NERACA

Jakarta – Badan Pertanahan Nasional (BPN) sekarang dinilai menjadi sumber dari segala macam sengketa lahan, karena banyak mengeluarkan sertifikasi secara tumpang tindih dan asal-asalan.

Menurut Pengamat Pertanahan, Erwin Kallo, ada oknum di dalam BPN yang berperan dalam masalah pembuatan sertifikat palsu (aspal). Erwin lantas menyarankan agar organisasi internal BPN dibenahi dan ada regenerasi kepada yang muda-muda.

"Sekian persen dari masalah yang terjadi pasti ada (peran) dari oknum BPN. Maka organisasinya harus dibenahi, deputinya di-upgrade, yang lama-lama diganti darah baru,” tegas Erwin saat dihubungi Neraca, Senin (24/9).

Sebagai contohnya, imbuh Erwin, adalah Suwandi (Deputi Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat). “Dia harus diganti, karena dia tidak mengerti masalah, orangnya tidak bertanggung jawab, cenderung maunya cuci tangan atau melempar ke atas jika ada permasalahan,” tandasnya.

Erwin menambahkan, bahwa regenerasi atau reformasi di dalam BPN itu harus menghasilkan Kepala BPN dan Deputi yang bersih, tegas, cerdas, dan berani. “Jangan sampai Presiden mempertahankan seseorang di jabatannya (di BPN) hanya karena kasihan, karena mau pensiun. Tidak usah mencari orang luar, karena orang dalam BPN pun masih banyak yang pintar dan bagus, kalau mau ditelaah lebih jauh (ketika ingin mengangkatnya menjadi Pejabat Eselon I BPN),” tukasnya.

Menanggapi banyaknya kasus sengketa lahan yang mencapai 4005 kasus, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Ganjar Pranowo mengungkap, seharusnya BPN mempunyai data administrasi terkait pertanahan sehingga tidak terdapat sengketa lahan yang terjadi.

“Banyaknya proses administrasi yang tidak beres dilakukan BPN kemudian menyebabkan adanya kasus sengketa lahan. Seperti adanya sertifikat ganda yang banyak menjadi persoalan dalam suatu sengketa lahan atau tanah. Hal ini merupakan kesalahan dari administrasi dari BPN dan ini tidak boleh terjadi,” katanya.

Menurut Ganjar, sulit sekali untuk mendeteksi keaslian sertifikat tanah yang menjadi persoalan utama dalam berbagai sengketa lahan. “Banyak sekali sertifikat ganda dalam pertanahan, bahkan ada juga yang tidak mempunyai sertifikat tanah yang resmi kemudian ada juga sertifikat tanah asli tapi palsu (Aspal). Ada beberapa pihak yang tidak mempunyai hak atas tanah tersebut maka akan menempuh jalan pintas supaya mendapatkan haknya yaitu dengan menyuap pegawai yang mengurusi tentang pertanahan seperti pegawai BPN,” jelasnya.

Ganjar mengutarakan, dibutuhkan pola atau formulasi supaya sengketa lahan ini dapat terselesaikan dengan baik. Sengketa ini harus diselesaikan dengan cara musyawarah dengan mempertemukan pihak yang bersengketa sehingga dapat menemukan titik temu yang baik. “Apabila sengketa lahan ini melibatkan BUMN maka harus diprioritaskan karena BUMN ini dimiliki oleh rakyat dan lahan ini diserahkan kepada rakyat,” ungkapnya.

Dia menambahkan bahwa Kepala BPN harus melobby pihak-pihak yang bersengketa dalam proses administrasi karena pihak BPN yang mengurusi tentang administrasi pertanahan. Hal ini harus dilakukan oleh BPN sehingga tidak terjadi sengketa lahan yang berkepanjangan. “Seperti kasus Mesuji yang menjadi meluas menjadi konflik horizontal dan seharusnya kasus ini tidak terjadi apabila ditangani dengan adminstrasi pertanahan yang benar,” papar Ganjar.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Infrastruktur, Konstruksi dan Properti Zulkarnain Arief mengungkap, terjadinya sertifikasi ganda merupakan ulah mafia-mafia tanah dan penuh dengan intrik. Mafia tanah ini memanfaatkan celah atau ruang suatu bidang tanah yang dianggap mafia tersebut kosong, hingga dibuatkanlah sertifikat tanah tersebut.

“Ya tentu, ulah oknum juga berperan sehingga sertifikat tersebut seperti dianggap sah. Hal itu perlu dibersihkan dari struktur organisasi BPN. Saya harapkan dengan kepala BPN yang baru, Hendarman Supandji harus mampu menyingkirkan oknum-oknum yang merugikan kalangan banyak. Lagi pula sudah ada juga payung hukumnya, dan Presiden SBY pun juga meminta agar mafia-mafia tanah itu diberantas,” tandas Zulkarnain.

Kasus Konflik

Di tempat berbeda, saat memperingati Hari Agraria, Kepala Pusat Hukum dan Hubungan Masyarakat BPN RI, Kurnia Toha mengungkap, masih ada sekitar 4005 masalah konflik dan sengketa pertanahan di Indonesia, dari semula 8000 kasus konflik sengketa pertanahan.

Menurut Kurnia, untuk menyelesaikan masalah konflik dan sengketa lahan, BPN lebih mengedepankan upaya mediasi. “BPN bertindak sebagai mediator pihak yang berkonflik dan mencari jalan penyelesaiannya melalui prinsip win-win solution,” jelas Kurnia.

Kasus pertanahan, lanjut Kurnia, bukanlah hal yang bisa cepat selesai, bahkan meskipun sudah ada keputusan pengadilan sengketa bisa terus berlanjut. Kasus-kasus pertanahan tersebut diantaranya melibatkan sengketa orang perorang, sengketa orang dengan perusahaan, sengketa perusahaan dengan masyarakat, bahkan sengketa perusahan-perusahaan.

Kurnia memberi contoh kasus sengketa pertanahan antara masyarakat dengan perusahaan, kasus Mesuji di Lampung dan sengketa lahan di Sumatera Utara. Di Mesuji, misalnya, indikasi awal konflik yang terjadi antara masyarakat dan perkebunan berakar dari kekakuan perusahaan dalam menerapkan hak guna usaha (HGU) lahan. “Di dalam HGU, tidak ada klausul mengenai peraturan kebun plasma dan inti, padahal masyarakat sekitar menghendaki ini,” terang Kurnia.

Kurnia juga mengatakan, kebanyakan daerah yang rawan sengketa lahan adalah yang berada di areal perkebunan, seperti di Kalimantan atau di Sumatera. Faktor penduduk juga kadang menjadi masalah tersendiri.

Di beberapa daerah, ada konflik yang justru dipicu masyarakat, terutama dalam pembagian ganti rugi lahan. Menurut dia, ada oknum di dalam masyarakat yang tidak membagi konsesi ganti rugi kepada yang tanahnya dibeli.

Untuk itu, BPN juga akan membenahi perizinan penggunaan lahan untuk meminimalkan sengketa. Caranya dengan menerbitkan peraturan teknis mengenai penggunaan lahan yang ditargetkan rampung akhir tahun ini. iwan/mohar/ria/novi/kam