NERACA

Bali - ASEAN Social Security Association (ASSA) atau forum kerjasama bilateral di tingkat ASEAN untuk mempromosikan perkembangan program jaminan sosial di kawasan Asia Tenggara kembali digelar. Perhelatan yang ke 29 ini dilaksanakan di Nusa Dua, Bali 25-26 September 2012.

“Dalam forum kerjasama ini Jamsostek memiliki tujuan meningkatkan kualitas tata kelola. Kualitas tata kelola ini menjadi sangat krusial dibahas dan kami bertukar pikiran dengan anggota ASSA,” kata Direktur Utama PT Jamsostek (Persero) Elvyn G Massasya, Selasa (25/9).

Menurut Elvyn, kualitas tata kelola ditentukan oleh efisiensi dan efektifitas bisnis proses organisasi jaminan sosial dalam aspek administrasi, operasional dan pelayanan yang akan dikembangkan pada BPJS Ketenagakerjaan. Jamsostek, imbuh Dia, memanfaatkan forum ini untuk memberikan masukan teknis dan rekomendasi berdasar best practice di tingkat internasional untuk menjawab amanah mengimplementasikan visi, kebijakan dan keputusan pemerintah sebagaimana tertuang dalam UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Elvyn mengatakan, Jamsostek memandang proses transformasi menuju BPJS sebagai sebuah momentum yang tepat untuk melakukan perubahan baik dalam aspek operasional, pelayanan, pengelolaan keuangan dan investasi sesuai dengan amanah UU SJSN dan UU BPJS. “Terlebih bila mempertimbangkan adanya amanah perlindungan universal coverage untuk jaminan kesehatan dan perlindungan pendapatan (Jaminan Pensiun, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian) untuk seluruh tenaga kerja,” jelas Dia.

Sehubungan dengan itu, ASSA menitikberatkan pembahasan pada promosi di bidang regulasi, teknis penyelenggaraan dan edukasi kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan aspek sosial dan ekonomi di masing-masing negara anggota baik melalui kegiatan pelatihan, seminar, konsultasi maupun dialog.

Elvyn menjelaskan tujuan utama dari ASSA adalah Mempromosikan perkembangan program jaminan sosial di kawasan Asia sesuai konteks aspirasi, hukum dan peraturan yang berlaku di setiap negara anggota; Mempromosikan kerja sama regional di semua area kegiatan program jaminan sosial; Bertukar pengalaman dan informasi terkait program jaminan sosial; Bekerja sama dengan organisasi-organisasi penyelenggara jaminan sosial lainnya di kawasan Asia dan Asia Timur dan dengan organisasi-organisasi penyelenggara jaminan sosial sejenis atau terkait di belahan dunia manapun;

Selanjutnya Jamsostek sebagai anggota ASSA dan tuan rumah, berinisiatif untuk menyelenggarakan ASSA Board Meeting ke 29 dengan mengundang seluruh anggota ASSA yang terdiri dari organisasi-organisasi penyelenggara jaminan sosial di wilayah ASEAN.

"Seperti Brunei (Employees Trust Fund) Cambodia (National Social Security Fund) Indonesia (Asabri, Askes, Jamsostek dan Taspen) Lao PDR (Social Security Organization) Malaysia (Employees Provident Fund dan Social Security Organization) Filipina (Employees Compensation Commission, Government Service Insurance System, Home Development Mutual Fund, Philippines Charity Sweepstakes Office, Philippines Health Insurance Corporation, Social Security System) Singapura (Central Provident Fund Board)Thailand (National Health Security Office, Social Security Office, The Comptroller’s General Department, Government Pension Fund) dan Vietnam (Vietnam Social Security),” terangnya.

Total partisipan yang hadir terdiri dari 20 organisasi jaminan sosial dari 10 negara dan melibatkan 55 praktisi jaminan sosial dari luar negeri (seluruh anggota ASSA dan tamu undangan) serta 41 praktisi jaminan sosial di Indonesia.

Forum ASSA Board Meeting, papar Elvyn, juga merupakan forum yang tepat untuk mendiskusikan bentuk-bentuk kerjasama antara anggota ASSA dalam menjawab tantangan perkembangan.

Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Chazali H Situmorang yang hadir dalam acara tersebut mengatakan, saat ini political will pemerintah sangat menentukan bagi kelangsungan pelaksanaan BPJS. “Kamipun terus melakukan pertemuan tripartit (pemerintah, pengusaha dan pekerja) untuk mematangkan aturan,” katanya. Menurutnya, pembahasan tripartit menitikberatkan pada kesiapan Peraturan Pemerintah (PP), infrastruktur dan sinergi.

Chazali menekankan perlunya dilakukan investasi setelah BPJS dilaksanakan. Dengan begitu, ada benefit yang bisa diberikan. “Jamsostek terus melakukan investasi di pasar modal dan sektor riil. Tetapi alangkah baiknya bila investasi juga diarahkan pada pembangunan infrastruktur yang padat karya dan berhubungan dengan kepentingan masyarakat. Bagaimanpun investasi sebagai backbone,” katanya.

Kerjasama JKK

Dalam kesempatan ASSA Board Meeting, Dirut Jamsostek juga menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan President Director dari Comwel-Korea untuk kerjasama teknis pengembangan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dengan konsep pelayanan kesehatan penuh yang ditunjang dengan program rehabilitasi sosial dan return to work.

“Konsep JKK diharapkan dapat menjadi kerangka pengembangan JKK yang akan dimplementasikan dalam skema SJSN oleh BPJS Ketenagakerjaan. Dengan konsep ini, perlindungan tenaga kerja akan semakin komprehensif dan lebih menjamin kemandirian tenaga kerja dan keluarganya,” kata Direktur Renbang dan IT Jamsostek, Agus Supriyadi di tempat yang sama.

Konteks kerjasama berupa, penyusunan regulasi dan peraturan, pelatihan JKK dengan konsep rehabilitasi dan return to work (magang, workshop dan pertukaran karyawan), pelaksanaan studi dan penelitian bersama dibidang kecelakaan kerja maupun bantuan teknis lainnya.

Elvyn G Massasya menambahkan ke depan kerjasama akan dilakukan dengan sejumlah negara sesuai keunggulan dalam bidang penyelenggaraan jaminan sosial negara yang bersangkutan. “Kenapa kami memilih Korea untuk pengembangan JKK, karena negara tersebut memiliki karakteristik yang sama dengan Indonesia dalam hal industri,” urai Dia.