Kemenhut Percepat Penyerapan Anggaran

NERACA

Jakarta - Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan meminta jajarannya untuk memaksimalkan penyerapan anggaran Kementerian Kehutanan tahun 2012. Pasalnya hingga Agustus ini, anggaran yang diserap baru mencapai 37,07% atau masih di bawah rata-rata nasional 45,08%.

“Program-program yang menjadi agenda dan pekerjaan rumah kita tahun ini harus segera dituntaskan disisa waktu yang ada,” kata menhut saat membuka Rapat Konsultasi dan Koordinasi Nasional Perencanaan Anggaran Pembangunan Kehutanan Tahun 2012 di Jakarta, Selasa (25/9).

Menurut dia, belum maksimalnya penyerapan anggaran kementeriannya itu lantaran program menanam serta rehabilitasi hutan dan lahan yang menyedot sekitar separuh anggaran kementerian terkendala oleh musim kemarau berkepanjangan. Jika dipaksakan untuk menanam dipastikan tidak akan produktif.

Menhut berharap, mulai Oktober ini penanaman sudah bisa dimulai. “Oleh karena itu saya meminta betul tadi dengan teman-teman Kemenhut, waktu yang pendek melaksanakan kerja yang optimal. Artinya, begitu hujan kita betul-betul siap melaksanakan penanaman itu. Sayang sekali kalau anggaran tidak terserap dengan baik,” tandasnya.

Hingga akhir tahun ini, imbuh dia, penyerapan anggaran mesti terealisasi sebesar 90%. Sesuai penilaian dari Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), penyerapan di bawah 90% bakal diganjar ‘kartu merah’.

Namun secara umum, Menhut menyatakan pembangunan kehutanan mulai nampak perkembangannya. Indikatornya, terselenggaranya lingkungan kerja Kemenhut yang kompeten dan sehat yang dibuktikan dengan diraihnya Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk leporan keuangan Kemenhut 2011.

Sementara itu, kinerja lain terlihat pada laju deforestasi yang juga menunjukkan penurunan, menjadi 450 ribu hektar (ha) per tahun. “Penurunan luas lahan kritis, dari data tahun 2006 seluas 30,1 juta ha, dan tahun 2011 menjadi seluas 27,2 juta ha. Upaya ini juga didorong melalui perkembangan pembangunan pembangunan Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) yang bermanfaat juga sebagai pendorog pendapatan masyarakat dan perluasan kesempatan kerja, juga salah satu menyelesaikan land tenure di sektor kehutanan,” imbuhnya.

BERITA TERKAIT

Niaga Komoditas - Penyerapan Biodiesel Strategi Hadapi Diskriminasi Sawit Eropa

NERACA Jakarta – Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Kanya Lakshmi Sidarta menilai penyerapan biodiesel di dalam negeri…

RATAS ANGGARAN DAN PAGU INDIKATIF 2020

Presiden Joko Widodo (kedua kiri) bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla (kedua kanan) dan Menkopolhukam Wiranto (kiri) bersiap mengikuti rapat terbatas…

Jokowi-Amin Menang versi Quick Count, Hary Tanoe: Bersama Kita Tingkatkan & Percepat Kesejahteraan

JAKARTA, Hasil perhitungan cepat memenangkan Joko Widodo dan Maruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2019-2024. Ke depan, Indonesia…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

Soal Biodiesel, Indonesia Tak Gentar Lawan Eropa

NERACA Jakarta - Baru satu tahun lalu, Indonesia bisa bernapas lega setelah berhasil memenangkan gugatan terhadap Uni Eropa melalui Organisasi…

Industri Makanan dan Minuman Ditaksir Tumbuh 9 Persen

NERACA Jakarta – Kemenperin memproyeksikan industri makanan dan minuman dapat tumbuh di atas 9 persen pada 2019 karena mendapatkan tambahan…

Pebisnis Muda Pertanian Perlu Kreatif dan Inovatif

NERACA Jakarta – Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian, Momon Rusmono mengatakan wirausahawan muda…