Pemerintah Incar 3,18 Juta Pelanggan Baru - Tarif Listrik Naik di 2013

NERACA

Jakarta - Pemerintah memang telah menyatakan Tarif Tenaga Listrik (TTL) sebesar rata-rata 15% mulai dinaikan secara bertahap per 1 Januari 2013, tapi tidak berlaku bagi pelanggan listrik berkapsitas 450 VA dan 900 VA. Kenaikan tersebut guna menekan subsidi energi yang dinilai tidak tepat sasaran, namun sambil menyelam minum air, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pun menargetkan jumlah pelanggan listrik bertambah sebanyak 3,18 juta di tahun depan.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jarman mengatakan, sebanyak 2,95 juta atau 93% di antaranya berasal dari pelanggan rumah tangga. Dia memberikan rincian, pelanggan rumah tangga itu terdiri atas R1 dengan kapasitas daya 450 VA yang bertambah sebanyak 1,3 juta. Lalu, golongan R1 900 VA bertambah sebesar 1,07 juta pelanggan, R1 1.300 VA sebanyak 424 ribu, R1 2.200 VA sebanyak 110 ribu, R2 sebanyak 35 ribu, dan R3 sebanyak 7.779.

Di luar itu, lanjut dia, adalah tambahan pelanggan dari golongan bisnis (B) sebesar 146 ribu, sosial (S) 64.717, pemerintah (P) 18.072, dan industri sebanyak 2.994. Tambahan pelanggan listrik terbesar berada di Provinsi Jabar dan Banten yakni 477 ribu. Disusul, Provinsi Jateng dan Yogyakarta sebesar 296 ribu pelanggan, Jatim 270 ribu, Sumsel dan Jambi 234 ribu, Kalimantan Selatan dan Tengah 188 ribu, Papua dan Papua Barat 177 ribu, serta Jakarta dan Tangerang 169 ribu."Prioritas kami juga untuk Indonesia bagian timur seperti Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan NTT," ujarnya, di Jakarta, Selasa (26/9).

Listrik Pedesaan

Tentunya, untuk mencapai target tersebut perlu dibangunnya jaringan pembangkit listrik hingga pedesaan. Oleh karena itu, Pemerintah telah menyiapkan dana Rp 10,1 triliun sebagai investasi kepada PT PLN. Investasi tersebut berasal dari alokasi daftar isian pagu anggaran (DIPA) subsidi listrik pada RAPBN 2013 dan peningkatkan margin PLN.

Jarman mengatakan DIPA tersebut membuat susut jaringan PLN akan mengalami penurunan. Pemerintah menargetkan susut jaringan (losses) yang dialami PLN turun menjadi 8,5% dalam RAPBN 2013 dan memberikan margin sebesar 7%. Dengan pemberian DIPA tersebut, lanjut dia, akan memperbaiki dan menurunkan susut jaringan yang ada saat ini. Dibandingkan 2011, penurunan susut jaringan cukup signifikan hingga saat ini.

"Audit 2011 susut jaringannya itu 9,44%, itu clear. Kalau 2012 kan masih berjalan tetapi harusnya lebih rendah dari 9,44%. Kalau APBN-P 2012 8,5%, nanti kita lihat. Tahun depan juga targetnya sama," lanjutnya.

Jarman menambahkan DIPA tersebut juga akan dipakai PLN untuk membangun jaringan ketenagalistrikan dan listrik pedesaan. Beberapa contoh proyek yang didanai dalam DIPA SLA 2013 (on going) misalnya, PLTA Upper Cisokan dengan kapasitas 1.040 MW dengan usulan dana SLA sebesar Rp 581,2 miliar dari International Bank for Reconstruction and Developmenet (IBRD), Konstruksi interkoneksi Jawa Sumatera dengan kapasitas 500 kV dengan usulan dana SLA Rp 508,6 miliar dari Japan International Cooperatiron Agency (JICA).

Untuk DIPA SLA 2012, PLN mendapat pinjaman SLA dari beberapa lembaga keuangan seperti Japan Bank for International Cooperartion (JBIC), Asean Develepment Bank (ADB), Lembaga Keuangan Prancis (AFD), International Bank of Reconstruction and Development (IBRD), dan Japan International Cooperatiron Agency (JIcA). Adapun total proyek dalam DIPA SLA 2012 ada sekitar 23 proyek (DIPA SLA 2012 on going) dan 36 proyek (DIPA SLA 2012 Pipelene).

BERITA TERKAIT

Konsumen Berhak untuk Tarif Listrik Wajar

  NERACA Jakarta - Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan konsumen berhak atas tarif listrik…

Buyback Saham, NISP Siapkan Rp 800 Juta

NERACA Jakarta – Dalam rangka menjaga pertumbuhan harga saham di pasar, PT OCBC NISP Tbk (NISP) berniat melakukan pembelian kembali…

Borneo Sarana Bidik Pendapatan US$ 60 Juta - Genjot Produksi 800 Ribu Ton Batu Bara

NERACA Jakarta – Sukses mencatatkan saham perdananya di pasar modal, PT Borneo Olah Sarana Sukses Tbk (BOSS) langsung menggenjot produksi…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

Tekan Produk Ilegal - Sistem Validasi IMEI Ponsel Ditargetkan Beroperasi April 2018

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika serta operator telepon seluler (ponsel) akan melakukan langkah sinergi untuk…

KKP Fasilitasi Pembudidayan Ikan Berbasis Kemitraan

NERACA Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan mengapresiasi peran BUMN dalam mendorong pemberdayaan pembudidaya ikan melalui implementasi program CSR dan…

RI-Inggris Berpeluang Tingkatkan Kerjasama Sektor Industri

NERACA Jakarta – Indonesia dan Inggris berpeluang untuk meningkatkan kerja sama ekonomi yang komprehensif terutama di sektor industri. Untuk itu,…