Masyarakat Kecil Tak Kena Kenaikkan TDL

NERACA

Jakarta—Pemerintah menjamin masyarakat kecil pengguna listrik 450 watt dan 900 watt tidak akan terkena imbas rencana kenaikan tarif tenaga listrik (TTL) sebesar 15 % yang akan ditetapkan awal tahun 2013. "Jadi untuk listrik tahun depan (2013), di APBN yang baru itu akan disesuaikan menambah 15 %. Itu pun kami usulkan kepada DPR yang pengguna listrik 450 dan 900 watt tidak kena kenaikan, artinya masyarakat kecil tidak kena kenaikan," kata Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik

Lebih lanjut kata Jero Wacik mengatakan kenaikan TTL awal tahun 2013 tersebut akan dibebankan pada masyarakat pengguna listrik di atas 1.300 watt. "Yang kena kenaikan itu adalah yang 1.300 ke atas. Atau yang sudah punya AC (pendingin ruangan), punya TV tiga masa nggak mau naikkan listriknya sedikit. Kalau kita hitung-hitung naiknya itu ada yang Rp3 ribu per bulan ada yang Rp5 ribu per bulan. Memang beban tapi tidak berat lah tapi dibandingkan beli pulsa lebih sedikit lah," tambahnya

Pihaknya mengimbau agar masyarakat tidak perlu panik dengan rencana kenaikan TDL tersebut karena pemerintah sudah menghitung dan mengkalkulasikan dengan benar rencana kenaikan TTL itu dengan semua DPR. "Jadi jangan terlalu resah lah, listrik naik wah jadi gimana gitu. Kami menghitung dan kami tahu kok bagaimana perasaan rakyat agar naiknya ini tidak terlalu kaget," ujarnya

Dikataka Jero, kenaikan TTL yang naik 15 % pada tahun 2013 juga akan dilakukan dengan dua metode pertama ialah kenaikannya dibagi per tiga bulan dan kedua ialah kenaikannya dibagi per satu bulan. Oleh karena itu, pihaknya meminta kepada masyarakat khususnya pelanggan listrik dari kalangan industri untuk bisa mengerti maksud dari kenaikan TTL itu. "Jadi wajar saja kalau penolakan, semua menolak (TTL) naik. Tapi saya minta industri mengerti," imbuhnya

Sebelumnya, Direktur Industri Tekstil dan Aneka Ditjen Basis Industri Manufaktur Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Ramon Bangun mengakui sebaiknya memang menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi daripada menaikkan tarif tenaga listrik (TTL) sebesar 15 % pada 2013, yang akan memberatkan sektor tekstil dan produk tekstil (TPT). Sektor industri TPT meminta pemerintah menaikkan BBM bersubsidi karena peningkatan biaya listrik membuat biaya produksi semakin tinggi. "Selama ini, industri serat pemintalan menggunakan komponen energi listrik yang sangat besar," ujar

Selain dihadapkan pada tingginya biaya TDL, menurut Ramon, industri TPT juga terkena dampak pemberlakuan Peraturan Menteri Keuangan 253/2011. Kinerja industri TPT nasional di 2013 akan menurun seiring krisis yang melanda Amerika Serikat dan Eropa. "Selain itu, sektor TPT dihadapkan pada aturan PMK 253/2011 tentang pengembalian bea masuk yang telah dibayar atas impor barang dan bahan untuk diolah, dirakit atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor," paparnya. **bari/cahyo

BERITA TERKAIT

Umur 40 Tahun, Lebih Berisiko Kena Kanker Paru

Belum lama ini awak media dikejutkan dengan kabar bahwa Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB),…

Karyawan Telkomsel Bangun Jembatan Berdaya - Permudah Akses Masyarakat di Pelosok Garut

Sebagai wujud kepedulian bagi masyarakat sekitar tempat beroperasi, Telkomsel bersinergi bersamaan salah satu komunitas keagamaan karyawan, Majelis Taklim Telkomsel (MTT)…

Momok PKI Membodohi Masyarakat

NERACA Jakarta - Pada 2018 Indonesia akan memasuki tahun politik dalam rangka memilih kepala daerah untuk lima tahun ke depan.…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Proyek Kereta Cepat Diperkirakan Rampung 2020

      NERACA   Jakarta - Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung membutuhkan waktu pengerjaan…

Indonesia Belum Miliki Cadangan BBM Nasional

      NERACA   Jakarta - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengusulkan harus adanya pengadaan…

CEPA Jangan Batasi Kebijakan Pemerintah Kelola Ekonomi

    NERACA   Jakarta - Perjanjian Kemitraan Komprehensif yang sedang dibahas antara Republik Indonesia dan Uni Eropa, yang kerap…