Ketahanan Ekonomi Pengaruhi Stabilitas Moneter

Senin, 24/09/2012

NERACA

Jakarta—Bank Indonesia meniali diperlukan penguatan ketahanan ekonomi untuk terus mempertahankan keberhasilan stabilitas moneter dalam menghadapi dampak krisis ekonomi global. "Hal utama yang menjadi tantangan utama kita adalah memperkuat ketahanan ekonomi, dalam menghadapi ketidakpastian global serta mengantisipasi masa transisi pengalihan pengawasan bank dari BI ke OJK," kata Direktur Eksekutif Departemen Riset dan Kebijakan Moneter BI Perry Warjiyo di Jakarta.

Lebih jauh Perry mengungkapkan dari tantangan tersebut ada lima program yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut yaitu memperkuat kebijakan moneter, terutama dalam menghadapi defisit neraca pembayaran yang masih besar dan untuk menjaga ketahanan ekonomi. "Berbagai langkah telah berhasil kita lakukan seperti menjaga BI rate, kemudian bagaimana kebijakan nilai tukar dan operasi pasar terbuka. Dan kemudian penguatan beberapa hal terkait managemen protokol krisis," jelasnya

Program kedua, melanjutkan langkah-langkah pasar keuangan dan terus memperkuat operasi moneter, serta fokus pada pendalaman pasar uang valas, seperti melakukan "term" deposit dan merelaksasi "forward" untuk" non resident".

Ketiga membuat kebijakan lanjutan dari Devisa Hasil Ekspor dengan membuat program "trustee" di bank, sehingga bank bisa mengelola DHE yang masuk dan memberikan manfaat yang lebih," tandasnya

Program selanjutnya adalah melakukan antisipasi masa transisi OJK, dengan merumuskan koordinasi antara sektor makro prudential di BI dan mikro prudential di OJK. "Bagaimana menyusun bauran kebijkan moneter dan makro prudential itu menjadi fokus perhatian ke depan. Saya sudah menyampaikan rumusan makro prudential dan akan mencakup makro dan pengembangan pasar uang dan krisis management protokol, sehingga koordinasi BI dan OJK akan semakin erat," ucapnya

Perry menegaskan pentingnya langkah lanjutan ke sektor riil dan perekonomian daerah dengan memonitor kondisi sektor riil di daerah dan meningkatkan peran kantor BI di daerah. Program selanjutnya adalah melakukan reorganisasi di BI paska dialihkannya tugas pengawasan perbankan ke OJK.

Terkait dengan kebijakan Trustee, Perry memperkirakan akan membuat lebih banyak Devisa Hasil Ekspor (DHE) yang bisa masuk ke perbankan domestic. Apalagi dengan fungsi perbankan yang nantinya bertambah akibat dari kebijakan tersebut. “Bagi perbankan, ini merupakan pengembangan bisnis yang sudah ada. Dengan adanya kebijakan trustee ini, presentase DHE yang masuk dalam negeri itu (lebih) meningkat. Misalnya awal tahun 2012, 81% dari total DHE yang sudah masuk ke perbankan domestik. Pada bulan Juni, sudah di atas 82%; bulan Juli, sudah 84%,” paparnya

Namun, Perry juga mengatakan bahwa masih adanya kendala yang menyebabkan ada 16% dari DHE yang belum masuk ke perbankan domestik. “Memang ada beberapa kendala, seperti masalah pelaporan kemudian implementasi (dari aturan DHE sebelumnya),” ujarnya.

Maka dari itu, sambung Perry, BI ingin membuat jasa atau layanan perbankan bisa lebih menyatu (integrated), terutama untuk mengatasi masalah DHE ini. “Dari pertemuan kita dengan para eksportir dan perbankan bahwa adanya jasa perbankan yang integrated, tidak hanya menyimpan devisa tetapi juga memberikan pelayanan sebagai agen pembayaran, juga melakukan investasi on behalf penanam dananya, ataupun yang lain terkait kebijakan tersebut. Juga akan tergantung dengan seberapa cepat dan luas pelayanan di perbankan untuk membuat eksportir nyaman,” pungkasnya. **ria