ARA Akui Kinerja Bank Kalbar

NERACA

Pontianak-- PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Bank Kalbar) mendapat "Annual Report Award (ARA)" Tahun 2011 untuk kategori badan usaha milik daerah yang tidak tercatat di Bursa Efek. "Ini merupakan penghargaan yang pertama kalinya sejak Bank Kalbar ikut ARA mulai tahun 2008," kata Direktur Utama Bank Kalbar, Sudirman HMY, di Pontianak, Sabtu.

Menurut Sudirman, melalui tema itu, Bank Kalbar ingin menunjukkan senantiasa berupaya untuk berperan aktif dalam membantu memajukan perekonomian daerah Kalbar. Penghargaan tersebut tidak terlepas dari kerja keras dan sumbangsih pemikiran Tim ARA Bank Kalbar. "Mereka para pegawai di setiap divisi maupun satuan kerja yang ada di Bank Kalbar," tambahnya

ARA 2011 diselenggarakan oleh Bapepam-LK, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian BUMN, Bank Indonesia, Bursa Efek Indonesia (BEI), Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Tujuan perhelatan yang digelar sejak tahun 2002 itu untuk meningkatkan keterbukaan informasi dan penerapan "good corporate governance" di setiap sektor usaha, baik BUMN, BUMD maupun perusahaan swasta yang berstatus "listed (tercatat)" atau "nonlisted (tidak tercatat)" di Bursa Efek.

Sudirman HMY berharap, pengakuan tersebut akan semakin menambah kepercayaan masyarakat terhadap Bank Kalbar. "Bahwa Bank Kalbar telah dikelola secara transparan, bersih dan mengikuti kaidah good corporate governance dalam operasional sehari-hari," ujarnya menegaskan.

Sedangkan kategori BUMD yang tercatat di Bursa Efek, juara II PT Bank DKI, juara II PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, juara III PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat. Bank Kalbar merupakan perusahaan milik daerah yang sahamnya dimiliki pemerintah daerah di Kalbar, baik provinsi maupun kabupaten dan kota. Total nilai saham yang dimiliki pemerintah daerah itu mencapai Rp367,301 miliar. Kepemilikan terbesar ada di Pemprov Kalbar dengan nilai saham Rp226,327 miliar. **cahyo

BERITA TERKAIT

Investasi Ilegal di Bali, Bukan Koperasi

Investasi Ilegal di Bali, Bukan Koperasi NERACA Denpasar - Sebanyak 12 lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat secara ilegal di…

Farad Cryptoken Merambah Pasar Indonesia

  NERACA Jakarta-Sebuah mata uang digital baru (kriptografi) yang dikenal dengan Farad Cryptoken (“FRD”) mulai diperkenalkan ke masyarakat Indonesia melalui…

OJK: Kewenangan Satgas Waspada Iinvestasi Diperkuat

NERACA Bogor-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengharapkan Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi dapat diperkuat kewenangannya dalam melaksanakan tugas pengawasan, dengan payung…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Serapan Lelang SBSN Capai Rp7,04 Triliun

    NERACA   Jakarta - Direktorat Surat Utang Negara Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu)…

60% Pengguna Dapatkan Akses Pertama Kredit dari Kredivo

    NERACA   Jakarta - Kehadiran teknologi finansial telah memberikan ruang untuk turut mendorong peningkatan inklusi keuangan di Indonesia…

Palapa Ring Bikin Akses Fintech Tembus ke Daerah Terpencil

  NERACA   Jakarta - Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menilai kehadiran Palapa Ring akan memudahkan peminjaman berbasis teknologi…