Pemerintah Berat Capai Target Surplus Beras 10 Juta Ton

Senin, 24/09/2012

NERACA

Jakarta - Pemerintah mengakui beratnya tugas untuk memenuhi target surplus beras 10 juta ton pada 2014. Meski demikian, target itu masih bisa dicapai jika langkah-langkah yang telah ditargetkan bisa terpenuhi.

“Target surplus beras 10 juta ton pada 2014 tidaklah mudah. Untuk mencapai itu, pertumbuhan produksi padi 2013 dan 2014 harus 6,25%. Ini angka yang dianggap tinggi. Tahun lalu saja produksi justru turun 1,1%," kata Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Udhoro Kasih Anggoro kepada NERACA, Minggu (23/9).

Menurut Udhoro, meski berat, namun target masih mungkin dicapai jika rehabilitasi jaringan irigasi tuntas tahun depan. Selain itu, konversi lahan tidak lebih dari 65 ribu hektare per tahun, dan tercetaknya sawah baru 65 ribu ha per tahun dan dari lahan rawa 35 ribu ha per tahun.

Udhoro menyebut, pencetakan sawah baru tersebut untuk menggantikan laju alih fungsi lahan di Pulau Jawa. "Ke depan, upaya tersebut harus terus ditingkatkan supaya produksi pangan mampu mencukupi kebutuhan masyarakat," tandasnya.

Tahun ini, imbuh Dia, Kementan menargetkan produksi beras sebanyak 38,1 juta ton. Namun, untuk mencapai produksi beras itu, iklim harus tetap baik dan pemahaman petani akan kalender tanam dan perubahan iklim harus lebih ditingkatkan.

“Tapi kalau memang tidak mencapai target, maka kami akan mendatangkan dari luar negeri. Tetapi itu alternatif terakhir dan hanya menjadi stok saja,” tegas Udhoro.

Udhoro tidak bisa memastikan apakah tahun ini Indonesia akan mengimpor beras. “Keputusan itu tidak hanya sepihak. Yang jelas, impor beras guna menjaga ketersediaan atau cadangan beras minimal 2 juta ton,” beber dia.

Udhoro mengungkap, produksi gabah saat ini sesuai dengan Angka Ramalan (Aram) I/2012 berdasarkan Badan Pusat Statistik sebanyak 68,59 juta ton. Namun, tercapainya produksi gabah tahun ini karena pemerintah menurunkan target produksi dari 72 juta ton menjadi 65,78 juta ton.

Perlu Tujuan Pasti

Sementara itu, Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Winarno Tohir yang dihubungi terpisah mengatakan bahwa ketidakmampuan Kementan untuk menggenjot produksi pangan menjadi salah satu penyebab mengapa Indonesia terus mengimpor bahan pangan. Padahal, pemerintah telah menggelontorkan dana yang cukup besar untuk masalah ketahanan pangan tersebut.

Winarno memaparkan, seharusnya Kementan mempunyai tujuan yang pasti untuk mengentaskan masalah pangan ini. “Kementan juga harus mempunyai skema atau kajian untuk daerah mana saja yang bisa ditanami padi untuk semua musim. Jangan selalu menyalahkan masalah cuaca,” kata Winarno.

Dia mengaku, ada sejumlah kendala dalam memenuhi target ketahanan pangan selain cuaca, yaitu masalah alih fungsi lahan, alih teknologi pertanian, infrastruktur, permodalan dan tata niaga pertanian.

“Sampai saat ini, masalah alih fungsi lahan boleh dikatakan alasan yang cukup klasik. Padahal, lahan di Indonesia masih memadai untuk produksi pertanian,” ujar Winarno.

Dia mengimbau Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) duduk bersama untuk menyelesaikan masalah lahan pertanian. Pasalnya, kata dia, masalah pangan merupakan hal yang mendesak. Karena itu, persoalan lahan harus diselesaikan secepatnya agar produksi pangan tidak hanya mencukupi tetapi juga surplus.

Winarno juga mengungkapkan adanya kelemahan dalam sistem alih teknologi pertanian Indonesia. “Seharusnya Indonesia bisa mencontoh negara lain yang sukses mengembangkan alih teknologi pertanian. Ciri utama pertanian modern adalah produktivitas, efisiensi dan mutu pangan,” kata dia.

Masalah lainnya, terang Winarno, adalah terbatasnya akses layanan permodalan. Karena kemampuan petani untuk membiayai usaha tani sangat terbatas, maka produktivitas yang dicapai masih di bawah produktivitas potensial.

Yang terakhir, papar Winarno, adalah masih panjangnya mata rantai tata niaga pertanian sehingga menyebabkan petani tidak dapat menikmati harga yang lebih baik. Ini karena pedagang telah mengambil untung terlalu besar dari hasil penjualan.

Ketergantungan Impor

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Firman Subagyo mengungkapkan bahwa kelangkaan pasokan pangan yang memicu kenaikan harga komoditas mengindikasikan adanya kerapuhan pangan karena pemerintah telanjur bergantung pada impor. Salah satu penyebab kerapuhan pangan ini adalah akibat kebijakan ekonomi pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang bergantung kepada liberalisasi perdagangan.

Menurut Firman, target surplus itu tidak akan terwujud jika melihat fakta-fakta yang ada. Pemerintah, kata dia, selama ini tidak bisa mendorong petani lokal untuk mendukung swasembada pangan demi ketahanan pangan, malah mendorong impor.”Kami dari Komisi IV DPR telah mendorong pemerintah untuk memberdayakan petani lokal dan menghilangkan ketegantungan atas impor,” ujar dia.

Firman menjelaskan bahwa ketahanan pangan juga tidak didukung oleh anggaran yang memadai. “Pagu sementara Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) 2013 senilai Rp 1700 triliun tidak menyinggung sektor pertanian dan kelautan,” kata Firman.

Menurut Firman, terdapat tujuh sektor yang menjadi prioritas dengan anggaran yang besar tetapi sektor pertanian dan kelautan tidak termasuk di dalamnya.”Apabila pemerintah mengganggap sektor pangan menjadi prioritas terpenting dalam masyarakat, maka sektor ini seharusnya masuk dalam prioritas utama dalam APBN,” ungkap dia.

Firman menambahkan bahwa pemerintah mengambil kebijakan yang salah menyangkut rencana impor beras pada akhir tahun sebesar 1 juta ton.

Terkait dengan impor ini, kata dia, bisa diindikasikan adanya skenario untuk kepentingan partai politik tertentu. Hal ini bisa dilihat dari tingginya biaya partai politik dalam membiayai pemilihan umum yang akan datang. ”Pengambilan kebijakan di kementerian terkait pangan bisa diindikasikan adanya skenario untuk kepentingan partai politik tertentu,” tutup Firman.