Kedaulatan Pangan

Oleh: Cundoko Aprilianto

Wartawan Harian Ekonomi NERACA

Para petani Indonesia kemarin (24/9) memperingati Hari Tani Nasional, dengan aksi damai yang berisi berbagai agenda, yang intinya menuntut pemeritah untuk memperbaiki nasib mereka dan mewujudkan kedaulatan pangan.

Menurut mereka, kedaulatan pangan makin “jauh panggang dari api” karena nasib petani yang kurang mendapat perhatian. Sebagian besar tanah produktif dikuasai oleh korporasi besar sementara 85% petani Indonesia adalah buruh tani dan petani gurem.

Di sisi lain, peruntukan tanah bukan untuk petani penggarap atau untuk menopang produksi pangan nasional namun untuk melayani kebutuhan tanah pemilik modal. Saat ini, ada 72 juta petani dengan lahan di bawah 0,3 ha sementara lahan seluas 9 juta ha dikuasai 20 perusahaan besar. Menurut Data Institute for Global Justice (IGJ), sebanyak 175 juta ha tanah di Indonesia dikuasai oleh asing.

Yang paling parah, adalah hilangnya peran negara dalam melindungi sektor pertanian. Negara justru mensponsori kebijakan impor pangan. Kebijakan ini tidak saja karena kurangnya stok pangan di dalam negeri, melainkan karena pemerintah Indonesia tunduk pada ketentuan WTO terkait liberalisasi pertanian melalui skema Agreement on Agriculture (AoA).

Impor pangan ini jelas memukul produksi petani. Banyak petani menganggap kegiatan bertani tak lagi ekonomis. Ketika petani mulai semakin banyak kehilangan lahan sementara kegiatan bertani dinilai tidak lagi ekonomis, yang terjadi adalah petani beralih pekerjaan serabutan.

Tidak hanya itu. Data Kadin menyebutkan, sebanyak 65% kebutuhan pangan di dalam negeri didapatkan melalui impor. Sedangkan Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) memperkirakan, 80% kebutuhan bahan pangan Indonesia diperoleh melalui impor.

Ironisnya, di saat Indonesia tunduk pada aturan WTO, yang notabene dikuasai oleh Amerika Serikat, Jepang, Kanada, dan Uni Eropa, seenaknya meliberalisasi impor pangan, lalu apa yang dilakukan para penguasa WTO itu?

Jadi sangat wajar jika para petani berteriak agar pemerintah menghentikan kebijakan liberalisasi impor pangan, dan menuntut pemberian jaminan pasar bagi produksi petani.

Resep WTO menyatakan bahwa perang terhadap proteksionisme, pengurangan subsidi, dan liberalisasi sektor pertanian, industri dan jasa merupakan penyelamat dunia. Tapi nyatanya, AS dan Uni Eropa terus menyubsidi sektor pertanian secara besar-besaran, yang akhirnya mengakibatkan produk mereka bisa dijual dengan harga murah di pasar internasional.

Subsidi ini ternyata banyak dinikmati beberapa perusahaan raksasa atau transnational corporations (TNCs). Tidak heran jika produk pangan impor membanjiri Indonesia, dan harganya seringkali lebih murah daripada makanan lokal.

Sebenarnya sudah banyak hal yang dilakukan pemerintah untuk membantu petani lokal. Tapi jika masih tunduk pada aturan WTO sementara para penguasa WTO malah melanggar aturan sendiri, kapan pangan Indonesia bisa berdaulat?

BERITA TERKAIT

Infrastruktur, Harga Pangan dan Bansos Diklaim Membaik - KINERJA 3 TAHUN PEMERINTAHAN JOKOWI-JK

  NERACA Jakarta – Pemerintah kabinet kerja genap berumur tiga tahun. Selama tiga tahun dalam kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan…

Produksi Lele Bioflok Sokong Suplai Pangan Berbasis Ikan

NERACA Sleman- Menteri Kelautan dan Perikanan yang diwakili Sekjen KKP, Rifky E Hardijanto melakukan panen perdana budidaya lele sisitem bioflok…

Kota Sukabumi Sulit Jadi Daerah Penghasil Pangan

Kota Sukabumi Sulit Jadi Daerah Penghasil Pangan NERACA Sukabumi - Wali Kota Sukabumi M Muraz mengatakan Kota Sukabumi, Jawa Barat…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Dilema Utang vs Pajak

  Oleh: Firdaus Baderi Wartawan Harian Ekonomi Neraca Ketika melihat data keseimbangan primer atau kemampuan pemerintah membayar utang di dalam…

Nilai Tambah dalam Ekonomi dan Industri

Oleh: Fauzi Aziz Pemerhati Masalah Ekonomi dan Industri   Lama sudah kita menenggelamkan diri dalam persoalan ekonomi. Kegiatan dan proses…

Belum Seutuhnya Merdeka

Oleh: Dhenny Yuartha Junifta Peneliti INDEF Sudah 72 tahun Republik ini memproklamasikan diri sebagai negara merdeka. Namun, seiring nafas perubahan…