Dilema Energi Berbasis Pangan

Ketika negara-negara lain di dunia sibuk mempersiapkan pengembangan energi alternatif dan mengamankan produk pangan berbasis biji-bijian, Indonesia malah terjebak dalam kebijakan energi. Krisis energi yang terjadi dewasa ini disebabkan oleh tidak seimbangnya permintaan akan energi yang terus meningkat dengan pasokan energi yang memiliki ketergantungan terhadap bahan bakar fosil yang tak dapat diperbaharui, seperti minyak bumi, batubara dan gas alam.

Ketergantungan ini merupakan ancaman yang serius bagi dunia karena cadangan minyak bumi yang diketahui telah menipis, ketidakstabilan harga minyak, serta polusi gas rumah kaca akibat pembakaran bahan bakar fosil. Indonesia tidak seperti negara lain yang mulai mempersiapkan kebutuhan energi alternatif dan memenuhi kebutuhan konsumsi pangan. Sungguh ironi bagi sebuah negara agraris yang seharusnya tidak kekurangan untuk pengembangan keduanya.

Indonesia bukannya kekurangan pangan dan energi. Tapi, tak mampu mengelola sumber daya yang ada. Krisis energi tentunya akan berdampak buruk, dimana keberadaan dan ketersediaan energi merupakan hal yang krusial dan menjadi suatu keharusan. Krisis energi tersebut akan mengakibatkan kerugian, baik secara materiil maupun imateriil seperti hilangnya kepercayaan investor, konsumen, terhambatnya kreativitas, inefisiensi, risiko gejolak sosial, dan lain-lain. Solusi yang biasa ditawarkan untuk mengatasi krisis energi yang terjadi adalah pengembangan dan penggunaan sumber energi alternatif, salah satunya bahan bakar nabati atau biofuel.

Namun, tanpa disadari penanganan krisis energi dengan membuat sumber energi alternatif nabati dapat memicu terjadinya masalah baru, yaitu krisis pangan. Hal ini disebabkan karena bahan bakar dalam bentuk etanol dan biodiesel ini berbahan baku produk pangan seperti kedelai, singkong, jagung, tebu, gandum, sorgum dan kelapa sawit. Ketika sumber pangan pokok manusia tersebut dialihfungsikan menjadi sumber energi alternatif, tentunya akan berdampak pada kelangkaan pangan dan melambungnya harga pangan.

Harga bahan pangan untuk produksi biofuel yang membumbung tinggi di pasar internasional dapat menyebabkan perusahaan lokal memilih untuk mengekspor daripada menjualnya ke pasar domestik demi kepentingan rakyat. Selain itu, tingginya permintaan pangan menyebabkan berlakunya hukum ekonomi bagi petani, dimana komoditas yang paling memberikan keuntungan akan diserbu sedangkan komoditas lainnya kurang diminati sehingga terjadi tarik-menarik antara food for food dan food for fuel. Tentunya, hal ini dapat mengancam kestabilan pangan dunia.

Memang peralihan energi fosil ke energi alternatif nabati memberikan angin segar bagi pelaku pertanian untuk mendapatkan harga yang lebih baik. Namun, peningkatan harga pangan yang terlalu drastis pun akan membawa korban bagi pihak yang lemah. Jadi, dapat dilihat bahwa solusi yang sepertinya superior sekalipun, ternyata bisa menimbulkan masalah baru terhadap krisis lainnya. Pencarian energi alternatif yang benar-benar cocok memang rumit dan memakan waktu serta biaya yang tak sedikit.

BERITA TERKAIT

PTPP Ikut Tunda Rencana IPO PP Energi - Kondisi Pasar Belum Kondusif

NERACA Jakarta – Menyusul beberapa perusahaan yang menunda untuk listing di pasar modal atau mencatatkan saham perdananya di pasar modal,…

Geo Dipa Energi Rencanakan IPO di 2022 - Kejar Pertumbuhan Aset

NERACA Jakarta – Perusahaan energi di bidang panas bumi, PT Geo Dipa Energi (GeoDipa) berniat untuk menjadi perusahaan go public…

Stok Pangan Jelang Lebaran Ditingkatkan 20%

NERACA Jakarta – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan stok pangan siap untuk mencukupi kebutuhan masyarakat di Tanah Air menghadapi…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Pemudik Kampungan

  Oleh: Firdaus Baderi Wartawan Harian Ekonomi Neraca   Meski klaim pemerintah bahwa angka kecelakaan mudik tahun ini menurun cukup…

OTT Lagi

Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro, MSi Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Solo   Menjelang lebaran lalu KPK kembali melakukan OTT untuk…

THR, Gaji 13 dan APBN - Oleh : Edy Mulyadi, Direktur Program Centre for Economic and Democracy Studies (CEDeS)

Masih percaya dengan Menkeu Sri Mulyani yang bolak-balik menyatakan APBN dikelola dengan prudent? Kisah anggaran Tunjangan Hari Raya (THR) dan…