Data Kemiskinan Diminta Dirilis Setiap 4 Tahun - RUU Kemiskinan

RUU Kemiskinan

Data Kemiskinan Diminta Dirilis Setiap 4 Tahun

Jakarta—-Data jumlah kemiskinan di Indonesia yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) seharusnya dipublis setiap 3-4 tahun. Karena jumlah angka kemiskinan bisa berubah dalam beberapa tahun. Sehingga penyusunan RUU Fakir Miskin bisa berperan digunakan untuk mengurangi kemiskinan. "Ya, kita mencoba akan berkonsultasi dulu dengan BPS, agar data kemiskinan dari BPS itu bisa dipublis setiap 3-4 tahun, kalau bisa jangan setiap 10 tahun sekali," kata anggota Komisi VIII DPR F-PD, Inggrid Kansil kepada wartawan di Jakarta,24/4.

Hadir pula pada pertemuan itu koordinator Kartini Demokrat, Ingrid Kansil, serta anggota FPD lainnya yang tergabung dalam Kartini Demokrat seperti Theresia Pardede, Boki Nita Budi Susanti dan Linda Megawati.

Ditanya apakah RUU Fakir Miskin tak bertabrakan dengan UU Koperasi dan UU Zakat yang semuanya fokus mengentaskan kemiskinan, Inggrid meyakinkan RUU Fakir Miskin takkan tumpang tindih dengan UU yang sudah ada. "Saya optimis, takkan tumpang tindih. Karena UU Koperasi sudah fokus terhadap pengelolaan koperasi, begitu pula dengan UU Zakat, terkait dengan lembaga BAZNAS," tambahnya.

Diakui Inggrid, potensi dana corporate social responsibility (CSR) dari sejumlah perusahaan di tanah air sangat besar dan bisa menanggulangi kemiskinan. “Kita berupaya agar pembahasan RUU Fakir Miskin memasukkan dana-dana CSR perusahaan yang selama ini disalurkan oleh masing-masing perusahaan,” ujarnya.

Menurut Inggrid, memasukkan CSR ke dalam UU Fakir Miskin. Maka diharapkan perusahaan dapat memberikan kontribusi secara nyata untuk mengentaskan kemiskinan. “Kita ingin dana-dana CSR itu dikelola dengan baik. Sehingga berkontribusi nyata dan efektif. Program pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan juga dapat terbantukan dengan penyaluran yang efektif,” terangnya.

Sementara itu menyinggung soal kemungkinan Kartini Demokrat berani mencalonkan calon presiden perempuan, Vera Febrianti, anggota Komisi XI DPR F-PD, dalam acara ramah tamah dengan para perempuan pekerja sektor informal di ruang rapat FPD, gedung DPR RI, Kamis (21/4). "Kami tentu ingin ada dari kami bisa maju (jadi Capres). Dan kami tentu mendukung siapa pun yang maju dari kami (perempuan)," ujarnya.

Namun demikian Vera mengakui, alangkah lebih bagus jika perempuan didorong dan diberi kesempatan menjadi capres. "Siapa tahu nanti saya, Mbak Tere atau Mbak Ingrid atau Bu Boki ini bisa maju," tambahnya hadapan para penjual jamu, penyapu jalanan ataupun pedagang kecil, Vera menegaskan, Demokrat tidak membeda-bedakan capres perempuan atau laki-laki.

Diakui Vera, Ani Yudhoyono memiliki kapasitas untuk dicalonkan sebagai capres pada Pilpres 2014 mendatang. Namun Ani Yudhoyono tidak berminat untuk maju sebagai capres. "Beliau (Ani Yudhoyono) jelas punya kecakapan dan sangat layak untuk diusung sebagai capres. Kami sudah bertanya langsung. Tapi beliau (Ani Yudhoyono) menyatakan tidak akan maju," ucapnya.

Lebih jauh kata Vera, masih terlalu dini untuk berbicara soal capres. Selain itu, lanjut Ingrid, Kartini Demokrat juga lebih fokus untuk memberdayakan kaum perampuan baik di bidang pendidikan ataupun perekonomian. "Jadi sejauh ini belum ada pembicaraan soal capres," tandas Ingrid. "Masih terlalu prematur bicara capres. Nanti kalau sudah 2012 atau 2013," pungkasnya.*cahyo

Related posts