Qatar Minati Produk Sepatu Asal Cibaduyut - Geliat Industri Kecil dan Menengah

NERACA

Jakarta – Garmen dan safety shoes buatan Industri Kecil dan Menengah (IKM) Indonesia diminati pelaku usaha asal Qatar dan Jepang. Qatar meminati pakaian dan produk fashion muslim dan safety shoes asal Cibaduyut, Jawa Barat. Sedangkan Jepang berencana menciptakan batik yang sesuai dengan kebutuhan kenyamanan mereka dan perancang dari Jepang akan bertemu dengan perancang Indonesia, bekerja sama untuk menghasilkan Batik Indonesia Jepang.

Direktur Jenderal IKM Kementerian Perindustrian, Euis Saedah, mengatakan, konsumsi garmen di Jepang sudah mengalami perubahan dan tidak lagi terpaku pada pakaian musim panas atau dingin. Jepang sedang mengurangi konsumsi energi dengan penggunaan pendingin selama musim panas tidak terlalu banyak lagi sehingga butuh pakaian yang nyaman.

“Saat ini, kain batik kita cocok untuk konsumen di Jepang, hanya saja dari segi corak warna tidak terlalu disukai. Karena itu, perancang dan pengusaha IKM batik kita akan bertemu mencarikan solusi berupa produk batik yang sesuai kebutuhan Jepang,” paparnya di Jakarta, Rabu (26/9).

Untuk menangkap peluang di Qatar, lanjut Euis, Ditjen IKM Kemenperin mengalokasikan dana sebesar Rp1 miliar untuk pengadaan mesin bagi sekitar 30 perusahaan safety shoes di Cibaduyut. Selain itu, pihaknya fokus mengedukasi IKM nasional akan pentingnya branding.

“Rantai distribusi ritel yang panjang menyebabkan harga produk IKM menjadi mahal. Pemerintah akan membantu mensiasati dengan terobosan branding serta memulai dengan pembinaan dari awal, pemahaman soal pasar, hingga brandingnya serta mendorong pemasaran ekspornya,” ujarnya.

Euis menambahkan, produk IKM Indonesia mempunyai kualitas dan daya saing yang tinggi. “Produk IKM Indonesia memiliki kualitas dan siap bersaing dengan produk negara lain. Namun, produsen harus membuat desain yang menarik agar permintaannya terus meningkat,” tandasnya.

Penerapan SNI

Euis juga mengungkapkan akan mendorong perajin batik untuk menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk meningkatkan daya saing produk dalam negeri. “Saat ini industri batik yang sudah memiliki merek sendiri tidak mau mendaftarkan diri agar memakai SNI. Padahal SNI sukarela batik sudah diluncurkan sejak tahun 2008,” ungkap Euis.

Penerapan SNI batik, menurut Euis, masih amat minim. Khusus industri besar tidak mau memakai SNI karena memiliki pangsa pasar sendiri. “Hanya saja selain industri besar, IKM batik juga tidak mau menerapkan SNI batik. Permasalahan biaya menjadi penghalang utama IKM untuk menerapkan SNI, untuk mendaftarkan diri agar mendapatkan SNI membutuhkan dana sekitar Rp7.000.000,” paparnya.

Pemerintah, lanjut Euis, akan membantu IKM yang belum mendaftarkan produknya untuk memiliki SNI. Hal ini penting karena dengan menerapkan SNI berarti secara kualitas mampu menahan produk batik printing asal China. “Produk batik China adalah saingan utama batik lokal. Bahkan, di pasar-pasar besar maupun kecil batik lokal mulai tergeser produk China,” tuturnya.

Untuk biaya SNI Kementerian Perindustrian akan memberikan bantuan kepada para industri kecil menengah (IKM) berdasarkan kriteria yang akan dibuat. "Mengenai biaya SNI saya akan coba untuk memberikan bantuan ini kepada IKM-IKM yang memenuhi beberapa kriteria. Nanti akan ada tim yang menyusun kriteria. Jadi IKM-IKM ini akan berlomba-lomba untuk memenuhi kriteria ini. Misalnya punya merek, punya tenaga kerja sekian orang, omset sekian atau punya cerita usaha yang bagus. Itu akan kita biayai SNI-nya," katanya.

Euis juga menambahkan bahwa pertumbuhan industri batik diramalkan untuk tahun depan akan sangat pesat. "Harusnya lebih dari itu karena kita sudah ada batik summit, ada pengakuan UNESCO dan apalagi kalau nanti sudah ada segmentasi batik, itu akan memberikan ruang gerak yang lebih leluasa lagi," tuturnya.

BERITA TERKAIT

Pentingnya Deteksi dini Tumor dan Kanker Payudara

Kanker payudara merupakan penyakit yang ditandai dengan tumbuhnya sel abnormal, tidak terkontrol pada kelenjar dan jaringan payudara. Karenanya bagi wanita…

Pulau Batam dan Bintan Potensial Dongkrak Kunjungan Wisman Ke Indonesia

Asisten Deputi Pengembangan Pasar Asia Tenggara Kementerian Pariwisata, Rizky Handayani Mustafa menilai jika digarap dengan serius, Batam dan Bintan sangat…

Pemerintah Wajibkan Kartu SIM Divalidasi Pakai NIK dan KK - Batas Akhir 28 Februari 2018

Kementerian Komunikasi dan Informatika akan melakukan validasi nomor SIM pelanggan menggunakan Nomor Induk Kependudukan dan Kartu Keluarga. Registrasi ini dilakukan…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

Pembentukan Holding BUMN Sektoral Bisa Picu Masalah Baru

NERACA Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno telah menetapkan setidaknya enam induk usaha (holding) BUMN akan…

Kerjasama Industri - ASEAN Mengharmonisasi Standar Produk Otomotif

NERACA Jakarta – Sebagai salah satu produsen otomotif terbesar di kawasan Asia Tenggara, Indonesia berupaya untuk meningkatkan kerja sama dengan…

Terkait Kunjungan Kerja ke Tiongkok - Pemerintah Fokus Mengembangkan Industri Hijau

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian fokus untuk mengembangkan program industri hijau, di mana setiap sektor manufaktur nasional perlu menerapkan prinsip…