Oleh : Prof. Firmanzah Ph.D

Guru Besar Fakultas Ekonomi UI

Setelah penerapan ACFTA, persoalan tentang daya saing produk dan industri nasional menjadi sorotan. Membanjirnya produk China ke Indonesia telah membuat banyak kalangan meminta pengambil kebijakan mengambil langkah untuk menata industri, debirokratisasi dan mengurangi high-cost economy. Pemerintah juga telah memiliki sejumlah program untuk percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas untuk memperlancar jaringan produksi nasional. Implementasi dari program-program tersebut akan sangat membantu bagi penciptaan daya saing produk dan industri Indonesia.  

Kesepakatan yang tertuang dalam ACFTA sebenarnya juga peluang bagi sejumlah produk dari Indonesia untuk pasar ASEAN dan China. Namun kita masih belum mampu mengoptimalkan potensi terbukanya pasar ekspor. Justeru yang terjadi sebaliknya dimana pasar domestik dibanjiri oleh produk impor dari China. Data dari Kementerian Perdagangan menunjukkan defisit perdagangan Indonesia dengan China cenderung membesar. Defisit pada 2010 mencapai US$4.7 millar. Sementara di tahun 2008, defisit kita juga mencapai US$3.6 miliar. Meskipun terdapat peningkatan ekspor non-migas Indonesia ke China sebesar 57.8% (senilai US$14.1 miliar) di tahun 2010, namun kenaikan ekspor ini tidak mampu mengimbangi laju kenaikan impor dari China.

Penyeimbangan neraca perdagangan dapat dilakukan melalui dua hal. Pertama, penguasaan pasar domestik oleh produk yang dihasilkan di dalam negeri. Dalam hal ini, produk nasional harus dapat bersaing dengan produk dari China yang diimpor oleh importir dalam negeri. Kedua, memperbesar pasar ekspor produk Indonesia di China. Strategi penetrasi dan perluasan pasar ekspor untuk konsumen di Negara China perlu segera dilakukan. Program promosi, kontak dan misi dagang dan hubungan dengan importir China perlu diintensifkan. Dibutuhkan koordinasi lintas kementrian/lembaga untuk mengoordinir penyusunan strategi dan program promosi ke China.

Namun, strategi perdagangan di atas hanya akan efektif apabila ditopang oleh struktur dan desain industri yang kuat dan berdaya saing. Sejumlah persoalan struktural masih kerap terjadi bagi industry nasional. Kekurangan sarana infrastruktur fisik, tingginya net interest margin (NIM), penguasaan teknologi produksi yang rendah, lemahnya ‘downstreaming’ industri, dan birokrasi perijinan yang menyulitkan bagi dunia usaha. Kondisi ini ditambah dengan keterkaitan industry (industrial linkage) yang rendah membuat rantai produksi dicirikan dengan tingginya biaya transaksi.

Di era perdagangan bebas, baik bersifat regional maupun global, Indonesia tidak memiliki banyak pilihan. Diantara pilihan tersebut, usaha untuk selalu meningkatkan daya saing produk dan industri nasional adalah pilihan terbaik. Upaya ini perlu mendapatkan dukungan dari semua pihak (kementerian/lembaga, DPR, perguruan tinggi, asosiasi industri dan media) untuk mewujudkannya. Selain itu juga, di era desentralisasi peran Pemerintah Daerah (Pemda) untuk membuat iklim investasi dan produksi yang efisien dan produktif perlu mendapatkan dukungan.

Pembangunan kawasan dan kluster industri membutuhkan keterkaitan dengan perguruan tinggi sehingga proses inovasi dapat dilakukan sejumlah negara seperti Jepang, China, Taiwan dan Korea Selatan telah melakukan sinergi lintas kelembagaan untuk menopang daya saing nasional mereka.