NERACA

Jakarta--Pemerintah mengusulkan penurunan setoran dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 2012 yang hanya sebesar Rp28,518 triliun. Padahal sebelumnya dividen Rp32,645 triliun, jadi turun Rp4,124 triliun. Namun penurunan setoran ini perlu  diimbangi kinerja BUMN.  "Pemerintah tidak memprioritaskan BUMN hanya bayar dividen. Prioritas kita, BUMN ini bisa menciptakan nilai tambah dalam bentuk nilai perusahaan tumbuh istilah di perusahaan yang sudah go public," kata Menteri Keuangan Agus Martowardojo  di Jakarta, Kamis (20/9)

Mantan Dirut Bank Mandiri ini menambahkan market capitilization-nya BUMN saat ini makin besar dan semakin baik. Oleh karena itu, nilai perusahaan yang makin besar lebih bernilai ketimbang pemasukan tersebut. "Tujuan mulia lainnya, adalah meningkatkan nilai tambah BUMN bagi kesejahteraan masyarakat dalam arti luas tentu membayar pajak," tambahnya

Lebih jauh Agus menekankan apalagi mempertimbangkan BUMN sedang tumbuh berkembang dan mempercepat penjualan semakin tinggi, keuntungan makin besar sehingga  perusahaan harus bayar dividen. "Jadi tidak bisa, langsung dividen dipakai untuk tambahan modal, jadi tambahan modal apakah melalui suntikan modal ataukah melalui kapitalisasi keuntungan itu harus dibicarakan menkeu dalam forum pembangunan APBN," imbuhnya

Ditempat terpisah, Sekretaris Kementerian BUMN Wahyu Hidayat mengakui dividen BUMN ini diperoleh dari 10 BUMN besar yang diperkirakan memberikan dividen sekitar Rp22,407 triliun (turun dari rencana awal Rp25,534 triliun), BUMN lain Rp5,430 triliun, dan BUMN minoritas Rp680 miliar. "Hal ini mempertimbangkan kondisi beberapa BUMN," ungkapnya

Adapun yang menyebabkan setoran dividen ini turun, antara lain realisasi laba bersih PLN sampai dengan semester pertama 2012 senilai Rp30 miliar, diperkirakan akhir tahun ini (asumsi konservatif) laba PLN hanya mencapai Rp5,8 triliun (dari RKAP sebesar Rp12 triliun), sehingga dengan pertimbangan "debt covenant", maka dividen maksimal PLN senilai Rp2,9 triliun (50 %).

Kemudian, dalam rangka melaksanakan ekspansi serta dukungan program pembangunan infrastruktur nasional, POR (pay out ratio) BUMN perbankan diusahakan untuk diturunkan menjadi 20 % dari sebelumnya 25 % pada penetapan target untuk menjaga rasio kecukupan modal (CAR).

Selanjutnya, laba RKAP Pertamina yang juga diprediksi tidak tercapai sebagai akibat dari adanya "unplanned shut-down" pada operasi anak perusahaan Pertamina yang melaksanakan sekitar 70 % dari seluruh operasi perusahan serta pengaruh harga minyak mentah dunia. Kemudian PT Freeport Indonesia diproyeksikan hanya bisa memberikan dividen maksimal Rp500 miliar, dari target Rp1,5 triliun.

Wahyu  menyebutkan, dari 140 BUMN sekitar 55 BUMN yang akan ditarik dividen. Adapun 55 BUMN ini diproyeksikan membukukan laba bersih pada 2012 sebesar Rp128,410 triliun. Untuk 55 BUMN itu terdiri atas 16 BUMN yang diperkirakan membukukan laba bersih 2012 sebesar Rp75,089 triliun. Kemudian, 39 BUMN non Tbk dengan perkiraan laba 2012 sebesar Rp53,321 miliar, serta Pertamina dan PLN Persero dengan target laba bersih 2012 sekitar Rp36 triliun.

Sementara itu, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Harry Purnomo menambahkan, tantangan peningkatan dividen dan laba bersih BUMN, antara lain sebagai upaya penyehatan dan peningkatan kinerja BUMN, dukungan kepada BUMN untuk peningkatan "capex" (belanja modal) guna meningkatkan kegiatan usaha dan pencapaian laba yang lebih tinggi, sekaligus efisiensi biaya operasional dari BUMN. "Untuk itu, menjaga keseimbangan alokasi laba BUMN untuk pembiayaan 'capex' dan 'sharing' dividen kepada BUMN," tutur Harry. **bari/cahyo