PNM Terbitkan Obligasi Rp 1 Triliun Tahun Depan

NERACA

Jakarta - PT Permodalan Nasional Madani (PNM) berencana menerbitkan obligasi senilai Rp1 triliun di tahun 2013. Nantinya, dana ini akan digunakan untuk meningkatkan permodalan pembiayaan kredit Usaha Kecil Menengah (UKM).

Executive Vice President PNM, Bambang Siswaji, mengatakan, saat ini rencana penerbitan obligasi Rp 1 triliun masih dalam tahap pembahasan, “Apabila disetujui pemegang saham rencananya sebesar Rp1 triliun dan disesuaikan juga dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2013,"katanya di Jakarta kemarin.

Dia mengungkapkan, kebutuhan pembiayaan kredit UKM perseroan pada tahun depan diproyeksikan mencapai Rp4 triliun, naik dibandingkan target tahun ini yang mencapai Rp3,1 triliun.

Pada 2012 ini RKAP perseroan mencapai Rp1 triliun, di mana sebagian besar dari RKAP ini dipergunakan dalam penerbitan medium term notes (MTN) dan obligasi dengan total penggunaan Rp770 miliar,”Penerbitan obligasi dan MTN ini merupakan langkah strategis diversifikasi sumber pendanaan dalam kegiatan penyaluran kredit," tuturnya.

Sementara analis Recapital Securities, Pardomuan Sihombing, mengungkapkan bahwa ke depannya obligasi akan menjadi salah satu sumber pendanaan terbesar. "Dengan adanya obligasi UKM ini maka pasar modal semakin membumi, karena nantinya investor yang menyerap berasal dari ritel," katanya.

Di sisi lain, lanjutnya, akses pendanaan pasar modal bagi UKM belum ada selain obligasi UKM ini. Sebagai informasi, PNM akan menggenjot sumber pembiayaan dari obligasi untuk mendanai kredit UKM seiring potensi pertumbuhan terhadap sektor itu.

Direktur Bisnis PNM, Tri Susilo pernah bilang, dari 52,7 juta unit UKM di Indonesia, sekitar 75% belum tersentuh pendanaan melalui pinjaman perbankan. Kondisi itu menjadi peluang yang cukup baik bagi sumber dana untuk masuk ke bisnis UKM. "Untuk itulah obligasi UKM diterbitkan. Dan penerbitan obligasi PNM untuk UKM menjadi pelopor," katanya.

Oleh karena itu, dirinya mengharapkan, obligasi UKM mendapat dukungan dari "stakeholder", khususnya Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), serta otoritas Bursa Efek Indonesia (BEI). (bani)

Related posts