DPR : Cabut Dulu Travel Warning

 Australia Serius Ajak Indonesia Dalam CEPA

 Jakarta—Kalangan DPR RI mendesak Australia mencabut travel warning bagi warganya untuk ke Indonesia.  Ini penting karena Australia mengajak perundingan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (Comprehensive Economic Partnership Agreement-CEPA).  "Kami (DPR) telah tegaskan agar Australia mencabut dulu travel warning, agar upaya peningkatan kerjasama perdagangan kedua negara bisa tercapai," kata Ketua Komisi VI DPR, Airlangga usai menerima delegasi Menteri Perdagangan Australia, Craig Emerson, di DPR, Rabu (20/4).

 Kunjungan ini sekaligus untuk mensosialisasikan perundingan CEPA dengan parlemen Indonesia. Yang jelas, Ketua Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) ini mengatakan persoalan travel warning merupakan hal prinsip yang dapat mengganggu hubungan perdagangan kedua negara.

 Menurut Airlangga, akibat kebijakan travel warning tersebut jelas akan berdampak serius di tingkat pelaku dunia usaha. Akibatnya pelaku dunia usaha Australia enggan ke Indonesia untuk bisnis dan perdagangan. “Kondisi ini jelas  memukul masyarakat Indonesia, terutama kesempatan kerja sama perdagangan dan ekonomi dengan pelaku usaha dari Negeri Kanguru," ujarnya.

 Kerugian lainnya, kata  Airlangga, mahasiswa dan pelajar Australia tidak bisa menjalani pendidikan di Indonesia. Sehingga tak ada pemasukan negara dari sektor ini. Sebaliknya, mahasiswa dan pelajar Indonesia yang menempuh pendidikan di Australia sekitar 14.000 orang per tahun dan dan membelanjakan untuk kebutuhan hidupnya sekitar Rp15.000 dolar AS per tahun.

 Padahal, lanjut politisi muda Partai Golkar,  Australia  berharap perjanjian CEPA terealisasikan bulan ini. Untuk itu  kedatangan Menteri Perdagangan Aussie ke Parlemen hari ini dimaksudkan untuk mensosialisasikan perjanjian-perjanjian CEPA agar seluruh stakeholder di Indonesia mengetahui pembahasan CEPA.

"Tentunya mereka melihat perdagangan ini penting untuk mereka. Mereka melihat kerja sama ekonomi Indonesa dan Australia mempunyai persoalan sama. Ini memperkuat keterlibatan stakeholder. Di sini parlemen mempunyai peran penting," jelas Airlangga.

 Airlangga berharap, pemerintah Indonesia menindaklanjuti permintaan DPR dengan melakukan diskusi dengan pemerintah Australia. Lebih jauh soal pertemuan tadi, DPR juga membahas terkait pengemasan rokok kretek, produk hutan seperti kelapa sawit dan kertas serta ketahanan pangan.

 Ia mengungkapkan, pemerintah Australia juga mempunyai tiga proposal untuk pembesaran sapi di Jawa Timur. DPR melihat proposal ini penting, karena secara natural Australia adalah pasar yang kompetitif untuk Indonesia. "Indonesia membutuhkan sapi hidup atau beku. Karena ini ada pembahasan sapi yang diimpor di Indonesia berat 350 kg. Indonesia sendiri membutuhkan 750.000 ekor/tahun. Seharusnya ini bisnis to bisnis," ungkapnya.

 Selain itu, Airlangga menambahkan, tak hanya Australia, Amerika Serikat juga telah menemui Komisi VI DPR. Hasilnya, AS mencabut travel warning untuk Indonesia. DPR selanjutnya juga akan menerima Uni Eropa.

 Sebelumnya, Perdana Menteri Julia Gillard dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meluncurkan proses CEPA pada November tahun lalu. Bulan lalu, Australia menerapkan travel warning karena dugaan ditangkapnya tersangka Bom Bali I Umar Patek di Pakistan. **cahyo