NERACA

Depok - Berbagai kegiatan program pembangunan tata kelola infrastruktur Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Depok tampak semakin baik, indah dan bersih tata kelolanya. Bahkan, mampu mengatasi berbagai masalah kemacetan arus lalu lintas yang maju berbudaya dan makin sejahtera serta percepatan laju perekonomian warga. Demikian rangkuman liputan bahan dan keterangan yang diperoleh NERACA, hingga akhir pekan kemarin.

Salah satu diantaranya adalah upaya menata ulang dan memperbaiki infrastruktur jalan dan jembatan serta trotoar. Sehingga, banyak titik kemacetan lalin menjadi lancar bahkan trotoarnya nyaman dan Indah bagi pengguna pejalan kaki.

Kegiatan PUPR tersebut, diantaranya jalan protokol utama Margonda Raya, Katini hingga Kita Kembang Grand Depok City. Lintasan ini memberikan kenyamanan dan berbagai kemajuan bagi warga Depok termasuk bidang ekonomi.

Selain itu, lalin lintas tengah, timur dan selatan tersebut, juga diperbaiki dan ditata ulang pengelolaan infrastrukturnya di jalan lintas utama dari jalan Margonda, Dewi Sartika Depok Lama, jalan Raya Muhtar menuju Sawangan hingga akses pintu masuk dan keluar gerbang tol Sawangan. Hal ini, memudahkan kelancaran warga Depok bagian timur untuk beraktivitas ke Jakarta, Tangerang, Bekasi dan Bogor.

Bahkan Dinas PUPR Kota Depok tampak semakin memperindah pembangunan infrastruktur trotoar dengan menambahkan sebagian ruang terbukanya dibangun taman area terbuka bagi warga beristirahat dengan nyaman dan sehat serta jembatan penyeberangan yang indah. Suasana ini dapat dilihat di kawasan jalan sekitar "SIMPANG ENAM BEJI PANMAS DEPOK LAMA".

Selain memacu percepatan pembangunan sesuai tupoksinya, Dinas PUPR Kota Depok juga makin optimalkan lebih intensif berbagai upaya untuk mengantisipasi berbagai masalah tata kelola PUPR yang makin baik. Hal ini dikemukakan Kepala Dinas (Kadis) PUPR Hj. Citra Indah Yulianty ST, MH.

Menurutnya, pendampingan upaya hukum selalu ditempuh guna mengantipasi berbagai proses pembangunannya. Misalnya pekerjaan fisik, konsultan dan kegiatan program pembangunan strategis Pemkot Depok.

Dikatakan, Dinas PUPR Kota Depok, juga berupaya melakukan perpanjangan MoU kerjasama pendampingan hukum dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Depok yang dilakukan setiap tahun sesuai masa kontrak.

Keberadaan Tim dari Kejari Depok sebagai bentuk pendampingan, pengawalan dan pengamanan berbagai kegiatan program pembangunan. Hal ini perlu sebagai salah satu pedoman untuk mengantisipasi permasalahan dalam pekerjaan."Paling tidak keberadaan mereka memberikan peringatan dan pencerahan terkait masalah pembangunan,” demikian dijelaskan  Kadis PUPR Kota Depok, Hj. Citra. Indah Yulianty ST, MH kepada media.

Sementara Kepala Kejari Kota Depok, Silvia Desty Rosalina, akan terus mendukung  kegiatan program PUPR Pemkot Depok dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Menurut Kajari Kota Depok, momen pembahauan MoU kerjasama ini, Tim Kejari Kota Depok,  mudah-mudahan bisa terus berkomitmen meningkatkan kordinasi dalam mencegah terjadinya pelanggaran hukum dan membantu penyelesaian permasalahan hukum.

Menurut Kajari Kota Depok, tugas Kejaksaan tidak hanya soal penegakan hukum, tetapi juga untuk mencegah tindak pidana, penyelamatan dan pemulihan uang negara, serta bagaimana menjaga kewibawaan pemerintah.

Dikatakan, untuk mengatasi hal tersebut memerlukan bantuan kejaksaan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, mempunyai tugas dan wewenang memberikan bantuan hukum.

"Pelayanan hukum, penegakan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lainnya. Dan kegiatan MoU kali ini lebih pada memperbaharui kerjasama yang telah dilakukan sebelumnya," demikian bahan keterangan dari Kajari Kota Depok Silvia Desty Rosalina yang diperoleh NERACA. Dasmir