Iuran Industri Perbankan Belum Ada

NERACA

Jakarta-- Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) belum memutuskan format pembiayaan anggaran operasionalnya yang berasal dari iuran industri lembaga keuangan yang diawasinya. "Berdasarkan undang-undang OJK (UU 21/2011) pasal 34, anggaran OJK berasal dari APBN dan pungutan dari industri. Formatnya seperti apa, itu sedang kita siapkan. Untuk pungutan ke industri kan itu hal yang lazim, yang biasa dilakukan di luar negeri," kata Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad di Jakarta, Senin.

Mengenai pungutan kepada industri untuk membiayai anggaran OJK ini, Muliaman mengatakan akan melakukan komunikasi dan sosialiasi kepada kalangan industri lembaga keuangan untuk mendapatkan kesepahaman mengenai kebutuhan ini. "Kita akan lakukan sosialisasi, sekarang sedang disusun materi aturannya sehingga industri bisa memahami dan masyarakat pun bisa mengerti," tambahnya

Sebelumnya, sejumlah kalangan industri lembaga keuangan seperti perbankan dan asuransi merasa keberatan dengan rencana penarikan pungutan oleh OJK, karena selain selama ini tidak pernah ada pungutan oleh BI dan Bapepam, pungutan itu dikhawatirkan akan mengurangi independensi pengawasan OJK.

Dijelaskan Muliaman, dalam masa transisi ini hingga 2012 OJK beroperasi dengan menggunakan anggaran dari Bapepam LK. Sementara untuk 2013, OJK akan mendapatkan anggaran dari APBN sekitar Rp934,1 miliar dan pada 2014 diperkirakan anggaran OJK mencapai Rp2 triliun.

Anggaran itu, di antaranya akan digunakan untuk membayar pegawai yang pada 2013 mencapai 1.031 orang yang berasal dari Bapepam, dan akan bertambah 2.500 orang dari Bank Indonesia pada 2014.

Perekrutan pegawai OJK dari Bapepam akan dimulai pada September ini dan akan mulai bekerja pada Januari 2013, sementara yang berasal dari BI akan mulai bergabung pada Januari 2014. **ria

BERITA TERKAIT

Arus Mudik, Tol Layang Jakarta-Cikampek Belum Bisa Digunakan

  NERACA   Jakarta – Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk Desi Arryani mengatakan bahwa pihaknya masih terus menuntaskan…

Pemprov Banten Dukung Pengembangan Kawasan Industri Halal

Pemprov Banten Dukung Pengembangan Kawasan Industri Halal NERACA Serang - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mendukung langkah Badan Penyelenggara Jaminan Produk…

SPH dan Kadin Sinergi Dorong Percepatan Industri 4.0

NERACA Jakarta  - Salah satu agenda nasional yang tengah didorong pemerintah yakni “membentuk Indonesia 4.0.” Presiden Joko Widodo dalam Indonesia…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Pemerintah Harusnya Turun Tangan Bikin Bank Syariah

  NERACA   Jakarta – Indonesia yang merupakan penduduk muslim terbesar di dunia mestinya menjadi kiblat ekonomi syariah dunia. Nyatanya…

OJK Komitmen Dukung Pembiayaan Berkelanjutan

    NERACA   Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkomitmen untuk menjalankan program pengembangan pembiayaan berkelanjutan untuk mendorong kinerja…

BCA Dinobatkan The World's Best Banks 2019

      NERACA   Jakarta - PT Bank Central Asia Tbk (BCA) dinobatkan sebagai The World’s Best Banks 2019…