Untuk Atasi Kesulitan Listrik di Daerah Terpencil

Desa Mandiri Energi

Sabtu, 29/09/2012

Kelistrikan desa merupakan upaya yang mahal tetapi menjadi bagian yang penting dari pembangunan daerah pedesaan. Kendati sudah 67 tahun Indonesia merdeka namun di beberapa wilayah masih banyak dijumpai desa-desa terpencil yang belum dan sulit dijangkau oleh jaringan listrik PLN.

NERACA

Jika suatu desa memiliki potensi sumberdaya energi setempat (air, angin, surya dll) masyarakat desa dapat memanfaatkannya sebagai sumber energi primer dalam usahanya memenuhi kebutuhan energi listrik.

Hal ini juga berkaitan dengan semakin mahal dan langkanya minyak bumi karena persediaannya makin hari makin menipis. Di sisi lain, minyak bumi merupakan bahan bakar yang masih sangat diandalkan oleh masyarakat di pedesaan yang tidak terjangkau oleh jaringan listrik PLN (karena kegunaannya sebagai lampu penerangan atau memasak atau sebagai pemanas).

Untuk menentukan banyaknya rumah tangga yang sudah dialiri listrik pada suatu daerah (desa/kabupaten/kota), pada umumnya PLN maupun pemerintah daerah menggunakan ratio elektrifikasi yakni suatu perbandingan antara jumlah Kepala Keluarga yang berlistrik dan total jumlah kepala Keluarga pada suatu daerah setempat.

Listrik yang digunakan bisa dari PLN maupun yang diusahakan sendiri. Dari angka ratio elektrifikasi dapat diketahui seberapa besar jangkauan listrik yang telah masuk pada daerah tersebut. Karenanya, angka tersebut digunakan sebagai sebagai acuan PLN atau Pemda dengan program listrik pedesaan (PROLISDES).

Dalam percakapannya dengan Neraca di Malang belum lama ini, Dosen Fakultas Teknik yang juga Ketua Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat BPP Fakultas Teknik Universitas Brawijaya Malang, Ir Teguh Utomo, MT menjelaskan, masuknya listrik di perdesaan tentunya diharapkan mampu menigkatkan produksi dan memperbaiki mutu kehidupan rakyat pedesaan.

Untuk itu, kata dia, sangat tepat dikatakan bahwa pelistrikan desa ditujukan untuk mencapai sasaran sosial dan ekonomi karena menjangkau 5 pilar yakni pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan serta sarana prasarana. Pelistrikan desa dipandang sinonim dengan pembangunan desa dan biasanya menduduki tempat utama dalam perencanaan negara berkembang termasuk Indonesia.

Dikatakan Teguh, pembanguan pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTM) merupakan salah satu kegiatan utama dan telah menjadi ikon kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada Fakultas teknik Universitas Brawijaya Malang.

Skala pembangkit listrik tenaga air yang kecil dengan daya 1-200 kVA yang dikenal sebagai pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTM), maka PLTM telah menjelma menjadi sarana penyediaan energi listrik di pedesaan dengan harga yang sangat terjangkau karena sumber energi primernya (air) didapat secara cuma-cuma dan tersedia sepanjang masa.

“Tarif listrik mikrohidro dalam kenyataannya jauh lebih murah apabila dibandingkan dengan tarif listrik PLN maupun harga bahan bakar minyak jika digunakan untuk lampu penerangan.. Di Andungbiru tarifnya bahkan sesuai dengan kemampuan masyarakat. Pada umumnya Rp 10.000/bulan/ KK, tetapi bagi yang tidak mampu membayar dengan uang ada yang membayar dengan hasil bumi seperti pisang, kopi, telur, ayam dan sebagainya.

Sebagian listrik juga dialirkan untuk kebutuhan penerangan moshola, masjid, sekolah, orang punya hajat serta kematian secara gratis. Dana dari hasil pembayaran listrik digunakan untuk biaya operator, pemeliharaan PLTM serta mengisi kas di desa tersebut.

Apabila kuantitas listrik mikrohidro bukanlah merupakan pertimbangan utama karena diasumsikan bahwa energi listrik yang dihasilkan hanyalah digunakan sebagai lampu penerangan atau pemanas di desa maka pembangunan pembangunan listrik PLTM patut diperhitungkan dalam kondisi krisis energi sehingga memungkinkan dapat meningkatkan ekonomi dan mutu kesejahteraan rakyat di pedesaan,” ujarnya.

Pengelolaan lingkungan merupakan salah satu bagian dari program pelistrikan desa dan menjadi bagian penting dari keberlanjutan usaha masyarakat. Mengingat, dalam pembangunan PLTM telah melibatkan LSM dan masayarakat setempat. Jika debit air rendah maka masyarakat yang dirugikan sehingga masyarakat harus terlibat untuk menjaga sumber mata air di bagian hulu sungai karena sangat berkaitan dengan terjaganya tangkapan air untuk keberlangsungan aliran listrik.

“Di sisi lain, dengan pembangunan PLTM masyarakat setempat akan menyelamatkan lahan kritis dengan penanaman kembali serta membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan,” Jelas Ketua Proyek Pembangunan PLTM Andungbiru.

Pada dasarnya, untuk menentukan pembangunan suatu PLTM ada beberapa pertimbangan di antaranya, rendahnya angka ratio elektrifikasi pada daerah setempat, ketersediaan potensi sumberdaya air setempat serta terjangkaunya akses ke daerah tersebut untuk mobilisasi alat.

“Mahalnya pembangunan sebuah PLTM sangat bergantung pada topografi wilayah atau sumber air didapatkan. Mengingat hal tersebut sangat berhubungan dengan kesulitan dalam mengangkut peralatan hingga ke lokasi. Misalnya pembangunan PLTM di Jawa dengan Papua tentunya biaya yang dibutuhkan jauh berbeda karena sulitnya akses ke daerah tersebut untuk mobilisasi peralatan,” demikian ditandaskan Teguh Utomo.