Izin Berlapis Bank Perlu Masa Transisi

NERACA

Jakarta--Persatuan Bank Umum Nasional (Perbanas) meminta Bank Indonesia memberlakukan masa transisi dalam penerapan aturan izin berlapis (multiple license), terutama untuk bank asing untuk menyiapkan diri. "Masa transisi tersebut dibutuhkan agar bank asing yang beroperasi di Indonesia bisa menyesuaikan diri terutama dari sisi permodalan menghadapi aturan izin berlapis," kata Ketua Perbanas Sigit Pramono di Jakarta, Kamis.

Sigit mengatakan bank-bank asing yang terlanjur membuka banyak cabang di Indonesia membutuhkan waktu berkoordinasi dengan kantor pusat di negara lain untuk meyesuaikan tingkat permodalan. "Tidak mudah bagi bank asing untuk menyesuaikan diri dengan aturan baru ini. Mereka harus mereka harus diberi keleluasaan untuk mengelola proses atau tahapan dengan induk usaha," tambahnya

Namun Sigit mengkhawatirkan munculnya kesan antiasing di mata investor internasional jika Bank Indonesia tidak memberi masa transisi yang cukup bagi bank asing. "Peraturan ini memerlukan pertimbangan khusus, karena akan banyak reaksi yang ditimbulkan dari bank asing, jangan sampai muncul kesan anti asing," ujarnya

Sigit sendiri tidak mengetahui dengan pasti berapa lama waktu yang dibutuhkan bank asing di Indonesia untuk menyesuaikan diri dengan aturan baru tersebut.

Namun dari sisi regulator, dalam hal ini Bank Indonesia, hanya mempunyai waktu satu tahun mengingat tugas pengawasan perbankan akan diambil alih oleh Otoritas Jasa Keuangan pada Januari 2014.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan Bank Indonesia, Mulya Siregar mengatakan bahwa Bank Indonesia saat ini sedang mengkaji berapa lama waktu transisi yang dibutuhkan bank.

Aturan izin berlapis dalam keterangan Mulya akan membagi tingkat pelayanan dan modal dalam empat strata. Sebuah bank dengan tingkat pelayanan yang berada pada strata IV harus mempuyai modal dengan strata yang sama.

Mulya menjelaskan bahwa jika sebuah bank mempunyai tingkat layanan dengan strata III namun dari segi modal hanya berada pada level I, maka bank tersebut akan diberi pilihan untuk meningkatkan modal atau memangkas layanan. "Jika strata layanan dan modal berbeda, maka bank tersebut akan diberi pilihan apakah menambah modal atau hanya melakukan kegiatan sesuai dengan kecukupan modalnya," jelasnya

Sementara itu Citibank Indonesia sebagai salah satu bank asing menyambut baik rencana Bank Indonesia menerbitkan aturan izin berlapis bagi bank untuk mendorong perkembangan industri perbankan di Tanah Air. "Saya rasa itu bagus dan saya melihat pelaku industri pun terbuka dengan aturan yang idenya untuk mendorong pertumbuhan industri perbankan itu," kata Chief Country Officer Citibank Indonesia, Tigor M Siahaan.

Menurut Tigor pemberlakuan regulasi yang didasari oleh besaran modal itu tidak akan memberatkan Citibank karena rasio kecukupan modal yang dimiliki Citibank saat ini merupakan salah satu yang tertinggi di industri yaitu sebesar 24 persen.

Dengan penerapan aturan izin berlapis itu, kata Tigor, justru pertumbuhan industri perbankan di Indonesia akan lebih stabil karena bank lebih fokus terhadap bisnis usaha yang digarapnya. **cahyo

BERITA TERKAIT

CIPS: Perlu Waspadai Neraca Perdagangan Surplus

NERACA Jakarta – Neraca perdagangan mencatatkan surplus pada Februari yang lalu. Hasil ini tentu jauh berbeda dengan neraca perdagangan Januari…

OJK Evaluasi Pengangkatan Dirut Bank Sumut

    NERACA   Medan - Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Regional 5 Sumbagut Yusup Ansori menegaskan, OJK sedang…

Bank Mandiri Syariah Platform Digital Pelunasan BPIH

      NERACA   Jakarta - PT Bank Syariah Mandiri (Mandiri Syariah) telah menyiapkan platform digital channel dalam rangka…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Masifnya Penerbitan SBN Diklaim Tak Bikin Likuiditas Mengetat

      NERACA   Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menepis anggapan bahwa masifnya penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sejak…

Perbankan Dapat Dukungan TelkomGroup - Penuhi Standar PSAK 71

      NERACA   Jakarta - Penetapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)71 yang mulai berlaku pada 1 Januari 2020…

Pemerintah Serap Rp8,98 Triliun dari Lelang SBSN

      NERACA   Jakarta - Pemerintah menyerap dana Rp8,98 triliun dari lelang enam seri Surat Berharga Syariah Negara…