di Jakarta, Kamis.

Menkeu menyakini anggaran negara pada tahun depan memiliki ketahanan fiskal dan alokasi subsidi yang diberikan telah memadai sehingga penyesuaian harga BBM tidak perlu dilakukan.

Pemerintah, lanjut Menkeu, makin optimis karena DPR memberikan respon positif dengan menyetujui kenaikan tarif tenaga listrik (TTL) untuk mengurangi beban subsidi untuk listrik. "Kita lihat sekarang ini pembahasan APBN 2013 sangat seimbang, bahkan ketika kita ingin menyesuaikan harga listrik kita dapat dukungan. Itu merupakan satu sinyal yang positif," ujarnya.

Selain itu, berdasarkan pengalaman sebelumnya rencana kenaikan harga BBM selalu memberikan reaksi negatif dari masyarakat dan tanpa disadari ikut menyebabkan kenaikan laju inflasi. "Tidak ada penyesuaian harga BBM tapi inflasi sudah terjadi, karena semua merasa harga naik. Yang terjadi, masyarakat banyak menderita karena kenaikan harga," tuturnya

Pemerintah dalam RAPBN 2013 mengalokasikan anggaran subsidi energi sebesar Rp274,7 triliun dengan subsidi BBM Rp193,8 triliun dan subsidi listrik Rp80,9 triliun. Realisasi anggaran belanja subsidi energi tersebut dalam rentang waktu 2007-2012 secara nominal mengalami peningkatan sebesar Rp85,5 triliun atau tumbuh rata-rata 11,6 % per tahun.

Peningkatan realisasi anggaran subsidi energi dalam kurun waktu tersebut, karena adanya perubahan parameter subsidi energi, diantaranya ICP, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, volume konsumsi BBM bersubsidi, bauran energi dalam produksi tenaga listrik dan penjualan tenaga listrik. Kemudian, peningkatan beban subsidi tersebut juga disebabkan adanya kebijakan penetapan harga BBM bersubsidi dan tarif tenaga listrik.

Ditempat terpisah, Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) berencana membangun lima proyek besar hingga 2017, di antaranya pengembangan lapangan Banyu Urip di Blok Cepu, Jawa Timur, dan pengembangan blok Masela di lepas Pantai Maluku. "Pengembangan blok tersebut segera dibangun, terlebih di blok Masela di lepas Pantai Maluku yang secepatnya direalisasikan agar lebih jelas perbatasan negara kita dengan Australia," kata Kepala Dinas Humas dan Hubungan Kelembagaan BP Migas,  Rinto Pudyantoro di Nusa Dua, Bali, Kamis.

Lebih jauh kata Rinto, pembangunan yang sangat diperlukan di sana adalah membangun "Floating Liquified Natural Gas" (FLNG), karena bagian dari perbatasan negara Indonesia.

Selain itu, kata dia, yang perlu dipercepat proses pengembangan dan realisasi pembangunannya adalah blok East Natuna yang berbatasan dengan China Selatan untuk menunjukkan kedaulatan RI di wilayah perairan. **bari/cahyo