Pembebasan Bea Impor Tak Mampu Redam Harga Kedelai

NERACA

Jakarta - Kebijakan Pemerintah membebaskan bea masuk (BM) impor kedelai dari 5% menjadi 0% hingga akhir tahun, seperti tidak berdampak signitifikan untuk menurunkan harga kedelai di tingkat produsen tempe. Sebab, masih temukannya harga kedelai masih tinggi terutama saat Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi melakukan kunjungan kerjanya ke Pasar Piyungan, Bantul, Yogyakarta.

Bayu yang mendapati temuan tersebut mengakui, Saat ini harga kedelai impor di Yogyakarta masih tinggi yaitu Rp 8000 per kg. Menurut penuturan Bayu hal lain yang mempengaruhi harga kedelai impor yang masih tinggi merupakan dampak dari pemanasan global. Pemanasan global ini kemudian memberikan efek kekeringan yang tidak terjadi di Indonesia saja tetapi dunia. "Harga kedelai masih tinggi dan mahal dan ini merupakan dampak kekeringan baik di dunia maupun Indonesia," ujarnya melalui keterangan tertulis yang diterima Neraca, Senin (24/9).

Para perajin tempe di Yogyakarta lebih suka menggunakan kedelai impor dibandingkan kedelai lokal. "Kalau untuk bikin tempe, kedelai impor lebih disukai karena lebih mengembang dan bagus jadinya, kalau untuk tahu dan kecap kedelai lokal selain itu ketidakstabilan harga yang naik turun dengan waktu yang cepat, segmentasi ini yang kita sikapi," katanya.

Bayu memprediksi, harga pangan dunia masih belum stabil hingga 2013. Kekeringan akan terus menjadi isu yang berdampak pada harga pangan yang tinggi sehingga harus kesadaran dari masyarakat. "Semua komoditas pangan 2013 belum normal. Ini dunia yang kekeringan sehingga berpengaruh pada situasi pasar global. Ini adalah situasi pemanasan global dan kita harus melakukan adaptasi," jelasnya.

Pertanian Berkelanjutan

Dia menyampaikan harapannya agar Indonesia dapat meningkatkan produksi kedelainya dengan menerapkan pertanian berkelanjutan, sehingga produksi tempe nantinya bahan bakunya sebagian besar dipasok dari dalam negeri. “Efeknya akan berlipat ganda, selain dapat meningkatkan kesejahteraan para petani kedelai dan para pengrajin tempe, juga dapat menstabilkan harga tempe dalam negeri sehingga terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat,” imbuhnya.

Hal ini terkait, hasil dalam pertemuan World Economic Forum (WEF) regional Asia Timur oleh Bayu Krisnamurthi yang saat itu menjabat Wakil Menteri Pertanian dan Mahendra Siregar sebagai Wakil Menteri Perdagangan, membentuk kemitraan untuk menargetkan peningkatan produksi pertanian sebesar 20%, pengurangan emisi karbondioksida (CO2) sebesar 20% dan peningkatan pendapatan petani hingga 20%.

Kemitraan pertanian berkelanjutan Indonesia, dikenal dengan nama PISAgro (Partnership for Indonesia Sustainable Agriculture) yang merupakan bentuk kemitraan pemerintah-swasta dalam mewujudkan sektor pertanian berkelanjutan di Indonesia, mulai membahas isu dan tantangan yang ada, serta mencari solusi dalam meningkatkan produktivitas pertanian di Indonesia, seiring dengan peningkatan kesejahteraan petani dan pelestarian lingkungan.

Sebelumnya, Pemerintah memang telah menurunkan bea masuk impor kedelai dari 5% menjadi 0% hingga bulan Desember 2012. Kebijakan tarif bea masuk kedelai impor 0% ini akan merugikan negara hingga Rp350 miliar. “Bila setiap kilogram kedelai selama ini diambil bea-nya 5% atau sebesar Rp350 dikalikan 1 juta ton maka bayangkan saja kerugian yang diderita negara,” kata Wakil Menteri Pertanian Rusman Heriawan belum lama ini.

Rusman menyayangkan bila kerugian negara tersebut tak sepadan dengan peningkatan laba yang diterima perajin berbasis kedelai seperti tempe dan tahu. “Tentu akan lebih baik lagi bila dana Rp350 milyar tersebut diberikan langsung kepada para petani atau membeli lahan pertanian. Mereka akan bersemangat menanam kedelai,” ujarnya.

Dia mengatakan, tarif bea cukai kedelai impor 0% juga sangat menguntungkan produsen kedelai luar negeri khususnya Amerika. “Pemerintah Amerika memberikan subsidi ekspor bagi petani mereka, sehingga biaya produksinya rendah. Ditambah dengan pengurangan bea masuk ini berarti mereka mendapat keuntungan ganda,” kata Rusman.

Para petani lebih memilih menanam padi atau jagung karena harga jualnya lebih tinggi, Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Udhoro Kasih Anggoro mengatakan faktor utama penurunan produksi kedelai akibat konversi lahan dan keengganan petani kedelai menanam komoditas itu. "Petani banyak beralih menanam jagung dan padi karena tidak ada insentif harga bagi petani," jelasnya.

Udhoro melanjutkan, harga yang diterima petani kedelai paling rendah dibandingkan komoditas lain. Biaya pokok menanam kedelai tidak sebanding dengan keuntungan yang didapat petani, sehingga petani cenderung beralih ke komoditas lain. "Kalau ingin kedelai lebih banyak ditanam, penyuluhan paling baik adalah insentif harga atau jaminan keuntungan," katanya.

BERITA TERKAIT

2020, Kemendag Dongkrak Ekspor ke Polandia

NERACA Jakarta - Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan terus bekerja sama dengan seluruh perwakilan Indonesia di negara-negara kawasan Eropa Timur dan…

WEF 2020, Kemendag Siap Tingkatkan Perdagangan Nasional

NERACA Swiss – Kementerian Perdagangan (Kemendag) dalam kunjungan ke Davos, Swiss untuk menghadiri pertemuan tahunan World Economy Forum (WEF) ke-50 siap meningkatkan…

PT Timah gandeng Wijaya Karya Bangun Smelter Berteknologi

NERACA Pangkal Pinang - PT Timah Tbk akan membangun smelter pengolahan dan pemurnian mineral serta timah kadar rendah dengan menggunakan teknologi terbaru…

BERITA LAINNYA DI BERITA KOMODITAS

Kemendag Menggandeng Swasta dan Masyarakat Hadapi Ekonomi Global

NERACA Jakarta – Kementerian Perdagangan (Kemendag) menggandeng seluruh unsur pemerintah, swasta, dan seluruh lapisan masyarakat Indonesia harus diperkuat dalam menghadapi…

Kementan Berharap Gratieks Bisa Mendorong Sektor Ekonomi

NERACA Jakarta‐ Gerakan ekspor tiga kali lipat (Gratieks) yang dilaksanakan Kementerian Pertanian (Kementan) dalam waktu singkat diharapkan dapat mendorong sektor…

Kemendag Musnahkan 10.430 Regulator Tekanan Darah Tidak Sesuai SNI

NERACA Jakarta – Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN), memusnahkan 10.430 produk regulator tekanan…