Penerapan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu Ditunda

Negara Tujuan Ekspor Belum Siap

Rabu, 26/09/2012

NERACA

Jakarta - Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang dicanangkan oleh Kementerian Kehutanan mengalami masa penundaan. Hadi Daryanto, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenhut memaparkan penundaan terkait dengan kesiapan dari negara tujuan ekspor di Eropa. Menurut Hadi, baru Jerman, Turki, Belanda, dan Belgia yang siap memberikan sertifikat legal kepada kayu yang sudah memiliki SVLK.

"Pada dasarnya sekarang pun kami sudah siap, tetapi Uni Eropa sebagai wilayah tujuan ekspor yang meminta dilakukan sertifikasi terkesan mengulur waktu dan kelihatannya belum siap," jelas Hadi di Jakarta, Selasa (25/9).

Namun, ia mengatakan, pihaknya mendengar keinginan banyak pengusaha yang meminta adanya pengunduran waktu sertifikasi dengan alasan, banyak lembaga belum siap mengeluarkan sertifikasi. Selain itu, perdagangan kayu di pasar ekspor cenderung masih lesu dan dikhawatirkan membuat pembengkakan biaya ekspor bagi pengusaha.

Hadi juga bilang, Kemenhut telah menyiapkan anggaran untuk pengusaha kecil yang ingin ekspor kayu agar bisa memperoleh sertifikat SVLK tersebut. Menurut Hadi, pengunduran waktu SVLK akan disesuaikan dengan Europe Union Trade Regulations (EUTR) pada April 2013 mendatang.

"Kami akan melakukan ujicoba dan evaluasi lagi terkait hal ini karena cukup sulit menangani 27 negara yang memiliki komitmen soal sertifikasi ini," jelasnya. Mengenai permintaan pengusaha agar sertifikasi ini diundur hingga akhir tahun 2013, Hadi enggan memberi kepastian, menurutnya hal itu masih harus dikaji terlebih dahulu.

Dia mengatakan, untuk perusahaan yang tidak melakukan ekspor, sertifikasi SVLK tidak wajib. Menurutnya sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dirasa sudah cukup. Lagi pula, menurut Hadi pasar kayu domestik masih sangat besar.

Dengan pertumbuhan ekonomi sekitar 6% dan Salah satu sektor yang masih potensial adalah properti, maka pengusaha kayu bisa fokus garap pasar domestik. "Banyak rencana untuk pembangunan rusun murah, itu pasti butuh kayu yang banyak. Meski diakui, kebutuhan ekspor juga cukup besar terutama untuk kayu-kayu alam yang tidak ada di Eropa," jelasnya.

Dia menjelaskan bahwa sertifikat untuk jenis kayu keras seperti Jati dan Mahoni ini sejatinya adalah untuk cegah illegal logging. Menurutnya Kemenhut memastikan agar tak ada kayu di Taman Nasional yang dibawa lari keluar negeri.

Zona Integritas

Sebelumnya Menteri Kehutanan melaunching Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di lingkungan Kementerian Kehutanan. Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada kementerian / lembaga yang berkomitmen untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani sebagaimana harapan Presiden SBY agar integritas pegawai menjadi "best practice" di semua lini pembangunan.

Beberapa syarat menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) telah dipenuhi Kementerian Kehutanan, antara lain WTP untuk Laporan Keuangan tahun 2012 di mana telah dicapai untuk Laporan Keuangan 2011, perbaikan birokrasi sesuai Roadmap Reformasi Birokrasi sampai dengan 2025, dan Percepatan Pemberantasan Korupsi sesuai Inpres No. 5/2004 meliputi Pencegahan dan Penindakan.

Reformasi Birokrasi dan Percepatan Pemberantasan Korupsi di Kementerian Kehutanan telah dilakukan dengan sejumlah prestasi, di antaranya Perbaikan Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Hutan Alam, HTI, Pelepasan Kawasan dan Pinjam Pakai Kawasan secara online, Perolehan ISO 2009, 2010, dan 2011 untuk proses Izin Usaha HTI, Hutan Alam, Industri Kayu, Tumbuhan dan Satwa Liar, Jasa Lingkungan, Penata Usahaan Hasil Hutan (PUHH) online dalam rangka peningkatan PNBP Kehutanan, Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) secara online, Peta Indikatif Penundaan Izin Baru Konversi Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut secara online, Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik (LPSE), dan Badan Publik terbaik 2011 dalam Pelaksanaan UU No. 14 / 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Penetapan Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai, Sistem Pengaduan Masyarakat, Perilaku Hidup Sederhana dan Penetapan Wilayah Tidak Korupsi.