Pemerintah Optimis IPO Semen Baturaja Terealisasi Tahun Ini

Masih Terhambat Izin di DPR

Kamis, 20/09/2012

NERACA

Jakarta – Tudingan program Kementerian BUMN gagal lantaran tidak ada satupun perusahaan plat merah yang mencatatkan sahamnya di pasar modal hingga semester kedua tahun ini, dibantah langsung oleh Menteri BUMN Dahlan Iskan. Pasalnya, dirinya mengklaim tengah memperjuangkan IPO Semen Baturaja.

Kata Dahlan, Kementerian BUMN tengah memperjuangkan rencana penawaran saham perdana (initial public offering/IPO) PT Semen Baturaja Persero kepada DPR-RI. "Mungkin yang akan kita usahakan adalah Semen Baturaja, sampai hari ini belum keluar izinnya dari DPR," ujarnya di Jakarta, Rabu (19/9).

Oleh karena itu, dia mengharapkan persetujuan dari DPR dapat diperoleh secepatnya agar Semen Baturaja bisa merealisasikan rencana IPO tersebut. Meskipun nantinya, jika tidak ada satu pun BUMN yang melaksanakan IPO, dirinya tidak kecewa.

Alasannya, dia telah memperjuangkannya dan bekerja keras agar BUMN dapat menggelar IPO sesuai waktu yang direncanakan. "Kalau tidak mencapai target asal alasannya jelas, kan tidak masalah. Yang tidak boleh itu kalau alasannya tidak jelas, misalnya malas, tidak kerja keras," ungkapnya.

Dia menilai beberapa IPO BUMN yang belum mendapatkan persetujuan dari DPR karena terkait dengan kelengkapan dokumen serta permasalahan yang tengah dihadapi oleh BUMN itu sendiri. "Tidak masalah, kalau tidak mencapai target tetapi dinilai lebih baik justru itu yang baik, tetapi kalau mencapai target dan dinilai tidak baik, ini yang kurang baik,"jelasnya.

Sebelumnya, Dahlan pernah menargetkan lima BUMN yang akan melangsungkan IPO tahun ini, yakni PT Semen Baturaja, PT Waskita Karya, PT Pertamina Drilling Service, PT Pertamina Gas dan PT PLN Batam. Namun, Semen Baturaja masih terganjal status perubahan direksi, sementara Waskita menunggu turunnya Peraturan Pemerintah (PP).

Menurut Dahlan keinginan IPO atau tidak IPO bukan persoalan hidup dan mati. Sebab, bila tidak mendapatkan persetujuan dari pihak yang terkait, dia pun hanya bisa menunggu. Sementara itu, untuk tiga anak perusahaan yang lainnya masih dikaji di internal perseroan. Namun, untuk PLN Batam, perseroan tinggal menunggu arahan dari induk perseroan, yakni PT PLN Persero.

Sebaliknya pandangan yang berbeda disampaikan pengamat BUMN Said Didu yang mengungkapkan, sulitnya BUMN merealisasikan program privatisasi, khususnya rencana IPO lebih disebabkan karena pemahaman yang berbeda-beda antar anggota DPR, “Hal ini yang membuat proses itu panjang. Ini juga menjadi kesulitan bagi BUMN," ungkapnya.

Menurutnya, pemerintah dan DPR, khususnya Komisi VI dan XI harus memiliki pemahaman yang serupa tentang privatisasi. Selain itu, dibutuhkan lobi agar program privatisasi dapat berjalan dengan baik.

Selain itu, lambannya proses IPO BUMN juga disebabkan sering terjadinya pergantian anggota dewan tersebut. Oleh sebab itu, pembenahan di tubuh DPR, khususnya mekanisme, dipandang perlu. Kesulitan mendapatkan izin tersebut dirasakan oleh Menteri BUMN Dahlan Iskan. (bani)