NERACA

Jakarta—Langkah pemerintah melakukan bailout Bank Century hingga saat ini memang masih menimbulkan tanda-tanya. Karena mantan Wapres Jusuf Kalla (JK) sebelumnya sudah menolak pengajuan blanket guarantee dari empat menteri termasuk Gubernur Bank Indonesia (BI) saat itu.

Menurut Kalla, yang mengetahui mekanisme blanket guarantee itu adalah orang-orang BI. Karena itu sebaiknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa orang BI. "Ya periksalah BI, baru lihat aliran dananya," ujarnya di DPR, Rabu (19/9).

Lebih jauh kata  JK, saat itu dijalankan mekanisme selayaknya blanket guarantee. Namun mekanisme itu tidak berdasar. "Tidak ada blanket guarentee tapi caranya seperti blanket guarantee," imbuhnya.

Adapun  empat menteri yang menemuinya, sambung JK, yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Sekretaris Negara, dan Menteri Negara BUMN. Para menteri ini meminta persetujuan blanket guarantee itu agar segera diumumkan ke publik.

"Saya katakan, tidak. Saya tidak akan pernah setuju karena ini lah yang membangkrutkan negara tahun 1998 . Kenapa semua kesalahan bank harus ditanggung rakyat? Mereka lebih kaya dari rakyat," ungkapnya secara tegas.

Menurut dia, hal ini seperti operasi senyap saja. "Bahkan saya yang saat itu sebagai unsur pemerintahan, wakil presiden, tidak mengerti, tiba-tiba saja ada keputusan itu dan tahu-tahu BI sudah mengeluarkan dana penyelamatan Bank Century itu," ujarnya.

Karena itu, lanjut JK, ia meminta Timwas Century juga mengejar pihak Bank Indonesia, soal dasar hukum pengeluaran dana untuk penyelamatan Bank Century tersebut. Sementara usulan blanket guarantee-nya sendiri sudah ditolak dan DPR juga tolak Perppu soal itu. "Bahkan saat itu Menkeu Sri Mulyani mengatakan telah "ditipu" oleh BI karena telah mengeluarkan uang negara untuk selamatkan Bank Century dengan tanpa ada dasar hukum," paparnya

Secara terpisah, pengamat perbankan UGM, Tony Prasetiantono, dengan keras menentang pemberian bailout Century oleh pemerintah. Pasalnya, dia melihat kasus Century itu bukanlah kasus sistemik sehingga dengan menutup bank tersebut justru hal terbaik ketimbang bailout senilai Rp6,7 triliun. Kalau dikatakan sistemik, itu sangat menyesatkan, karena dana bailout itu malah dibawa kabur Robert Tantular.

Mengenai pemberian blanket guarantee oleh BI, kata Toni lagi, memang tidak tepat. Karena dengan blanked guarantee itu justru masyarakat yang disusahkan. Sementara pelakunya kabur entah ke mana. Untuk itu, lanjut Toni, pemerintahan harus berani memerikan pejabat yang terkait kasus ini. Artinya, jangan dibiarkan enak-enakan ke luar negeri. Seperti, Mantan Menkeu Sri Mulyani juga harus mempertanggungjawabkannya. Persoalan benar atau salah, itukan persoalan belakangan.

Menurut Toni, Di AS, menteri kena kasus seperti itu tak bisa diambil oleh asing. Tapi pemerintah memang aneh, Sri Mulyani malah dibiarkan dengan enaknya di luar sana. “Dan dielu-elukan asing sebagai menteri keuangan terbaik dan bahkan akan dijadikan calon presiden. Padahal, itu bisa saja sengaja dilakukan asing agar bisa meletakkan orang-orang mereka demi membantu mereka menggerogoti negara,” ungkapnya.

Ditempat terpisah, pihak Istana Wapres menyebut tidak ada hal yang baru yang diungkapkan mantan Wapres JK. "Tidak ada yang baru mengenai penjelasan Pak Jusuf Kalla," ujar Jurubicara Wapres, Yopie Hidayat di Jakarta, kemarin.

Menurut Yopie, mengenai risiko dampak sistemik, semuanya sudah dijelaskan langsung oleh Boediono ke DPR. "BI dan juga KSSK saat itu menyimpulkan bahwa jika Bank Century ditutup waktu itu, ada risiko sistemik yang membahayakan ekonomi Indonesia karena sistem keuangan global ketika itu tengah mengalami krisis yang dengan mudah dapat menjalar ke semua negara," terangnya.

Buktinya, lanjut Yopie, langkah bailout Century telah membuat ekonomi Indonesia selamat dari krisis. "Yang manfaatnya dapat kita rasakan sampai sekarang," ujarnya.

Berdasarkan kajian BI per September 2009,  maka untuk membuktikan apakah benar kasus Bank Century, sebuah bank gagal berdampak sistem terhadap perbankan nasional saat krisis global 2008/2009? Maka berdasarkan data empiric, adalah kondisi posisi devisa neto (PDN)  perbankan yang cenderung dalam posisi net short, trend penguatan nilai tukar yang terjadi saat itu akan menguntungkan bank.

Hal ini membuat risiko nilai tukar saat ini sedikit menurun. Namun, karena krisis global masih belum berakhir, maka bank-bank tetap harus berjaga-jaga dan memperhatikan posisi valasnya dengan hati-hati. Salah satu langkah mitigasi risiko yang dilakukan bank selama ini adalah dengan memelihara PDN yang relatif rendah (per Juni 2009 di bawah 5%). Dengan posisi PDN yang rendah maka risiko nilai tukar perbankan juga menjadi terbatas.

Berdasarkan hasil stress test dengan menggunakan data PDN diketahui depresiasi rupiah sebesar Rp1.000,- (sekitar 9,6%) berpotensi menurunkan modal perbankan nasional sebesar Rp83,5 miliar. Selain itu, tidak terdapat bank yang CARnya berpotensi turun menjadi di bawah 8% sampai dengan depresiasi sebesar Rp5.000,- Meskipun secara keseluruhan eksposure valas perbankan relatif kecil, namun untuk tenor jangka pendek (di bawah 3 bulan) perbankan memiliki posisi net short yang cukup besar.

Hal ini menimbulkan risiko tersendiri bagi bank terutama dalam memenuhi kewajibannya yang jatuh tempo dalam jangka pendek pada saat nilai tukar rupiah terdepresiasi. Berdasarkan hasil stress test dengan menggunakan data net short valas jangka waktu di bawah 3 bulan, maka apabila rupiah terdepresiasi sebesar 30% akan terdapat bank yang CAR nya berpotensi menjadi di bawah 8%. ahmad/cahyo