Dana Ketahanan Pangan Rp2 Triliun Tertahan

NERACA

Jakarta - Belakangan ini, diprediksi kemarau akan berjalan panjang, bisa jadi akan mengganggu kestabilan harga pangan itu sendiri. Tentunya dibutuhkan keseriusan dana pemerintah untuk mengantisipasi kemarau. Namun dana untuk ketahanan pangan yang seharusnya bisa dimanfaatkan, sekarang ini masih tertahan di Kementerian Keuangan. "Itu hanya menunggu data pendukung saja. Kalau data sudah selesai, itu akan kita cairkan," kata Menteri Keuangan, Agus Martowardojo di Jakarta

Diakui, masih belum bisa mencairkan dana ketahanan pangan sebesar Rp2 triliun pada tahun ini. Pasalnya menilai tidak ada rincian untuk menggunakan dana tersebut. "Itu hanya menunggu data pendukung saja. Kalau data sudah selesai, itu akan kita cairkan," ujarnya.

Dijelaskan Agus, dana tersebut rencananya akan dialokasikan pada Kementerian Pertanian dengan nilai Rp1,4 triliun dan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesai Rp600 miliar. Ia mengatakan bahwa penggunaan dana tersebut harus sesuai dengan substansi yang telah direncanakan, dan tidak begitu saja dicairkan. "Karena kan tidak bisa kemudian awur-awuran (acak-acakan), istilah saya," paparnya

Ditempat yang sama, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Herry Purnomo mengatakan pihaknya telah mengingatkan kepada Kementerian/Lembaga (KL) untuk melakukan perencanaan belanja sejak awal tahun anggaran.

Namun, menurut dia, banyak KL yang tidak melakukannya di awal penganggaran. "Kalau ini kan enggak, minta duit dulu baru dibikin (perencanaan). Nah itu yang tadi dibilang Pak Menteri itu kualitasnya (belanja) diragukan," tegas Herry.

Tak hanya dana ketahanan pangan saja yang tertahan di Kementerian Keuangan, Agus Marto menjelaskan setidaknya ada total dana sebesar Rp6,1 triliun yang masih tertahan. Hal itu tak terlepas dari kendala persiapan administrasi sehingga proses pencairannya menjadi lambat. Menurut Menkeu, anggaran tersebut adalah dana saldo anggaran lebih (SAL) senilai Rp3,1 triliun untuk pembangunan infrastruktur, cadangan ketahanan pangan sebesar Rp2 triliun dan dana untuk mendukung persiapan Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Rp1 triliun.

Lebih lanjut Agus menjelaskan bahwa, Badan Anggaran DPR baru membuka blokir dan menyetujui penggunaan dana SAL Rp3,1 triliun, karena sebelumnya ada koordinasi yang kurang baik dalam implementasi rencana dalam APBN-Perubahan. "Kalau seandainya Kementerian Lembaga menjanjikan akan mengeksekusi satu program dan program itu bisa didapat saat APBN-Perubahan atau pada saat alokasi dana optimalisasi, itu harus dieksekusi dengan baik mulai dari perencanaan yang baik," ujarnya.

Untuk itu, Agus yang juga mantan Dirut Bank Mandiri meminta Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum maupun Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal segera merealisasikan dana tersebut melalui data dukung yang memadai. “Kalau TOR dan RAB tidak ada, Kemenkeu tidak mungkin mencairkan karena kami mesti menjaga keamanan keuangan dan nanti mempertanggungjawabkan terhadap pemeriksaan terkait dengan keuangan,” ujarnya. **bari

BERITA TERKAIT

Nusa Raya Incar Kontrak Baru Rp 3,5 Triliun

NERACA Jakarta – Tahun ini, PT Nusa Raya Cipta Tbk (NRCA) perusahaan jasa konstruksi swasta di Indonesia menargetkan kontrak baru…

Waskita Targetkan Kontrak Baru Rp 55 Triliun

NERACA Jakarta – Tahun ini, PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) menargetkan total kontrak baru sekitar Rp55 triliun,”Total kontrak baru…

Dorong Bisnis Lebih Agresif - Bukalapak Raih Kucuran Dana dari Mirae Asset

NERACA Jakarta –Pesatnya pertumbuhan bisnis e-commerce Bukalapak, mendorong beberapa perusahaan besar lainnya untuk ikut serta memberikan suntikan modal. Apalagi, Bukalapak…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pemerintah Diminta Stabilkan Harga Sawit

  NERACA   Kampar - Masyarkat Riau mayoritas berprofesi sebagai petani sawit yang nasibnya bergantung pada harga jual buah sawit.…

Permen PUPR Soal Rusun Akan Dijudical Review

        NERACA   Jakarta - Para pengembang properti yang tergabung dalam Real Estat Indonesia (REI) dan Persatuan…

KIBIF Siapkan 20 Ribu Ekor Sapi untuk Pasar Domestik

    NERACA   Jakarta - Setelah resmi mencatatkan saham perdananya di Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Estika Tata Tiara…