Infrastruktur Transportasi Buruk, Utang Bertambah

Pelayanan fasilitas publik di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, dan transportasi umum bus Transjakarta, kini terasa sangat buruk di mata konsumen lokal maupun internasional. Padamnya listrik di bandara yang dikelola PT Angkasa Pura II itu kemarin (24/9) setidaknya membuat kerugian baik di perusahaan airline maupun para penumpangnya, karena jadwal penerbangan menjadi molor.

Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga gagal mengelola transportasi umum yang layak dan aman bagi penumpang. Pasalnya, pengelolaan bus Transjakarta kurang serius ditangani oleh badan layanan usaha (BLU) di bawah Pemprov DKI Jakarta. Seringnya bus terbakar saat mengangkut penumpang, kecelakaan yang sering terjadi dan menimbulkan korban tewas, dan pembayaran gaji pramudi (supir) yang terlambat, menunjukkan kondisi manajemen sangat buruk sekali. Akibatnya, penumpang yang jadi korban lagi karena bus sering telat dan jarak antarbus dan lainnya tak sesuai waktu interval yang dijadwalkan, akhirnya membuat penumpukkan penumpang di halte busway pada jam-jam sibuk kantor.

Jelas, ini menggambarkan pengelolaan bandara dan bus Transjakarta masih amburadul dan tidak profesional. Bagaimanapun, Pemprov DKI memilki andil cukup besar dalam pengelolaan kedua sarana transportasi strategis itu, mengingat Jakarta sebagai ibukota negara Indonesia. Hal ini juga sekaligus menjadi sorotan warga negara asing yang ada di ibukota.

Memang, urusan kualitas infrastruktur transportasi udara di negeri ini harus terus menerus dibenahi. Apalagi laporan lembaga internasional, WEF Global Competitiveness Report 2011-2012 mengungkapkan, peringkat infrastruktur transportasi di Indonesia kini berada di urutan ke-80, hanya di atas Vietnam (95) dan Filipina (115).

Adapun peringkat infrastruktur tertinggi dimiliki oleh Singapura (posisi ke-1), Hongkong (ke-2), Malaysia (ke-20), Australia (ke-29), Thailand (ke-32), Jepang (ke-50), India (ke-67), dan China (ke-72). Baik buruknya infrastruktur transportasi ini tentu sangat mempengaruhi minat investasi investor asing masuk ke Indonesia.

Di sisi lain, untuk menambal defisit APBN 2012, pemerintah akan menerbitkan lagi surat utang sebesar Rp 63,6 triliun. Jumlah tersebut untuk mengejar target surat utang hingga akhir tahun Rp 270,4 triliun.

"Realisasi penerbitan surat utang hingga 18 September lalu sebesar Rp 206,8 triliun. Kita akan menerbitkan surat utang lagi sebesar Rp 63,6 triliun hingga akhir tahun," kata Pjs Dirjen Pengelolaan Utang Kemenkeu Robert Pakpahan saat konferensi pers penerbitan ORI009 di Jakarta, akhir pekan lalu.

Menurut Robert, rincian surat utang pemerintah yang telah diterbitkan adalah Rp 161,2 triliun berupa surat utang negara (SUN). Sebesar Rp 39 triliun berupa obligasi global, sedangkan sisanya obligasi domestik. Sementara total utang pemerintah Indonesia per Mei 2012 mencapai Rp 1.944,14 triliun.

Ironis memang, di tengah memburuknya kualitas infrastruktur transportasi tersebut, pemerintah terus menggali tambahan utang untuk menambal defisitnya. Padahal idealnya, tambahan utang tersebut sebaiknya dimanfaatkan untuk membiayai investasi infrastruktur transportasi yang masih amburadul tersebut.

Sebab, negara seharusnya menjamin pengadaan infrastruktur transportasi yang prima. Tidak ada alasan listrik mati di bandara, dan tidak ada cerita penumpang merasa tidak nyaman naik bus TransJakarta, jika pemerintah pusat benar-benar mau dan mampu menjalin kerja sama yang harmonis dengan Pemprov DKI Jakarta. Semoga!

BERITA TERKAIT

Produktivitas Utang Negara

Persoalan utang luar negeri Indonesia tidak terlepas dari perjalanan siklus kepemimpinan dari masa ke masa. Pemerintahan Jokowi-JK akhirnya kini menanggung…

Infrastruktur Berkualitas Rendah - Oleh ; EdyMulyadi, Program Centre for Economic and Democracy Studies (CEDeS)

Proyek infrastruktur di Indonesia ternyata berkualitas rendah dan tidak memiliki kesiapan. Bukan itu saja, proyek yang jadi kebanggaan Presiden JokoWidodo itu…

Infrastruktur: Katakan Apa Adanya Meski Pahit

Oleh: Sarwani Bank Dunia tengah mendapatkan sorotan publik terkait sikapnya yang plin plan menanggapi laporan yang dibuat oleh lembaga itu…

BERITA LAINNYA DI EDITORIAL

Tekan Defisit Migas

Meski Gubernur BI Perry Warjiyo meyakini inflasi akan tetap terkendali tahun ini yang diprediksi berada di bawah 3,5%, ini tentu…

Produktivitas Utang Negara

Persoalan utang luar negeri Indonesia tidak terlepas dari perjalanan siklus kepemimpinan dari masa ke masa. Pemerintahan Jokowi-JK akhirnya kini menanggung…

Waspadai Defisit Perdagangan

Data BPS mencatat neraca transaksi perdagangan Indonesia (NPI) pada akhir Desember 2018 defisit US$8 miliar lebih, kontras dengan periode akhir…