Ekonomi Stabil, Angka Inflasi Bakal Aman Sampai Akhir Tahun

Kamis, 27/09/2012

NERACA

Jakarta - Angka inflasi bakal stabil di level 5,2% sampai akhir tahun. Hanya saja syaratnya, pemerintah mampu melakukan penghematan anggaran, termasuk anggaran perjalanan dinas. Inflasi ini akan tetap terjaga karena pertumbuhan ekonomi yang masih stabil.

“Bahkan, kendati pemerintah mengeluarkan kebijakan pemerintah yang menaikkan harga seperti LPG ukuran tabung 12 kilogram dan Tarif Dasar Listrik (TDL), lonjakan inflasi paling maksimal hanya mencapai 5,5%,” kata ekonom Indonesian Development of Economics and Finance (Indef), Ahmad Erani Yustika kepada Neraca, Rabu (26/9).

Meski demikian, Erani menyebut, kenaikan TDL tahun depan yang akan berpengaruh terhadap kehidupan di masyarakat.

Oleh sebab itu, imbuh Erani, Pemerintah harus melakukan inovasi dalam merencanakan anggaran, misalnya dengan melakukan penghematan anggaran, untuk mengimbangi imbas kenaikan harga akibat kebijakan tersebut.

Guru Besar FE Universitas Brawijaya ini juga mengakui, adanya kebijakan menaikan tarif listrik dan kemungkinan kenaikan harga LPG 12 kilogram oleh Pertamina, bakal membebani masyarakat menengah ke bawah. Apalagi, saat ini situasi ekonomi hanya bisa dinikmati oleh kalangan menengah ke atas. “Tetapi pemerintah memang harus meminimalisir kenaikan ini agar tidak membebani masyarakat kecil,” tandasnya.

Erani menjelaskan, agak sulit pemerintah membuat kebijakan yang menguntungkan semua pihak. Pasti ada saja pihak yang dirugikan. Oleh karena itu, pemerintah harus memperhitungkan dengan cermat bagaimana akibat yang akan ditimbulkan bagi masyarakat apabila ada kebijakan yang menaikan harga.

Dia menambahkan, pemerintah seharusnya lebih dahulu memperbaiki penggunaan anggaran sebelum melakukan kebijakan yang menaikan tarif. Apalagi, masih banyak penggunaan anggaran yang terkesan tidak diperlukan dan butuh pengawasan yang ketat dalam penggunaan anggaran. “Beban yang dirasakan oleh masyarakat atas kebijakan kenaikan ini tidak akan terasa apabila pemerintah melakukan penghematan anggaran dan diberikan kepada masyarakat,” tambahnya.

Pandangan Erani Yustika sejalan dengan pandangan Telisa Aulia Falianty, ekonom EC-Think Indonesia. Dia menilai kenaikan Tarif Dasar Listrik memang akan mendorong inflasi.

Namun Telisa mengakui, mau tidak mau memang TDL harus dinaikan. Hanya saja momentumnya harus tepat, tidak berbenturan dengan harga minyak dunia yang tengah melambung tinggi. “Makanya pemerintah mengambil kebijakan kenaikan TDL 15% itu dilakukan secara bertahap dan tak bersamaan dengan yang lainnya. Sehingga memang memicu inflasi,” ungkapnya

Dia mengakui, ruang fiskal pemerintah memang cukup sempit. Sehingga untuk meningkatkan belanja infrastruktur harus mengurangi komponen lainnya, terutama yang dianggap tidak tepat sasaran adalah subsidi energi. “Tetapi langkah itu tidak cukup. Sehingga perlu sumber lain yang bisa dialihkan ke belanja infrastruktur,” paparnya.

Sementara itu, staf khusus Menteri Perekonomian Purbaya Yudhi Sadewa memprediksi, kenaikkan TDL dan gaji PNS tidak akan mendorong inflasi merangkak naik jauh. Artinya prediksi inflasi masih berada di bawah 5%. “Kenaikan TDL tidak terlalu signifikan. Paling tidak, kenaikan TDL menyumbang inflasi sebesar 0,2%. Untuk faktor lainnya, tidak akan terlalu signifikan naiknya, paling tidak dikisaran 0-0,3%,” ujarnya.

Menurut Purbaya, selain kenaikan gaji PNS, kenaikan gas elpiji 12 kg sebetulnya tidak perlu dilakukan kalau bisa memanfaatkan sumber-sumber gas yang begitu melimpah di Indonesia. “Kita mempunyai sumber-sumber gas yang melimpah, akan tetapi tidak punya visi yang jelas bagaimana mengelola gas. Sayangnya kita justru menjual ke negara lain,” imbuhnya.

Purbaya mengungkap, penyumbang besar terhadap inflasi adalah kenaikan harga BBM. Ia memandang setiap kenaikan BBM 10% maka akan menyumbang inflasi sebesar 0,7%. Artinya kalau pemerintah menaikkan harga mencapai 30%, maka inflasi akan terkerek naik ke 2,1%. Jika memang pemerintah menaikkan harga BBM maka subsidi akan dikurangi dan dialokasi ke sektor infrastruktur. “Pemerintah harus bisa merencanakan untuk menggunakan dana alokasi dari subisidi BBM dengan baik. Jangan sampai dana tersebut tidak dipakai untuk kemaslahatan banyak,” tutupnya.