“Bankir Nakal” Membuat 47 Bank Bermasalah

NERACA

Jakarta--Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengungkapkan ada sekitar 47 bank bermasalah yang dicabut izin usahanya selama tujuh tahun terakhir. Alasanya pencabutan izin usaha itu lebih disebabkan masalah fraud (penipuan) yang dilakukan para bankir nakal. “Tidak ada bank gagal karena persaingan usaha," kata Ketua Dewan Komisioner LPS, C.Heru Budiargo di Jakarta, Rabu (26/9).

Menurut Heru, saat ini klaim penjaminan akibat kegagalan bank tersebut mencapai Rp 675 miliar. Karena banyaknya fraud yang dilakukan oleh pemilik tersebut, LPS menyarankan adanya pengawasan yang ketat dan tindakan disiplin yang kerasi dari regulator.

Di antara seluruh risiko LPS, Heru mengatakan risiko penjaminan dinilai relatif menantang. Hingga Juni 2012, di Indonesia terdapat 110 juta nasabah dengan nilai simpanan sebesar Rp 3.010 triliun. Eksposur penjaminan LPS dengan maksimum penjaminan Rp 2 miliar per nasabah per bank, mencapai Rp 1.800 triliun atau 59 % dari total simpanan di 120 bank umum dan 1.829 Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Ditempat terpisah, Kepala Eksekutif LPS Mirza Adityaswara mengaku hingga saat ini LPS masih menunggu persetujuan DPR dalam menerapkan sistem premi diferensial, yang membedakan jumlah pembayaran premi antarabank sehat dan kurang sehat. "Kalau dari time table, mudah-mudahan tahun ini kami bisa masukan usulan tersebut ke pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan. Setelah itu, kami lihat jadwal di DPR, karena itu harus dikonsultasikan di DPR oleh pemerintah," ujarnya

Apabila sudah mendapat persetujuan DPR, LPS akan melakukan pembenahan selama satu tahun dan melakukan uji coba kepada bank sampai 2014 untuk sosialisasi, sekaligus melakukan transparansi terhadap formula yang ditetapkan. Kemudian, penerapannya akan dilakukan pada 2015 mendatang.

LPS bersama dengan lembaga pengawasan bank akan menetapkan peringkat (rating) untuk setiap bank yang akan menjadi referensi untuk menentukan besar premi yang harus dibayarkan. "Walaupun LPS melakukan monitoring terhadap bank, tapi kita ingin ini terintegrasi dengan pengawasan perbankan, saat ini Bank Indonesia (BI), nanti 2014 Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jadi nanti ratingnya itu adalah gabungan dari rating LPS kira-kira 60% sampai 70 % dan rating pengawas bank antara 30 sampai 40 %, kemudian digabung," ujarnya

Mirza mengatakan, LPS telah merancang rating ke dalam beberapa kategori untuk menentukan besaran premi yang harus dibayar oleh bank, dan saat ini masih dalam pembicaraan.

Rencananya, perubahan besaran premi akan dilakukan setahun dua kali, mengingat pembayaran premi dilakukan per semester. "Saya rasa bukan setiap bulan berubah-ubah (preminya), bank itukan bayar premi setahun dua kali, jadi paling tidak setahun dua kali," terangnya

Saat ini premi LPS ditetapkan sama untuk seluruh bank, yaitu 0,2 per tahun. Dengan adanya ketetapan premi diferensial, diharapkan bank di Indonesia semakin memperbaiki pengelolaan dan kinerjanya. Sehingga nasabah merasa aman menyimpan uangnya di bank. **ria/cahyo

BERITA TERKAIT

Bikin Program Pendidikan, Bank Mandiri Gaet UGM

      NERACA   Jakarta - Bank Mandiri menjalin kerjasama dengan Universitas Gadjah Mada (UGM) dalam peningkatan kemampuan perbankan…

OJK Irit Bicara Soal Merger Bank BUMN Syariah

      NERACA   Jakarta - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso memilih bungkam saat ditanya rencana…

Bank BJB Bagikan Dividen Rp 880 Miliar

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJBR) akan mempertahankan dividen pay out ratio tahun buku 2017 sebesar…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Jika UU Akses Informasi Dibatalkan, Negara Merugi

  NERACA   Jakarta - Mantan Menteri Keuangan RI Muhammad Chatib Basri menyatakan bahwa negara akan mengalami kerugian bila Undang-Undang…

BRI Syariah Kucurkan KPR Sejahtera Rp1,5 triliun

      NERACA   Jakarta - BRISyariah memberikan kemudahan kepada kaum milenial untuk segera memiliki huniah perdananya. Komitmen ini…

Penyaluran Kredit BCA Tumbuh Hingga 12,3%

    NERACA   Jakarta - PT Bank Central Asia Tbk (BCA) menumbuhkan penyaluran kredit sebesar 12,3 persen (tahun ke…