Penyaluran Dana APBN Diminta Lewat Bank Syariah - PKES Desak Pemerintah

NERACA

Jakarta—Pemerintah diminta bertindak adil terkait penyaluran dana APBN. Karena itu porsi penyaluran dana APBN harus berimbang baik itu melalui bank BUMN konvensional maupun bank syariah.

“Porsi bank penyalur dana APBN dibutuhkan payung hukum sebagai landasan operasional. Maka kami berharap dukungan pemerintah pada bank syariah harus lebih konkrit dan tidak setengah hati saja,” kata Direktur Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (PKES) Ikhwan Ridwan, dalam keterangan release-nya kepada berbagai media massa nasional hari ini, Kamis (27/9) di Jakarta.

Menurut Ikhwan, pemberian porsi tersendiri kepada bank syariah, terutama untuk penyaluran dana APBN yang selama ini digunakan untuk penyerapan program pembangunan diberbagai kementerian pemerintahan. “Sejauh ini dalam penyaluran dana APBN tersebut hanya melalui bank konvensional saja sementara bank syariah nyaris tidak ada sama sekali,” tambahnya

Lebih jauh kata Ikhwan, saat ini penyaluran dana APBN yang sudah berjalan hanya pada konteks Kredit Usaha Rakyat (KUR). “Dana APBN bermitera dengan bank syariah jika itu ada hanya baru dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh salah satu bank syariah, sementara dana yang disalurkan ke pelaku usaha kecil dan menengah itu masih milik bank syariah. Di KUR itu pemerintah hanya memberikan penjaminan 70% melalui dana APBN,” ungkapnya

Oleh karena itu, lanjut Ikhwan, Kementerian Keuangan sebaiknya menerbitkan regulasi khusus bank syariah agar memiliki porsi hak yang sama seperti bank konvensional dalam menyalurkan dana-dana APBN. ”Hal yang sama juga harus dilakukan oleh pemerintah daerah (pemda) jika ini bisa terjadi dana APBD dalam penyalurannya, bank syariah diberikan hak yang sama,”terangnya.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, sekitar 53% dana APBN Malaysia ditempatkan di bank syariah. Belum lagi ditambah dengan penempatan dana BUMN Malaysia di bank-bank syariah negeri jiran tersebut. Ini yang menyebabkan perbankan syariah di Malaysia market sharenya besar dan mempengaruhi kemajuan ekonomi Malaysia.

Mendukung pengembangan ekonomi syariah secara konkrit bagi pemeritah, menurut Ikhwan, tak ada ruginya sama sekali. Bahkan justru akan semakin mendapat dukungan besar bagi masyarakat Indonesia. Karena ekonomi syariah dengan konsep “bagi hasil” merupakan budaya ekonomi Nusantara yang telah dijalankan sebelum bangsa ini menjadi republik. “Jika pemerintah merespon positif konsep bagi hasil tersebut maka pemerintah akan mengembalikan ekonomi Nusantara dan pemerintah membangkitkan kembali semangat identitas nasionalnya sebagai sebuah bangsa besar seperti di - era Sriwijaya dan Majapahit yang juga mengembangkan ekonomi bagi hasil,”ucapnya.

Ikwan menyakini pemerintah Indonesia mampu melakukan itu semua untuk dijadikan kebijakan politik ekonomi. “Apalagi orientasi ekonomi syariah selaras dengan kebijakan pembangunan ekonomi yang mendorong sektor riil dan kesejahteraan rakyat,” pungkasnya. **ria

BERITA TERKAIT

BPJS-TK Minta Pendampingan KPK Soal Pengelolaan Dana

BPJS-TK Minta Pendampingan KPK Soal Pengelolaan Dana NERACA Jakarta - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS-TK) meminta pendampingan kepada Komisi…

Mendes Sebut Penyerapan Dana Desa Terus Meningkat

    NERACA   Semarang - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Eko Putro Sandjojo menyebutkan penyerapan dana…

Saham Bank Agris Masuk Pengawasan BEI

NERACA Jakarta – Lantaran terjadi peningkatan harga saham di luar kewajaran atau unusual market activity (UMA), saham PT Bank Agris…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Suku Bunga Acuan Diprediksi Naik Kuartal IV

      NERACA   Jakarta - Chief Economist PT Bank UOB Indonesia Enrico Tanuwidjaja memprediksi suku bunga acuan atau…

AAJI Dorong Asuransi Manfaatkan Aplikasi Digital

      NERACA   Bali - Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) mendorong anggotanya untuk mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi teknologi digital…

Bank Mandiri Bidik Pertumbuhan KPR 15%

    NERACA   Jakarta - PT Bank Mandiri Persero Tbk membidik pertumbuhan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dapat mencapai 15…