Petani Tagih Janji Menteri Perdagangan

HPP Kedelai Belum Terealisasi

Rabu, 26/09/2012

NERACA

Jakarta – Kisrus masalah Harga Pembelian Pemerintah (HPP) kedelai nampaknya belum akan selesai. Pasalnya Dewan Kedelai Nasional menagih janji Menteri Perdagangan Gita Wirjawan tentang penerbitan aturan harga pembelian pemerintah (HPP) kedelai yang belum terealisasi.

Ketua Hubungan antar lembaga Dewan Kedelai Nasional, Muchlisin mengatakan, saat ini, petani kedelai di wilayah Jember, Jawa Timur, menagih janji Mendag yang akan mengeluarkan surat keputusan soal HPP kedelai setelah Hari Raya Idul Fitri. Namun, hingga saat ini aturannya belum keluar dan ini merugikan petani.

Saat petani kedelai berdialog dengan mendag di Pesantren Ash-Shiddiqi Curahlele, Jember, Mendag menyatakan bahwa untuk merangsang para petani kedelai, pemerintah akan menerapkan HPP kedelai. Mendag juga mengusulkan HPP kedelai di angka Rp7000 per kilogram (kg).

“Harga tersebut merupakan harga tengah antara petani dan perajin tahu tempe. Namun, hingga memasuki awal musim panen kedelai saat ini, pemerintah belum juga mengeluarkan aturannya,” paparnya di Jakarta, Selasa (25/9).

Harga kedelai untuk wilayah Jember, lanjut Muchlisin, hanya Rp6.500 per kg atau lebih rendah dari HPP yang diusulkan pemerintah. “Kondisi ini membuat para petani resah dan khawatir harganya terus turun hingga angka Rp5.000 per kg saat panen raya pertengahan Oktober mendatang,” ujarnya.

Muchlisin menyatakan pihaknya berharap Mendag Gita Wirjawan menepati janjinya untuk segera mengeluarkan aturan soal HPP. “Jika sudah keluar aturannya, harus segera disampaikan kepada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pertanian agar bisa segera direalisasikan. Petani mengharapkan aturan tersebut segera ditetapkan sebelum panen raya tiba, kalau tidak harganya bisa semakin menurun,” imbuhnya.

Harga Fluktuatif

Sebelumnya Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Gunaryo mengatakan, pihaknya menyambut baik masukan petani tentang urgensi HPP kedelai. Melihat harga kedelai yang cenderung fluktuatif, tentunya diperlukan instrumen untuk melindungi petani kedelai dari anjloknya harga kedelai internasional.

Gunaryo juga menyebutkan, HPP ideal yang bisa diterima petani kedelai adalah sebesar Rp 7 ribu per kilogram. Asumsinya, sebut Gunaryo, jika produksi kedelai per hektar mencapai 1,5 ton, maka petani bisa mendapatkan mendapatkan pendapatan sebesar Rp 17,5 juta untuk masa panen tiga bulanan.

Dia melanjutkan,angka HPP tersebut dinilai cukup untuk meningkatkan produktifitas petani kedelai. Dalam hal ini, petani kedelai diharapkan lebih aktif memproduksi kedelai dibandingkan jagung. Lantaran, selama ini petani kedelai memang lebih memilih untuk menanam jagung karena dianggap lebih menguntungkan.

Keengganan petani untuk menanam kedelai diantaranya, pertama, kedelai saat ini masih menjadi komoditas yang sulit ditanam di tanah air karena merupakan jenis komoditas sub tropis. Kedua, kedelai tidak tahan dengan anomali cuaca. Sehingga, produktivitas lahan kedelai saat ini kurang dari 2,5 ton per hektare, bahkan ada yang hanya 800 kilogram per hektare.

"Pak Menteri (Gita Wirjawan) telah menerima masukan dari petani. Dan masukan itu akan kami pertimbangkan dengan tindakan nyata seperti sidak langsung ke lahan kedelai dalam waktu dekat ini," ungkap Gunaryo.

Karena itu, Gunaryo memaparkan, dalam waktu dekat pihaknya akan menilai secara langsung produktivitas lahan kedelai yang terhitung tinggi di tanah air, misalnya di Jember Jawa Timur. Dikatakan Gunaryo, petani mengklaim produktifitas di lahan kedelai Jember mencapai 3 ton per hektare. Bahkan, ia memaparkan, lahan yang ada di Lampung Sumatera, memiliki produktivitas kedelai mencapai 4,5 ton per hektare.

Namun, ungkap Gunaryo, jumlah tersebut didapatkan dalam rangka percobaan. Sementara jika dioperasionalkan secara normal, produktiitas lahan biasanya hanya mencapai 25-50 persen dari hasil percobaan. "Karena itu, langkah sidak langsung untuk meyakinkan apakah HPP memang diperlukan atau tidak. Sejauh memang produktif, kami siap mendukung," jelasnya.

Selain mengumpulkan petani, Kemendag juga menemui para peneliti dalam waktu yang terpisah. Dalam pertemuan dengan peneliti, Kemendag mendapatkan masukan bahwa kualitas kedelai di dalam negeri memang lebih baik dibandingkan kedelai hasil importasi. Dalam hal ini, kualitas kedelai lokal jauh lebih baik untuk produksi tahu.

"Selain itu kami juga bicarakan teknologi apa yang sekiranya bisa meningkatkan produktivitas. AS produksinya memang besar, namun memakai rekayasa genetika. Padahal itu ada hubungannya dengan kesehatan," tandasnya.