Kemenhut Percepat Penyerapan Anggaran

NERACA

Jakarta - Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan meminta jajarannya untuk memaksimalkan penyerapan anggaran Kementerian Kehutanan tahun 2012. Pasalnya hingga Agustus ini, anggaran yang diserap baru mencapai 37,07% atau masih di bawah rata-rata nasional 45,08%.

“Program-program yang menjadi agenda dan pekerjaan rumah kita tahun ini harus segera dituntaskan disisa waktu yang ada,” kata menhut saat membuka Rapat Konsultasi dan Koordinasi Nasional Perencanaan Anggaran Pembangunan Kehutanan Tahun 2012 di Jakarta, Selasa (25/9).

Menurut dia, belum maksimalnya penyerapan anggaran kementeriannya itu lantaran program menanam serta rehabilitasi hutan dan lahan yang menyedot sekitar separuh anggaran kementerian terkendala oleh musim kemarau berkepanjangan. Jika dipaksakan untuk menanam dipastikan tidak akan produktif.

Menhut berharap, mulai Oktober ini penanaman sudah bisa dimulai. “Oleh karena itu saya meminta betul tadi dengan teman-teman Kemenhut, waktu yang pendek melaksanakan kerja yang optimal. Artinya, begitu hujan kita betul-betul siap melaksanakan penanaman itu. Sayang sekali kalau anggaran tidak terserap dengan baik,” tandasnya.

Hingga akhir tahun ini, imbuh dia, penyerapan anggaran mesti terealisasi sebesar 90%. Sesuai penilaian dari Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), penyerapan di bawah 90% bakal diganjar ‘kartu merah’.

Namun secara umum, Menhut menyatakan pembangunan kehutanan mulai nampak perkembangannya. Indikatornya, terselenggaranya lingkungan kerja Kemenhut yang kompeten dan sehat yang dibuktikan dengan diraihnya Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk leporan keuangan Kemenhut 2011.

Sementara itu, kinerja lain terlihat pada laju deforestasi yang juga menunjukkan penurunan, menjadi 450 ribu hektar (ha) per tahun. “Penurunan luas lahan kritis, dari data tahun 2006 seluas 30,1 juta ha, dan tahun 2011 menjadi seluas 27,2 juta ha. Upaya ini juga didorong melalui perkembangan pembangunan pembangunan Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) yang bermanfaat juga sebagai pendorog pendapatan masyarakat dan perluasan kesempatan kerja, juga salah satu menyelesaikan land tenure di sektor kehutanan,” imbuhnya.

BERITA TERKAIT

Kapolri - Anggaran Densus Tipikor Diajukan Rp2,6 Triliun

Jenderal Tito Karnavian  Kapolri Anggaran Densus Tipikor Diajukan Rp2,6 Triliun Jakarta - Polri mengajukan anggaran kinerja Detasemen Khusus (Densus) Tindak…

Petani Lebak Percepat Tanam Jagung

Petani Lebak Percepat Tanam Jagung NERACA Lebak - Petani Kabupaten Lebak, Banten, sejak sepekan terakhir melakukan percepatan tanam jagung menyusul…

Pemerintah Percepat Pembangunan Jalur Selatan Jawa

    NERACA   Jakarta - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Kemenko Maritim) mempercepat pembangunan jalur pelayaran perintis di bagian selatan…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

Produksi Lele Bioflok Sokong Suplai Pangan Berbasis Ikan

NERACA Sleman- Menteri Kelautan dan Perikanan yang diwakili Sekjen KKP, Rifky E Hardijanto melakukan panen perdana budidaya lele sisitem bioflok…

Industri Transportasi - Revolusi Media Digital Untuk Layanan Kereta Api

NERACA Jakarta - Saat ini DKI Jakarta dan sekitarnya sedang menggalakkan pembangunan infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan transportasi umum di dalam…

Kemitraan Indonesia-Uni Eropa Didorong Lebih Seimbang

NERACA Jakarta – Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mendorong perundingan dari Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia dan Uni Eropa (IEU CEPA)…