Biaya Pilkada dan Partisipasi Publik

Oleh: A Eko Cahyono

Wartawan Harian Ekonomi NERACA

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang berbiaya tinggi banyak terjadi di Indonesia, tak terkecuali di DKI Jakarta, yang menelan biaya sekitar Rp254 miliar. Putara pertama menyedot dana negara Rp199 miliar, dan putaran kedua sekitar Rp55 miliar. Sementara jumlah pemilih DKI Jakarta mencapai 6.996.951 orang.

Adapun komposisi penduduk DKI Jakarta sebagai berikut, Jawa 35,16%, Betawi 27,65%, Sunda 15,27%, Tionghoa 5,53%, Batak 3,61%, Minang 3,18%%, Melayu 1,62%, Lainnya 7,9%. Karena itu terpilihnya Jokowi-Ahok secara perhitungan quick count perlu diawasi program kerja mereka ke depan, jangan sampai mubazir hasil pilihan rakyat tersebut.

Tidak ada jarang terjadi "selingkuh" kepentingan antara kepala daerah dan pengusaha, yang merupakan dampak dari tingginya biaya politik dan inefisiensi birokrasi. Kepala daerah yang terpilih merupakan hasil dari biaya tinggi yang dikeluarkan selama pilkada. Memang harus diakui demokrasi memerlukan biaya tinggi, walau hasilnya belum tentu memuaskan.

Yang jelas elit politik harus memberi apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Jakarta yang telah ikut memilih dan datang ke TPS. Warga Jakarta kini sudah cerdas dan berfikir rasional. Jadi perlu diingat, kemenangan Jokowi-Ahok adalah kemenangan mutlak rakyat Jakarta, bukan kemenangan partai.

Oleh karena itu pasangan Jokowi-Ahok diminta memiliki komitmen tinggi untuk membangun Jakarta menjadi lebih baik dan lebih banyak bekerja, untuk membangun Jakarta ketimbang banyak berwacana dan bicara.

Hasil hitung cepat yang dilakukan sejumlah lembaga survei dan media menyimpulkan pasangan Jokowi-Ahok memperoleh suara sekitar 54% serta pasangan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli mendapat suara sekitar 46%. Tidak jauh berbeda dengan hasil putaran pertama waktu lalu.

Intinya, baik yang kalah maupun yang menang harus berani menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh masyarakat DKI atas dukungan yang telah diberikan dalam Pilkada kemarin. Karena mereka sudah mampu menciptakan suasana yang tertib, lancar, jujur, adil dan tanpa masalah apa pun. Siapa pun yang menjadi pemenang Pilkada DKI kali ini tidak berdampak negatif di masyarakat Jakarta.

Apalagi semua ingin bergerak bersama-sama, bersatu dalam kebersamaan. Pun begitu Jokowi tetap tak boleh arogan dan harus tetap rendah hati dan sopan. Para pendukung juga tidak boleh melakukan konvoi.

Seluruh aparat keamanan juga telah bekerja dengan baik dan maksimal. Karena situasi dan kondisi Kamtibmas pencoblosan pemilihan Cagub dan Cawagub (Pilgub) DKI Jakarta putaran kedua, relatif aman dan terkendali. Memang publik masih menantikan pengumuman resmi dari KPUD DKI.

Wajar juga diberikan apresiasi kepada Kapolda Metro Jaya dan jajarannya, yang sudah bekerja bersama warga Jakarta yang mengikuti pencoblosan Pilgub putaran kedua tanpa kejadian yang berarti. Apalagi hingga saat ini belum ada laporan dari TPS-TPS yang menyangkut soal gangguan keamanan yang membuat situasi Kamtibmas terganggu.

Jumlah aparat kepolisian yang diterjunkan saat Pilgub kemarin mencapai 16.608 personil guna mengamankan Jakarta, dan menjaga sejumlah TPS dan obyek vital yang bertujuan agar Jakarta tetap aman dan terkendali. Petugas juga cekatan dalam mengamankan kotak suara dari tingkat kecamatan hingga tingkat provinsi. Selamat terpilihnya Jokowi-Ahok sebagai Gubernur/Wagub DKI yang baru!

BERITA TERKAIT

Kembangkan Inftastruktur dan SDM - Rifan Financindo Bidik Transaksi 1,5 Juta Lot

NERACA Jakarta – Sukses mencatatkan performance kinerja yang positif di tahun 2018 kemarin, menjadi alasan bagi PT Rifan Financindo Berjangka…

Relasi Pasar Domestik dan Pasar Internasional

Oleh: Fauzi Aziz Pemerhati Ekonomi dan Industri   Fenomena globalisasi dan liberalisasi yang ditopang oleh sistem ekonomi digital yang marak…

Rig Tender dan Petrus Sepakat Berdamai

Perkara hukum antara PT Rig Tenders Indonesia Tbk (RIGS) dengan PT Petrus Indonesia akhirnya menemui kata sepakat untuk berdamai. Dimana…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Infrastruktur Berkualitas Rendah - Oleh ; EdyMulyadi, Program Centre for Economic and Democracy Studies (CEDeS)

Proyek infrastruktur di Indonesia ternyata berkualitas rendah dan tidak memiliki kesiapan. Bukan itu saja, proyek yang jadi kebanggaan Presiden JokoWidodo itu…

Ketika Rakyat Sekadar Tumbal

  Oleh: Gigin Praginanto Antropolog Ekonomi Politik Perekonomian nasional itu ibarat sepeda. Harus selalu dikayuh agar bergerak dan tidak jatuh.…

Relasi Pasar Domestik dan Pasar Internasional

Oleh: Fauzi Aziz Pemerhati Ekonomi dan Industri   Fenomena globalisasi dan liberalisasi yang ditopang oleh sistem ekonomi digital yang marak…