Dana Ketahanan Pangan Rp2 Triliun Tertahan

NERACA

Jakarta - Belakangan ini, diprediksi kemarau akan berjalan panjang, bisa jadi akan mengganggu kestabilan harga pangan itu sendiri. Tentunya dibutuhkan keseriusan dana pemerintah untuk mengantisipasi kemarau. Namun dana untuk ketahanan pangan yang seharusnya bisa dimanfaatkan, sekarang ini masih tertahan di Kementerian Keuangan. "Itu hanya menunggu data pendukung saja. Kalau data sudah selesai, itu akan kita cairkan," kata Menteri Keuangan, Agus Martowardojo di Jakarta

Diakui, masih belum bisa mencairkan dana ketahanan pangan sebesar Rp2 triliun pada tahun ini. Pasalnya menilai tidak ada rincian untuk menggunakan dana tersebut. "Itu hanya menunggu data pendukung saja. Kalau data sudah selesai, itu akan kita cairkan," ujarnya.

Dijelaskan Agus, dana tersebut rencananya akan dialokasikan pada Kementerian Pertanian dengan nilai Rp1,4 triliun dan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesai Rp600 miliar. Ia mengatakan bahwa penggunaan dana tersebut harus sesuai dengan substansi yang telah direncanakan, dan tidak begitu saja dicairkan. "Karena kan tidak bisa kemudian awur-awuran (acak-acakan), istilah saya," paparnya

Ditempat yang sama, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Herry Purnomo mengatakan pihaknya telah mengingatkan kepada Kementerian/Lembaga (KL) untuk melakukan perencanaan belanja sejak awal tahun anggaran.

Namun, menurut dia, banyak KL yang tidak melakukannya di awal penganggaran. "Kalau ini kan enggak, minta duit dulu baru dibikin (perencanaan). Nah itu yang tadi dibilang Pak Menteri itu kualitasnya (belanja) diragukan," tegas Herry.

Tak hanya dana ketahanan pangan saja yang tertahan di Kementerian Keuangan, Agus Marto menjelaskan setidaknya ada total dana sebesar Rp6,1 triliun yang masih tertahan. Hal itu tak terlepas dari kendala persiapan administrasi sehingga proses pencairannya menjadi lambat. Menurut Menkeu, anggaran tersebut adalah dana saldo anggaran lebih (SAL) senilai Rp3,1 triliun untuk pembangunan infrastruktur, cadangan ketahanan pangan sebesar Rp2 triliun dan dana untuk mendukung persiapan Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Rp1 triliun.

Lebih lanjut Agus menjelaskan bahwa, Badan Anggaran DPR baru membuka blokir dan menyetujui penggunaan dana SAL Rp3,1 triliun, karena sebelumnya ada koordinasi yang kurang baik dalam implementasi rencana dalam APBN-Perubahan. "Kalau seandainya Kementerian Lembaga menjanjikan akan mengeksekusi satu program dan program itu bisa didapat saat APBN-Perubahan atau pada saat alokasi dana optimalisasi, itu harus dieksekusi dengan baik mulai dari perencanaan yang baik," ujarnya.

Untuk itu, Agus yang juga mantan Dirut Bank Mandiri meminta Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum maupun Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal segera merealisasikan dana tersebut melalui data dukung yang memadai. “Kalau TOR dan RAB tidak ada, Kemenkeu tidak mungkin mencairkan karena kami mesti menjaga keamanan keuangan dan nanti mempertanggungjawabkan terhadap pemeriksaan terkait dengan keuangan,” ujarnya. **bari

BERITA TERKAIT

Integrasikan Transportasi, KAI dan MRT Joint Venture

      NERACA   Jakarta - PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan PT MRT Jakarta (Perseroda) membentuk perusahaan patungan…

Neraca Pembayaran Diperkirakan Surplus US$1,5 Miliar

    NERACA   Jakarta - Bank Indonesia (BI) memperkirakan Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada akhir tahun ini akan berbalik…

Transformasi Jabatan Eselon Rampung Juni 2020

    NERACA   Jakarta - Pemerintah menargetkan proses transformasi jabatan struktural eselon III, IV, dan V ke jabatan fungsional…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Permintaan Ruang Sewa Diprediksi Meningkat, SpotQoe.com Gandeng Ismaya Group

  NERACA   Jakarta - SpotQoe.com, platform online layanan pemesanan ruang meeting dan event terbesar di Indonesia, mengumumkan kerjasama strategis…

LG Kenalkan Mesin Cuci dengan Perlindungan Kesehatan - Usung Teknologi AI

    NERACA   Jakarta - PT. LG Electronics Indonesia memperkenalkan seri mesin cuci front loading AI DD terbaru yang…

Presiden Minta Pemda Percepat Akses Keuangan

  NERACA   Jakarta - Presiden Joko Widodo mendorong pemerintah daerah mempercepat akses keuangan masyarakat karena tingkat literasi masih tergolong…