Kemenhut Percepat Penyerapan Anggaran

NERACA

Jakarta - Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan meminta jajarannya untuk memaksimalkan penyerapan anggaran Kementerian Kehutanan tahun 2012. Pasalnya hingga Agustus ini, anggaran yang diserap baru mencapai 37,07% atau masih di bawah rata-rata nasional 45,08%.

“Program-program yang menjadi agenda dan pekerjaan rumah kita tahun ini harus segera dituntaskan disisa waktu yang ada,” kata menhut saat membuka Rapat Konsultasi dan Koordinasi Nasional Perencanaan Anggaran Pembangunan Kehutanan Tahun 2012 di Jakarta, Selasa (25/9).

Menurut dia, belum maksimalnya penyerapan anggaran kementeriannya itu lantaran program menanam serta rehabilitasi hutan dan lahan yang menyedot sekitar separuh anggaran kementerian terkendala oleh musim kemarau berkepanjangan. Jika dipaksakan untuk menanam dipastikan tidak akan produktif.

Menhut berharap, mulai Oktober ini penanaman sudah bisa dimulai. “Oleh karena itu saya meminta betul tadi dengan teman-teman Kemenhut, waktu yang pendek melaksanakan kerja yang optimal. Artinya, begitu hujan kita betul-betul siap melaksanakan penanaman itu. Sayang sekali kalau anggaran tidak terserap dengan baik,” tandasnya.

Hingga akhir tahun ini, imbuh dia, penyerapan anggaran mesti terealisasi sebesar 90%. Sesuai penilaian dari Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), penyerapan di bawah 90% bakal diganjar ‘kartu merah’.

Namun secara umum, Menhut menyatakan pembangunan kehutanan mulai nampak perkembangannya. Indikatornya, terselenggaranya lingkungan kerja Kemenhut yang kompeten dan sehat yang dibuktikan dengan diraihnya Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk leporan keuangan Kemenhut 2011.

Sementara itu, kinerja lain terlihat pada laju deforestasi yang juga menunjukkan penurunan, menjadi 450 ribu hektar (ha) per tahun. “Penurunan luas lahan kritis, dari data tahun 2006 seluas 30,1 juta ha, dan tahun 2011 menjadi seluas 27,2 juta ha. Upaya ini juga didorong melalui perkembangan pembangunan pembangunan Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) yang bermanfaat juga sebagai pendorog pendapatan masyarakat dan perluasan kesempatan kerja, juga salah satu menyelesaikan land tenure di sektor kehutanan,” imbuhnya.

BERITA TERKAIT

Polri Minta Dukungan DPR Terkait Anggaran 2019

Polri Minta Dukungan DPR Terkait Anggaran 2019 NERACA Jakarta - Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian meminta dukungan Komisi III DPR…

Pemborosan Anggaran?

Di tengah kondisi keuangan negara memprihatinkan saat ini, pemberian tunjangan hari raya (THR) pegawai negeri sipil (PNS), TNI, dan Polri…

DPR Percepat RUU Pengawasan Obat dan Makanan

DPR Percepat RUU Pengawasan Obat dan Makanan NERACA Yogyakarta - Komisi IX DPR RI akan mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU)…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

Ini Jurus Wujudkan Indonesia Jadi Kiblat Fesyen Muslim Dunia

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian terus berupaya mewujudkan visi Indonesia untuk menjadi kiblat fesyen muslim dunia pada tahun 2020. Peluang…

Laporan Keuangan - Satu Dekade, Kemenperin Raih Opini WTP Berturut

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk laporan keuangan…

Dukung Industri 4.0 - Kemenperin Usul Tambah Anggaran Rp 2,57 Triliun

  NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian mengusulkan tambahan anggaran pada tahun 2019 kepada DPR RI sebesar Rp2,57 triliun. Anggaran tersebut…