Penyusunan RAPBN-2013 “Terindikasi” Menyimpang

NERACA

Jakarta—Skema penyusunan rencana RAPBN 2013 dinilai rawan dengan berbagai penyimpangan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi oleh Badan Anggaran DPR dan pemerintah. "Menjelang pemilu 2014, semua partai pasti membutuhkan dana untuk kampanye mereka nantinya. Karenanya pada saat ini mereka berupaya mengumpulkan dana-dana baik untuk partai masing-masing maupun individunya dan salah satu sumber untuk itu adalah anggaran negara," kata Koordinator Advokasi dan Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Uchok Sky Khadafi di Jakarta,19/9

Menurut Uchok, ada indikasi permainan dalam penyusunan anggaran tersebut sudah jelas terlihat diantaranya pengajuan kenaikan tarif dasar listrik oleh pemerintah yang dengan cepat disetujui sebagian kalangan anggota DPR. "Ini ada apa?. Untuk hal-hal yang sifatnya usulan kenaikan harga-harga yang akan membebani rakyat seharusnya tidak serta merta DPR menyetujuinya," ujarnya.

Indikasi adanya potensi kerawanan lainnya, menurut Uchok, adalah pembahasan RAPBN 2013 yang dilakukan secara tertutup oleh badan anggaran DPR dan pemerintah. Selain itu, potensi pendapatan negara juga dinilai sangat kecil yakni hanya sebesar Rp1200 triliun saja. Padahal menurut perhitungan Fitra pendapatan negara masih bisa dipacu lebih tinggi lagi.

Mengenai potensi dan kerawanan penyelewengan anggaran, Uchok menyebutkan diantaranya ada pada pos-pos belanja barang dan jasa. Sementara untuk belanja pegawai, akan sulit dilakukan permainan-permainan karena sifatnya yang sudah rutin dan tetap.

Uchok menambahkan apabila DPR tidak mau dituding telah melakukan penyalahgunaan kekuasaan dalam penyusunan anggaran negara, maka semua pembahasan harus dilakukan secara terbuka dan transparan kepada publik.

Sementara itu Ketua Aliansi Pemerhati Parlemen Indonesia (APPI), Andianto mengatakan persoalan anggaran negara ini merupakan isu penting yang harus terus dikritisi oleh segenap elemen masyarakat sipil. "Fase penyusunan rencana anggaran ini merupakan salah satu tahapan yang rawan dengan penyimpangan-penyimpangan. Karenanya kita mencoba untuk terus mengkritisi," ujarnya.

Dikatakan Andianto, pihaknya sengaja mengundang sejumlah pimpinan organisasi kemasyarakatan dan pemuda untuk turut aktif terlibat memperbincangkan berbagai potensi kerawanan penyalahgunaan anggaran negara tersebut.

Menyangkut utang pemerintah, berdasarkan data Ditjen Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan terungkap total utang pemerintah Indonesia hingga Agustus 2012 mencapai Rp 1.957,2 triliun. Sampai akhir tahun ini, utang pemerintah diperkirakan Rp 1.989,92 triliun, atau nyaris Rp 2.000 triliun.

Jumlah utang pemerintah Indonesia yang bakal mendekati Rp 2.000 triliun di akhir 2012 ini memang terhitung rendah jika dibandingkan dengan negara pengutang terbesar di dunia yakni Irlandia dengan jumlah utamg US$ 2,26 triliun di 2011 lalu.

Dibandingkan total utang pemerintah di 2011 sebesar Rp 1.803,49 triliun, maka sepanjang 2012 ini, jumlah utang pemerintah bertambah Rp 186,43 triliun. Yang jelas jumlah utang pemerintah ini dalam waktu lima tahun meningkat Rp 600 triliun. Di 2007, jumlah utang pemerintah Rp 1.389,41 triliun, sementara di 2012 Rp 1.989,92 triliun.

Sementara jumlah pembayaran bunga utang pemerintah sepanjang 2012 ini direncanakan bakal mencapai Rp 117,79 triliun. Ini terdiri dari bunga utang dalam negeri Rp 71,95 triliun dan bunga utang luar negeri Rp 28,05 triliun. Jumlah pembayaran bunga utang pemerintah dari tahun ke tahun terus meningkat. Di 2007 pembayaran bunga utang pemerintah adalah Rp 79,8 triliun, sementara di 2012 adalah Rp 117,79 triliun. **cahyo

BERITA TERKAIT

Belanja Negara Capai Rp 2,2 Triliun Lebih - DEFISIT RAPBN 2018 DIPATOK 2,19%

Jakarta-Pemerintah dan DPR akhirnya sepakat mengesahkan UU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018. Diantaranya pemerintah menganggarkan penerimaan Rp1.894,7 triliun…

Postur RAPBN 2018 Disahkan DPR

      NERACA   Jakarta - Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI dengan Pemerintah menyetujui postur sementara RAPBN 2018…

KOTA SUKABUMI - Penyusunan Blueprint Smart City Capai 95 Persen

KOTA SUKABUMI  Penyusunan Blueprint Smart City Capai 95 Persen NERACA Sukabumi - Penyusunan blueprint smart city yang dilakukan oleh Pemerintah…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

PII Dorong Pemda Manfaatkan Skema KPBU

  NERACA   Jakarta - PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) mendorong agar Pemerintah Daerah (Pemda) memanfaatkan skema Kerjasama Pemerintah dan…

IIF Dapat Kucuran Rp1 triliun dari JICA - Untuk Bangun Infrastruktur

    NERACA   Jakarta - PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) menandatangani perjanjian pinjaman sebesar ¥ 8.000.000.000 atau sekitar Rp…

Pasar Tekstil Tanah Abang Melesu

  NERACA   Jakarta - Penjualan tekstil di Pasar Tanah Abang masih lesu, sehingga beberapa pedagang pakaian jadi pun terpaksa…