Nelayan Asing Merajalela, Pencurian Ikan Sulit Diberantas

Industri Perikanan Tangkap

Kamis, 27/09/2012

NERACA

Jakarta - Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menindaklanjuti laporan Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI) yang menyebut bahwa 80% kapal ikan yang beroperasi di laut Maluku masih menggunakan pelaut dari daerah lain, bahkan pelaut asing. Kiara berpandangan, selain bertentangan dengan UU Perikanan 45/2009, hal ini menjadi pangkal minimnya kontribusi pendapatan negara dari sektor perikanan, termasuk minimnya serapan tenaga kerja lokal.

“Keberadaan pelaut asing telah membuat sulitnya negara mengatasi pencurian ikan dan tindakan manipulatif lain, seperti menghindari pembayaran pajak. BPK patut menindaklanjuti dengan segera laporan KPI guna mencegah kerugian lebih besar. Apalagi, KPI sudah menyebut 2 perusahaan yang diduga telah menggunakan awak asing, masing-masing: PT. Pusaka Banjina Resources (Maluku) dan PT Maritim Timur Jaya yang beroperasi di Tual (Maluku Utara),” ujar Sekretaris Jenderal Kiara Riza Damanik kepada Neraca, Rabu (26/9).

Sementara menyikapi isu kelautan di tingkat internasional, terlepas dari terus meningkatnya ketegangan antara Jepang dan China, serta Taiwan di Laut China Timur, Kiara menilai ketiganya perlu memberikan perlakuan khusus dan jaminan atas terpenuhinya hak-hak nelayan Taiwan terhadap wilayah tangkap tradisionalnya.

“Karenanya, Pemerintah Jepang perlu memperhatikan Konvensi Hukum Laut Internasional terkait article perairan tradisional dan hak nelayan di kawasan tersebut. Sehingga aksi penembakan meriam air ke armada nelayan Taiwan adalah sebuah pelanggaran atas konvensi internasional dan hak-hak nelayan. Demikian juga halnya, Pemerintah Taiwan tidak boleh menggunakan 60 perahu nelayan sebagai "sandera" untuk memenangkan kepentingannya atas kawasan tersebut. Tapi, harus atas dasar kesadaran penuh untuk melindungi hak-hak nelayan tradisional,” ungkapnya.

Karena itu, Riza berharap, apa yang sedang terjadi di Laut China Timur, dapat menjadi perhatian Pemerintah Indonesia untuk bersegera melindungi nelayan-nelayan RI di perbatasan. Dan, menyegerakan penyelesaian sengketa batas wilayah Indonesia dengan negara-negara tetangga, seperti Malaysia.

Industrialisasi Bermasalah

Pada kesempatan sebelumnya, Kiara menilai buruknya kinerja sektor kelautan dan perikanan yang disinyalir oleh BPK tidak lepas dari tata kelola anggaran di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Kendati dalam lima tahun anggaran KKP terus meningkat, namun hal itu tak diikuti dengan perbaikan kinerja kementerian dalam mengelola sektor tersebut.

Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Kiara, Abdul Halim, mengatakan, industrialisasi sektor perikanan dan kelautan masih bermasalah dengan indikasi ketidakmampuan KKP menggarap potensi perikanan dan kelautan nasional yang memang tidak lepas buruknya dari perencanaan anggaran dan perencanaan program kementerian tersebut.

“Saat ini Kiara sedang mendalami APBN 2013. Dari potret APBN 2013, kita dapati bahwa lebih dari 50% anggaran yang dialokasikan untuk KKP untuk belanja pegawai dan belanja barang saja. Bukan untuk program pemberdayaan nelayan maupun untuk pelestarian lingkungannya guna mendukung kegiatan produksi untuk mensejahterakan nelayan,” ujar Halim.

Halim menuturkan, dalam lima tahun terakhir, sejak 2007, anggaran KKP terus meningkat dari sekitar Rp 3,3 triliun pada 2007 menjadi Rp 6,9 triliun pada 2012. Namun, kenaikan angka ini belum dibarengi dengan peningkatan kinerja. “Kalau persoalannya adalah bagaimana mensejahterakan nelayan, terkait dengan fasilitas TPI (tempat pelelangan ikan) yang belum direvitalisasi, ekosistem pesisir yang tidak mendukung, itu jadi patokan yang harus dibenahi. Ini tidak terpotret dalam APBN 2013 khusus untuk KKP,” cetusnya.

Masalah lainnya, sambung Halim, adalah tidak masuk akal jika angka ekspor perikanan hanya mencapai US$ 3,35 miliar per tahun. Menurut dia, jumlah ini akibat selama ini pengelolaan perikanan sejauh ini hanya berupa gelondongan (bahan baku), bukan berupa bahan olahan, sehingga nilai tambahnya tidak ada. “Ironisnya dalam konteks itu ketika bahan baku banyak yang diekspor, pusat-pusat industri di dalam negeri tidak memiliki kecukupan bahan baku untuk mereka. Alhasil, datanglah impor sehingga pendapatan negara berkurang drastis,” tandasnya.

Halim juga menilai, industrialisasi perikanan dan kelautan yang diusung KKP tidak berjalan seperti yang digembar-gemborkan. Alasannya, pertama kuota impor ikan terus naik. Terakhir, jatahnya 600 ribu ton sampai akhir tahun 2012. Meskipun sampai bulan ke-4 atau ke-5 tahun ini baru terealisasi 20 ribu ton. Hal ini, lanjutnya, menunjukkan KKP tak serius.

“PUMP banyak bermasalah dimana-mana. Penerimanya bukan nelayan. Ada dari setidaknya lima daerah kita pantau, mengalami kesulitan. Kemudian PUGAR, di daerah Sumenep, Madura, dari nominal Rp 100 juta yang diterima oleh petani garam di sana hanya Rp 2 juta per kelompok petani garam. Sementara klaimnya KKP adalah PUGAR berhasil, PUMP berhasil. Tidak pernah diungkap dimana letak keberhasilannya. Titik-titik mana saja yang berhasil,” ungkapnya.

Dia menjelaskan, produksi garam naik bisa jadi karena stok dari petani belum diserap oleh perusahaan garam, yang kemudian diklaim KKP, dan bukan produksi sesungguhnya. “Bagaimana mungkin kalau klaimnya sukses, sementara banyak petani garam mengeluh. Produksinya banyak tapi tak bisa diserap. Inilah kemudian jadi klaim bahwa tahun ini. Padahal itu garam tahun lalu yang diserap tahun ini,” tandasnya.

Halim menilai, KKP telah mengulangi kesalahan menteri sebelumnya, yakni tak mampu mengenali problem utama yang dihadapi oleh kelautan dan perikanan hari ini. Problem KKP selama ini adalah kewenangan yang tersebar di berbagai kementerian. “Untuk urusan kelautan dan perikanan, seharusnya KKP memiliki kewenangan atau setidaknya melakukan koordinasi,” terangnya.