NERACA

Jakarta – Pemerintah dan DPR telah menyepakati akan menaikkan Tarif Dasar Listrik (TDL) pada awal 2013 nanti. Dengan demikian akan ada alokasi anggaran yang awalnya diberikan untuk subsidi listrik, beralih untuk belanja infrastruktur. “Akan ada anggaran sebesar Rp11,8 triliun yang siap dialihkan untuk belanja pada empat area utama sektor infrastruktur,” kata Menteri Keuangan Agus Martowardojo di Jakarta, Kamis (20/9).

Namun Agus enggan menjelaskan ke empat area utama tersebut dan hanya menjelaskan akan menjelaskan pada 12 Oktober nanti. Yang jelas pemerintah sudah berencana untuk menggunakan anggaran tersebut untuk infrastruktur yang sudah dialokasikan dalam pos belanja lain-lain dalam RAPBN 2013.

Namun demikian, kata Agus lagi, untuk mengalokasikannya, pemerintah masih menunggu selesainya pembahasan Rencana Kerja Anggara (RKA) Kementerian/Lembaga dengan mitra komisinya di DPR. “Pembahasan sama K/L baru selesai tanggal 12 Oktober melalui panja belanja juga. Begitu komisi VII setuju, kita akan masukkan kedalam 4 sektor usulan dan semuanya unutk infrastruktur,” jelasnya.

Menkeu menuturkan pemerintah sangat menghargai komitmen DPR untuk menekan subsidi energi dengan menetapkan subsidi secara tepat sasaran dan merealokasikannya untuk belanja produktif, terutama infrastruktur. “Kita hargai sekali komitmen itu, karena bagi masyarakat dan bagi dunia, Indonesia ditunggu apa penyikapannya terhadap subsidi yang besar,” tutur Agus.

Sebelumnya, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) mendesak pemerintah agar segera mengalokasikan anggaran infrastruktur sebesar 5% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2013 agar target pertumbuhan ekonomisebesar 6,8-7,2% tercapai. Bendahara Umum BPP Hipmi Bayu Priawan Djokosoetono mengatakan, infrastruktur merupakan syarat utama peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional. “Karena itu, anggarannya harus naik menjadi 5% dari total APBN tahun 2013, yang ditargetkan sebesar Rp 1.657,9 triliun," ujar Bayu.

Menurut dia, dengan alokasi infrastruktur sekitar 5% dari total APBN 2013 maka anggarannya mencapai Rp82,9 triliun. Angka ini lebih tinggi dari anggaran infrastruktur dalam APBN 2012 yang hanya sebesar Rp36,7 triliun dari total postur APBN 2012 sebesar Rp1.548,3 triliun. Atau hanya sekitar 2,37% dari total APBN 2012.

Peningkatan anggaran infrastruktur itu, lanjut Bayu, sangat diperlukan untuk mempercepat pembangunan sektor infrastruktur sehingga memadai bagi masuknya investasi secara signifikan ke dalam negeri. Apalagi, dampak krisis Eropa yang terjadi membuat pertumbuhan ekonomi tahun 2012 memiliki kecenderungan turun karena dampak ekonomi dunia, harga komoditas yang menurun dan perubahan volume perdagangan dunia.

Bayu menambahkan, dengan alokasi anggaran infrastruktur sebesar 5% dari APBN atau senilai Rp 82,9 triliun, diharapkan memberi pengaruh positif bagi pembangunan infrastruktur.**bari