NERACA

Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memutuskan tarif tenaga listrik Triwulan II (April-Juni) Tahun 2024 bagi 13 golongan pelanggan nonsubsidi tetap atau tidak mengalami perubahan.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jisman Hutajulu menjelaskan bahwa sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2016 jo. Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 Tahun 2023, penyesuaian tarif tenaga listrik bagi pelanggan nonsubsidi dilakukan setiap 3 bulan mengacu pada perubahan terhadap realisasi parameter ekonomi makro, yakni: kurs, Indonesian Crude Price (ICP), inflasi, serta Harga Batubara Acuan (HBA).

Jisman juga mengungkapkan, parameter ekonomi makro yang digunakan untuk penetapan tarif listrik triwulan II Tahun 2024 adalah realisasi pada bulan November tahun 2023, Desember tahun 2023, dan Januari tahun 2024, yaitu kurs sebesar Rp15.580,53/USD, ICP sebesar USD77,42/barrel, inflasi sebesar 0,28%, dan HBA sebesar 70 USD/ton sesuai kebijakan DMO Batubara.

"Berdasarkan empat parameter tersebut, seharusnya penyesuaian tarif tenaga listrik atau tariff adjustment bagi pelanggan nonsubsidi mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tarif pada triwulan I 2024. Namun untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah memutuskan tarif listrik tetap atau tidak naik," ungkap Jisman.

Tarif tenaga listrik untuk 25 golongan pelanggan bersubsidi juga tidak mengalami perubahan dan tetap diberikan subsidi listrik. Termasuk di dalamnya pelanggan sosial, rumah tangga miskin, industri kecil, dan pelanggan yang peruntukan listriknya bagi usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM (usaha mikro kecil dan menengah).

Kementerian ESDM tetap mendorong PT PLN (Persero) agar selalu berupaya melakukan langkah-langkah efisiensi operasional dan memacu penjualan tenaga listrik secara lebih agresif dengan tetap menjaga mutu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Sebelumnya, Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Havidh Nazif pun mengungkapkan, Tren penjualan dan jumlah pelanggan tenaga listrik di Indonesia terus mengalami pergerakan yang positif. Data penjualan listrik menunjukkan peningkatan penjualan menjadi 285,23 TWh pada tahun 2023 dari penjualan sebesar 270,82 TWh pada tahun 2022. Dengan kata lain, terdapat peningkatan sebesar 14,41 TWh atau 5,32 persen dari tahun sebelumnya.

meskipun mengemban tanggung jawab yang besar dalam memenuhi kebutuhan listrik masyarakat di seluruh Indonesia, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan ESDM optimis dapat mencapai target-target yang telah ditetapkan. Berbagai langkah strategis ditetapkan dalam upaya pemenuhan rasio elektrifikasi dan rasio desa berlistrik di Indonesia mencapai 100 persen, meskipun kondisi geografis dengan karakteristik topografi yang beragam menjadi tantangan tersendiri dalam pemerataan penyediaan tenaga listrik.

"Hingga akhir tahun 2023, masih terdapat 185.662 rumah tangga yang tersebar di 140 desa yang belum teraliri listrik. Desa-desa tersebut terkonsentrasi di Pulau Papua, kecuali bagian Papua Barat. Oleh sebab itu, target 100 persen rasio elektrifikasi dan rasio desa berlistrik menjadi tugas yang tidak mudah", tutur Havidh.

Havidh menjelaskan bahwa dalam rangka mencapai 100 persen, pemerintah sudah menghitung resources yang dibutuhkan dari sisi jaringan, pembangkit, dan dari sisi biaya sebagai investasi yang untuk bisa melistriki desa-desa ini.

"Upaya pemenuhan rasio elektrifikasi membutuhkan biaya sebesar Rp22,08 triliun hingga tahun 2025 dengan alokasi pembiayaan sebesar 75,66 persen untuk perluasan jaringan, karena aksesibilitas dan jarak antara sumber energi dengan beban yang cukup jauh. Mengingat terdapat lokasi yang sangat sulit untuk dijangkau, turut dianggarkan Alat Penyalur Daya Listrik (APDAL) dan Stasiun Pengisian Energi Listrik (SPEL) pada beberapa titik, khususnya di wilayah Papua," terang Havidh.

Lebih lanjut Havidh menjelaskan bahwa upaya peningkatan kualitas dan kuantitas elektrifikasi di Indonesia terus mengalami kemajuan. Pada tahun 2023, realisasi konsumsi listrik perkapita sebesar 1.337 kWh/kapita, mampu memenuhi target yang direncanakan.

"Selaras dengan target Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060, turut diproyeksikan pertumbuhan demand (moderat) sebesar 4.500 kWh/kapita yang terdiri dari 88% EBT (energi baru dan terbarukan), sementara 12% nya energi fosil dan CCS. Selain itu, realisasi Supergrid sebagai kunci transisi energi diharapkan mampu meningkatkan interkoneksi energi antarpulau dan mengatasi ketidakseimbangan bauran energi di Indonesia", ungkap Havidh.