Pelayanan fasilitas publik di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, dan transportasi umum bus Transjakarta, kini terasa sangat buruk di mata konsumen lokal maupun internasional. Padamnya listrik di bandara yang dikelola PT Angkasa Pura II itu kemarin (24/9) setidaknya membuat kerugian baik di perusahaan airline maupun para penumpangnya, karena jadwal penerbangan menjadi molor.

Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga gagal mengelola transportasi umum yang layak dan aman bagi penumpang. Pasalnya, pengelolaan bus Transjakarta kurang serius ditangani oleh badan layanan usaha (BLU) di bawah Pemprov DKI Jakarta. Seringnya bus terbakar saat mengangkut penumpang, kecelakaan yang sering terjadi dan menimbulkan korban tewas, dan pembayaran gaji pramudi (supir) yang terlambat, menunjukkan kondisi manajemen sangat buruk sekali. Akibatnya, penumpang yang jadi korban lagi karena bus sering telat dan jarak antarbus dan lainnya tak sesuai waktu interval yang dijadwalkan, akhirnya membuat penumpukkan penumpang di halte busway pada jam-jam sibuk kantor.

Jelas,  ini menggambarkan pengelolaan bandara dan bus Transjakarta masih amburadul dan tidak profesional. Bagaimanapun, Pemprov DKI memilki andil cukup besar dalam pengelolaan kedua sarana transportasi strategis itu, mengingat Jakarta sebagai ibukota negara Indonesia. Hal ini juga sekaligus menjadi sorotan warga negara asing yang ada di ibukota.

Memang, urusan kualitas infrastruktur transportasi udara di negeri ini harus terus menerus dibenahi. Apalagi laporan lembaga internasional, WEF Global Competitiveness Report 2011-2012 mengungkapkan, peringkat infrastruktur transportasi di Indonesia kini berada di urutan ke-80, hanya di atas Vietnam (95) dan Filipina (115).

Adapun peringkat  infrastruktur tertinggi dimiliki oleh Singapura (posisi ke-1), Hongkong (ke-2), Malaysia (ke-20), Australia (ke-29), Thailand (ke-32), Jepang (ke-50), India (ke-67), dan China (ke-72). Baik buruknya infrastruktur transportasi ini tentu sangat mempengaruhi minat investasi investor asing masuk ke Indonesia.

Di sisi lain, untuk menambal defisit APBN 2012, pemerintah akan menerbitkan lagi surat utang sebesar Rp 63,6 triliun. Jumlah tersebut untuk mengejar target surat utang hingga akhir tahun Rp 270,4 triliun.

"Realisasi penerbitan surat utang hingga 18 September lalu sebesar Rp 206,8 triliun. Kita akan menerbitkan surat utang lagi sebesar Rp 63,6 triliun hingga akhir tahun," kata Pjs Dirjen Pengelolaan Utang Kemenkeu Robert Pakpahan saat konferensi pers penerbitan ORI009 di Jakarta, akhir pekan lalu.

Menurut Robert, rincian surat utang pemerintah yang telah diterbitkan adalah Rp 161,2 triliun berupa surat utang negara (SUN). Sebesar Rp 39 triliun berupa obligasi global, sedangkan sisanya obligasi domestik. Sementara total utang pemerintah Indonesia per Mei 2012 mencapai Rp 1.944,14 triliun.

Ironis memang, di tengah memburuknya kualitas infrastruktur transportasi tersebut, pemerintah terus menggali tambahan utang untuk menambal defisitnya. Padahal idealnya, tambahan utang tersebut sebaiknya dimanfaatkan untuk membiayai investasi infrastruktur transportasi yang masih amburadul tersebut.

Sebab, negara seharusnya menjamin pengadaan infrastruktur transportasi yang prima. Tidak ada alasan listrik mati di bandara, dan tidak ada cerita penumpang merasa tidak nyaman naik bus TransJakarta, jika pemerintah pusat benar-benar mau dan mampu menjalin kerja sama yang harmonis dengan Pemprov DKI Jakarta. Semoga!