BI Panggil Dua Bank Syariah Soal Gadai Emas

Bisa Kena Sanksi

Rabu, 26/09/2012

NERACA

Jakarta – Bank Indonesia (BI) memanggil dua bank syariah terkait permasalahan produk gadai emas, termasuk BRI Syariah yang sempat berkonflik dengan nasabahnya. “Sudah ada dua bank (syariah) yang dipanggil untuk berdiskusi dengan BI. Yang dipanggil BI, memang kebetulan bank-bank besar, salah satunya BRI Syariah,” kata Edy Setiadi, Direktur Eksekutif Perbankan Syariah BI, di Jakarta, Selasa (25/9).

Menurut Edy, pemanggilan BI kepada satu bank bisa disebabkan dua hal, yakni karena memang ada masalah di dalam bank tersebut dan rutinitas dari BI sendiri sebagai pengawas perbankan untuk memeriksa keadaan bank minimal setahun sekali. ”Setiap bank setiap setahun sekali dipanggil BI untuk membahas berbagai macam masalahnya. Mungkin (masalahnya) karena direktur kepatuhannya tidak berfungsi, komisarisnya tidak utuh, dan sebagainya,” ujarnya.

Kalau dari hasil diskusi itu, serta dari pemeriksaan oleh tim pengawas sebelumnya, kata Edy, ditemukan bukti-bukti bank tersebut melakukan penyelewengan atau menyalahi peraturan, maka tentu saja BI akan memberikan sanksi padanya. ”Bentuk sanksi kita kepada bank, bisa spesifik kepada produk atau bisa secara keseluruhan. Misalnya tidak boleh ekspansi dalam jumlah kantornya, dihentikan dulu produknya (misalnya gadai emas) sebelum itu beres, bahkan ada yang dikenai fit and proper,” tambahnya

Namun demikian, lanjut Edy, bukan berarti bank yang sudah kena sanksi tak boleh beroperasi lagi. “Namun bank yang dulu kena sanksi, apabila produk-produknya sudah diperbaiki, lalu manajemen resikonya sudah diperbaiki, IT-nya diperbagus, punya transparansi harga emas, maka silakan untuk beroperasi lagi,” tuturnya.

Seperti diketahui BI sudah mengeluarkan acuan bagi perbankan syariah dalam menjalankan produk yang berkaitan dengan emas, yaitu Surat Edaran (SE) Bank Indonesia No. 14/7/DPbS tanggal 29 Februari 2012 tentang Produk Qardh Beragun Emas bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS). Serta SE BI No. 14/16/DPbS tanggal 31 Mei 2012 tentang Produk Pembiayaan Kepemilikan Emas (PKE) bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS). ”Bagi Bank Syariah dan UUS yang sudah menjalankan produk qardh beragun emas sebelum SE dikeluarkan maka diberikan waktu penyesuaian pembiayaan kepada nasabah, paling lama satu tahun. Sementara, untuk nasabah PKE atau murabahah emas pada Bank Syariah dan UUS yang telah ada sebelum ketentuan berlaku tetap dapat dipertahankan dengan jatuh tempo dan tidak dapat diperpanjang,” paparnya.

Jumlah pembiayaan dari gadai emas, menurut SE tersebut, maksimal Rp250 juta untuk setiap nasabah, dengan jangka waktu paling lama 4 bulan, dan dapat diperpanjang dua kali. Khusus untuk nasabah UMK, dapat diberikan pembiayaan paling banyak sebesar Rp50 juta, dengan jangka waktu maksimal satu tahun dengan angsuran setiap bulan dan tidak diperpanjang. Sedangkan jumlah PKE setiap nasabah, berdasarkan SE, maksimal Rp150 juta. **ria