Konsep pendidikan yang ideal untuk mengentaskan kemiskinan pada hakikatnya selalu berlandaskan teori human capital yang menyatakan bahwa di samping modal dan teknologi, manusia juga merupakan salah satu faktor kunci untuk mendukung pertumbuhan ekonomi sebuah negara.

Kita melihat contoh di Jepang dan Korea Selatan, dimana pertumbuhan ekonominya tinggi karena mempunyai sumber daya manusia dengan kompetensi tinggi, terutama di bidang teknologi dan ilmu pengetahuan, walau minim sumber daya alam.

Selain berpijak pada teori tersebut, kebijakan pendidikan perlu memperhatikan sisi pelayanan yang harus bersifat nondiskriminatif. Artinya, standard minat dan bakat menjadi satu-satunya dasar untuk melakukan seleksi (bukan diskriminasi) setiap siswa untuk mendapatkan pelayanan pendidikan. Karena baik di negara berkembang maupun maju, kebijakan sejatinya selalu diarahkan pada peningkatan pemerataan dan mutu pelayanan pendidikan.

Adalah kriteria efisiensi dan efektivitas menjadi pertimbangan manajemen ketika ketersediaan sumber dana senantiasa terbatas. Memang dampak alokasi dana untuk menunjang kebijakan pendidikan akhirnya selalu dihadapkan pada fenomena trade-off. Ini menuntut kejelian pemerintah dalam melakukan prioritas. Penetapan target yang akan dicapai pada periode tertentu tentu saja tidak hanya mempertimbangkan jumlah anggaran yang dapat disediakan pemerintah, tetapi juga karakteristik target pendidikan.

Paling tidak terdapat dua permasalahan strategis yang saling terkait antara kebijakan peningkatan pemerataan dan mutu pelayanan pendidikan, dengan mempertimbangkan keterbatasan sumber dana. Nah, masalahnya adalah kemiskinan dan keterisolasian geografis.

Kemiskinan menjadi pertimbangan karena berkaitan dengan kemampuan orang tua untuk menyisihkan sebagian penghasilan untuk membiayai sekolah anaknya. Namun, hal ini tidak dapat dijadikan alasan bahwa mereka yang berasal dari keluarga yang tidak mampu secara ekonomis lalu didiskriminasikan dari pelayanan pendidikan.

Kemudian keterisolasian geografis menjadi permasalahan yang sudah ada sejak Indonesia merdeka. Pengabaian terhadap masalah ini mempunyai konsekuensi terhadap efektivitas pencapaian kebijakan pendidikan. Mereka juga warga Indonesia yang mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan pendidikan yang bermutu.

Lantas bagaimana pendidikan dapat mengentaskan kemiskinan? Ini tentu sesuai kebijakan pendidikan yang diarahkan oleh pemerintah. Pemberian beasiswa bagi siswa miskin misalnya, merupakan intervensi kebijakan pendidikan yang bersifat afirmatif.

Contoh kasus seperti seorang mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, yang merupakan anak dari seorang tukang cendol yang tentu saja tidak akan mampu untuk membiayai anaknya masuk Fakultas Kedokteran jika dikaitkan dengan kemampuan riil penghasilan orang tuanya.

Namun, melalui program Beasiswa Pendidikan bagi calon Mahasiswa Berprestasi dari Keluarga Kurang Mampu (Bidik Misi), kini terbuka kesempatan baginya untuk mewujudkan cita-citanya menjadi dokter. Pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdapat program serupa seperti beasiswa miskin dan beasiswa berprestasi.

Jelas, program seperti itu berhasil mengantarkan siswa untuk menyelesaikan pendidikannya pada jenjang menengah. Selanjutnya apabila diterima di perguruan tinggi, program Bidik Misi akan menyambutnya. Program untuk mendukung kebijakan afirmatif yang lainnya adalah menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang dapat memfasilitasi kegiatan belajar mengajar siswa dari keluarga kurang mampu secara ekonomis dan dari daerah terpencil.