Kantongi Izin DPR, BTN Optimis Rights Issue Sesuai Jadwal

NERACA

Jakarta – Rencana PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) menerbitkan saham baru (rights issue) akan berjalan mulus. Pasalnya, perseroan sudah mengantongi izin dari Komisi XI DPR RI sebagai mitra kerjanya.

Merespon disetujuinya rights issue BTN oleh DPR, Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan, pihaknya alan mendukung langkah rights issue ini dan memastikan proses yang dilakukan telah taat asas serta sesuai dengan ketentuan, “Semua mendukung dan telah merespon dalam waktu dekat, karena pemikiran kita sama untuk mendorong BTN menjadi bank kuat, memiliki tabungan kuat dan membantu masyarakat miskin," katanya di Jakarta, Rabu (19/9).

Sementara Ketua Komisi XI DPR RI Emis Moeis mengingatkan, dengan disetujuinya right issue tersebut, BTN dituntut untuk memperbaiki kinerja perseroan karena ini langkah yang berat membawa BTN bisa meningkatkan penguatan permodalan dan pertumbuhan kredit.

Hal yang sama juga disampaikan anggota DPR dari Fraksi PDI-P Indah Kurnia yang mengharapkan dengan persetujuan rights issue ini, BTN dapat berbenah dengan meningkatkan pelayanan dan menambah dana pihak ketiga serta jumlah gerai Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

Sebelumnya, Direktur Utama BTN Iqbal Latantro pernah bilang, pihaknya menyakini penerbitan rights issue akan dilakukan tahun ini dan optimis sesuai jadwal. Pasalnya, pembahasan rights issue dengan Komisi XI DPR sempat tertunda.

Menurut rencana penerbitan saham baru atau right issue ini akan dilakukan sebanyak 1,5 miliar lembar saham untuk mencapai kepemilikan masyarakat sebesar 40%. Sementara, perkiraan net proceed yang diperoleh ketika pencatatan efek di BEI dimulai pada minggu pertama Desember 2012 adalah berkisar antara Rp1,76 triliun hingga Rp2,36 triliun.

Tujuan dari right issue ini antara lain untuk penguatan permodalan untuk meningkatkan rasio kecukupan modal (CAR) hingga 19% dan mendukung pertumbuhan kredit 26% hingga 2016. Tujuan lainnya adalah untuk mendukung pemenuhan kebutuhan perumahan rakyat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah dan mendukung pertumbuhan perekonomian nasional.

Kemudian untuk meningkatkan penerimaan negara atas pajak, dividen dan proceed atas pelepasan rights pemerintah, mendapatkan insentif pajak dengan kepemilikan publik 40 persen, serta meningkatkan nilai perusahaan.

Seluruh dana hasil right issue ini masuk ke kas BTN untuk penyaluran kredit, dan hasil penjualan rights/HMETD pemerintah yang tidak dieksekusi akan disetorkan kepada kas negara. Estimasi perkiraan rights/HMETD pemerintah yang tidak dieksekusi akan dijual dengan kisaran penerimaan negara antara Rp132,07 miliar hingga Rp176,09 miliar. Saat ini telah ditunjuk lembaga profesi penunjang dengan joint lead underwriter adalah Bahana, Danareksa dan Mandiri Sekuritas. (bani)

BERITA TERKAIT

Bupati Serang Optimis Raih WTP Tanpa Catatan

Bupati Serang Optimis Raih WTP Tanpa Catatan NERACA Serang - Bupati Serang, Banten, Ratu Tatu Chasanah optimis akan meraih kembali…

Pemerintah dan DPR Diminta Ubah Ketentuan Defisit APBN

      NERACA   Jakarta - Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) Burhanuddin Abdullah menyarankan pemerintah dan DPR mengubah ketentuan…

Danai Kebutuhan Pendanaan - Adira Finance Kantongi Pinjaman US$ 350 Juta

NERACA Jakarta – Danai pengembangan bisnisnya, PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (ADMF) atau Adira Finance mengantongi fasilitas pinjaman sindikasi…

BERITA LAINNYA DI BURSA SAHAM

Astrindo Raih Pendapatan US$ 27,16 Juta

NERACA Jakarta – Sepanjang tahun 2018 kemarin, PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk (BIPI) membukukan pendapatan sebesar US$27,16 juta atau melesat…

Optimalkan Tiga Lini Bisnis Baru - Mitra Investindo Siapkan Capex US$ 3 Juta

NERACA Jakarta – Menjaga keberlangsungan usaha pasca bisnis utama terhenti pada akhir tahun lalu, PT Mitra Investindo Tbk (MITI) bakal…

Laba Betonjaya Melesat Tajam 144,59%

Di tahun 2018, PT Betonjaya Manunggal Tbk (BTON) mencatatkan laba tahun berjalan senilai Rp27,81 miliar atau naik 144,59% dibandingkan periode…