NERACA

Jakarta-- Pemerintah mengungkapkan hingga kini belum menemukan jalan tengah terkait renegosiasi dengan PT Freeport Indonesia. Alasanya ada sejumlah poin yang belum bisa disepakati. “Kalau Freeport agak sulit itu jadi ada isunya luas wilayah. Luas wilayahnya kan 200 ribuan hektar terus pengolahan pemurnian, itu kan membutuhkan investasi,jadi itu alot untuk Freeport,” kata Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM)  Thamrin Shite di Jakarta.

Bahkan Thamrin tak membantah renegoisasi dengan Freeport berjalan a lot. Karena pihak Freeport masih belum menyepakati hal-hal yang diajukan pemerintah seperti luas wilayah dan pengelolahan pemurnian (smelter). Kalau royalti kita ingin prevailing, ini kita namanya negosiasi ya gitu," ujarnya

Lebih jauh kata Thamrin, cepat atau lambatnya renegosiasi tergantung keinginan pihak Freeport untuk menyetujui syarat yang diajukan pemerintah. "Tanya Freeport, kalau mau luas wilayah, langsung tandatangan, coba tanya. Kalau dia setuju, kan luas wilayah harus 25ribu hektar, harus ada pengolahan pemurnian," tuturnya

Tamrin menambahkan, permasalahan tersebut sudah dibawa ke forum diskusi atara pemerintah dan perusahaan pertambangan. Namun demikian pemerintah berharap dengan adanya forum diskusi pertambangan tesebut akan menyelesaiakan permasalahan yang sampai saat ini belum menemukan titik temu.  "Makanya kita berunding, ada grup discussion, ini masukan dari perguruan tinggi, kita ingin dengar dari independent. Saya tidak senang jika ada yang bilang rugi, karena itu relatif. Sekarang untuk terjadi pengolahan pemurnian di Indonesia,apa yang mereka minta," imbuhnya

Sebelumnya, Menteri BUMN Dahlan Iskan menegaskan, setoran dividen Badan Usaha Milik Negara tahun 2012 masih kurang sekitar Rp350 miliar, sebab PT Freeport Indonesia belum menyelesaikan kewajibannya. "Dividen tahun ini kita kurang Rp350 miliar, karena kita belum dapat setoran dari Freeport," ujarnya

Menurut Dahlan, pihaknya tengah mengusahakan agar Freeport mampu membayar dividennya tepat waktu, agar BUMN dapat menuntaskan kewajibannya kepada negara. "Jadi, kalau anda dengar BUMN belum membayar dan dividennya kurang Rp350 miliar, ya karena belum dapat dividen dari Freeport," ungkapnya.

Dalam Rapat Dengar Pendapat Kementerian BUMN bersama DPR pada 28 Juni 2012, Freeport Indonesia berencana membayar dividen tahun 2012 kepada negara sebesar Rp1,5 triliun. Setoran ini turun 14,77 persen dibandingkan dengan tahun lalu yang mencapai Rp1,76 triliun.

Sebagian besar kontribusi dividen dari kepemilikan minoritas pemerintah di perusahaan disumbangkan oleh Freeport. Freeport pernah membayarkan dividen lebih besar yang mencapai Rp2,09 triliun pada tahun anggaran 2009. Namun, pada 2010 setorannya turun 27,75 persen menjadi Rp1,51 triliun. **cahyo