Penghematan BBM Ditargetkan 2,75 Juta KL

NERACA

Jakarta--Pemerintah menargetkan penghematan konsumsi bahan bakar minyak bersubsidi mencapai 2,75 juta kiloliter pada 2013. Apalagi konsumsi BBM sebenarnya bisa melonjak hingga mencapai 48,76 juta kiloliter. "Namun, dengan program penghematan, maka diperkirakan hanya menjadi 46,01 juta kiloliter atau dihemat 2,75 juta kiloliter," kata Wakil Menteri ESDM, Rudi Rubiandini di Jakarta, 19,/9

Menurut Rudi, upaya penghematan konsumsi BBM bersubsidi yang akan dilakukan antara lain meneruskan kebijakan pelarangan kendaraan dinas, pertambangan, dan perkebunan memakai BBM bersubsidi. Serta, program konversi BBM ke bahan bakar gas (BBG). Pada 2012, konsumsi BBM juga bisa ditekan dari 45,26 juta kiloliter menjadi 44,04 juta kiloliter atau turun 1,12 juta kiloliter.

Guru Besar Teknik Perminyakan ITB ini menambahka, pemerintah berhasil menekan peningkatan konsumsi BBM dari tahun ke tahun. Pada 2011, konsumsi BBM bersubsidi mencapai 41,76 juta kiloliter atau naik 3,5 juta kiloliter dibandingkan 2010 yang 38,26 juta kiloliter.

Namun, di 2012, sambung Rudi, konsumsi diperkirakan hanya naik 2,28 juta kiloliter menjadi 44,04 juta kiloliter. "Tahun 2013, pertumbuhan konsumsi diperkirakan turun lagi yakni hanya 1,97 juta kiloliter," tuturnya.

Padahal, lanjutnya, ekonomi terus tumbuh dan penjualan kendaraan bermotor baik mobil maupun motor akan terus bertambah.

Ditempat terpisah, Menteri Keuangan Agus Martowardojo berharap agar tambahan BBM bersubisidi yang telah disetujui oleh DPR sebesar 4 juta kilo liter tidak secara keseluruhan dihabiskan. “Kuota BBM bersubsidi itu kan sudah disetujui 4 juta kl, tentu ada panduan kepada seluruh sektor kalau bisa hanya 3,5 juta kl yang digunakan jadi tidak harus dihabiskan,” katanya

 Mantan Dirut Bank Mandiri ini menambahkan setelah mendapatkan persetujuan dari Komisi VII DPR, pihaknya akan melaporkan hal tersebut kepada Badan Anggaran (Banggar) guna membicarakan masalah anggaran yang akan ditambahkan. “Tentunya kami akan melaporkan ke Banggar terlebih dahulu. Nantinya di Banggar akan dibicarakan untuk membuat tambahan anggaran sebesar Rp15-16 triliun. Dan tentunya, jika mau dibayarkan maka terlebih dahulu diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” tambahnya.

Pasca diaudit oleh BPK, pemerintah harus memastikan  ada anggarannya. Sehingga kemungkinan dana tambahan untuk BBM Bersubsidi tersebut akan dimasukkan di anggaran APBN-P 2013.

Menurut Agus, anggaran untuk subsidi BBM jumlah totalnya akan naik dari Rp137 menjadi Rp216 Triliun dengan asumsi penggunaan sebanyak 43,5 juta kl, namun jika asumsinya sebanyak 44 juta kl maka anggaran totalnya menjadi Rp219 triliun. “Oleh karena itu sektor harus bisa menjaga di Rp216 triliun. Sebenernya koordinasi dan teamwork kita sudah berjalan, namun masing-masing sektor harus tetap bisa menjaga. Kami sendiri akan menjaga dari sektor keuangan agar tidak terjadi over budget,” tuturnya. **bari/cahyo

BERITA TERKAIT

UU DKJ, Masa Depan Jakarta Dijadikan Pusat Perdagangan Global

UU DKJ, Masa Depan Jakarta Dijadikan Pusat Perdagangan Global NERACA Jakarta - Lahirnya undang-undang tentang Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ)…

Pemerintah akan Bentuk Tim Proyek Kereta Cepat Jakarta " Surabaya

  NERACA Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan segera membentuk tim untuk proyek kereta…

Surplus Neraca Perdagangan Terus Berlanjut

  NERACA Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada Maret 2024, Indonesia kembali surplus sebesar 4,47 miliar dolar AS,…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Makro

UU DKJ, Masa Depan Jakarta Dijadikan Pusat Perdagangan Global

UU DKJ, Masa Depan Jakarta Dijadikan Pusat Perdagangan Global NERACA Jakarta - Lahirnya undang-undang tentang Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ)…

Pemerintah akan Bentuk Tim Proyek Kereta Cepat Jakarta " Surabaya

  NERACA Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan segera membentuk tim untuk proyek kereta…

Surplus Neraca Perdagangan Terus Berlanjut

  NERACA Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada Maret 2024, Indonesia kembali surplus sebesar 4,47 miliar dolar AS,…