Biaya Pilkada dan Partisipasi Publik

Oleh: A Eko Cahyono

Wartawan Harian Ekonomi NERACA

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang berbiaya tinggi banyak terjadi di Indonesia, tak terkecuali di DKI Jakarta, yang menelan biaya sekitar Rp254 miliar. Putara pertama menyedot dana negara Rp199 miliar, dan putaran kedua sekitar Rp55 miliar. Sementara jumlah pemilih DKI Jakarta mencapai 6.996.951 orang.

Adapun komposisi penduduk DKI Jakarta sebagai berikut, Jawa 35,16%, Betawi 27,65%, Sunda 15,27%, Tionghoa 5,53%, Batak 3,61%, Minang 3,18%%, Melayu 1,62%, Lainnya 7,9%. Karena itu terpilihnya Jokowi-Ahok secara perhitungan quick count perlu diawasi program kerja mereka ke depan, jangan sampai mubazir hasil pilihan rakyat tersebut.

Tidak ada jarang terjadi "selingkuh" kepentingan antara kepala daerah dan pengusaha, yang merupakan dampak dari tingginya biaya politik dan inefisiensi birokrasi. Kepala daerah yang terpilih merupakan hasil dari biaya tinggi yang dikeluarkan selama pilkada. Memang harus diakui demokrasi memerlukan biaya tinggi, walau hasilnya belum tentu memuaskan.

Yang jelas elit politik harus memberi apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Jakarta yang telah ikut memilih dan datang ke TPS. Warga Jakarta kini sudah cerdas dan berfikir rasional. Jadi perlu diingat, kemenangan Jokowi-Ahok adalah kemenangan mutlak rakyat Jakarta, bukan kemenangan partai.

Oleh karena itu pasangan Jokowi-Ahok diminta memiliki komitmen tinggi untuk membangun Jakarta menjadi lebih baik dan lebih banyak bekerja, untuk membangun Jakarta ketimbang banyak berwacana dan bicara.

Hasil hitung cepat yang dilakukan sejumlah lembaga survei dan media menyimpulkan pasangan Jokowi-Ahok memperoleh suara sekitar 54% serta pasangan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli mendapat suara sekitar 46%. Tidak jauh berbeda dengan hasil putaran pertama waktu lalu.

Intinya, baik yang kalah maupun yang menang harus berani menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh masyarakat DKI atas dukungan yang telah diberikan dalam Pilkada kemarin. Karena mereka sudah mampu menciptakan suasana yang tertib, lancar, jujur, adil dan tanpa masalah apa pun. Siapa pun yang menjadi pemenang Pilkada DKI kali ini tidak berdampak negatif di masyarakat Jakarta.

Apalagi semua ingin bergerak bersama-sama, bersatu dalam kebersamaan. Pun begitu Jokowi tetap tak boleh arogan dan harus tetap rendah hati dan sopan. Para pendukung juga tidak boleh melakukan konvoi.

Seluruh aparat keamanan juga telah bekerja dengan baik dan maksimal. Karena situasi dan kondisi Kamtibmas pencoblosan pemilihan Cagub dan Cawagub (Pilgub) DKI Jakarta putaran kedua, relatif aman dan terkendali. Memang publik masih menantikan pengumuman resmi dari KPUD DKI.

Wajar juga diberikan apresiasi kepada Kapolda Metro Jaya dan jajarannya, yang sudah bekerja bersama warga Jakarta yang mengikuti pencoblosan Pilgub putaran kedua tanpa kejadian yang berarti. Apalagi hingga saat ini belum ada laporan dari TPS-TPS yang menyangkut soal gangguan keamanan yang membuat situasi Kamtibmas terganggu.

Jumlah aparat kepolisian yang diterjunkan saat Pilgub kemarin mencapai 16.608 personil guna mengamankan Jakarta, dan menjaga sejumlah TPS dan obyek vital yang bertujuan agar Jakarta tetap aman dan terkendali. Petugas juga cekatan dalam mengamankan kotak suara dari tingkat kecamatan hingga tingkat provinsi. Selamat terpilihnya Jokowi-Ahok sebagai Gubernur/Wagub DKI yang baru!

Related posts