Antara Pertumbuhan Ekonomi dan Pembatasan BBM

Sabtu, 22/09/2012

Oleh Agus S. Soerono

Wartawan Harian Ekonomi NERACA

Hari-hari belakangan ini, beberapa stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU) di sekitar Jakarta mulai kehabisan bahan bakar cair itu. Hal itu terjadi di SPBU yang terletak di Modernland. Sedangkan di Cipondoh Raya, justru BBM jenis Pertamax yang habis. Mungkin di daerah pinggiran Jakarta hal serupa itu juga terjadi. Namun kejadian seperti itu sudah terjadi di beberapa daerah sejak beberapa bulan lalu seperti di Kalimantan dan Sumatera.

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi akan mengeluarkan peraturan yang membatasi kendaraan membeli bahan bakar minyak bersubsidi jenis premium dan solar di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

BPH Migas mengatakan, pembatasan tersebut dilakukan untuk menekan kelebihan penjualan premium dan solar terhadap kuota APBN-P yang sekarang sudah terjadi.

Lembaga itu mengatakan setiap mobil yang mengisi premium di SPBU dibatasi maksimal 10 liter per hari. Dengan demikian, kalau biasanya satu mobil mengisi 20 liter, bisa untuk dua mobil, sehingga pemakaiannya lebih merata.

Aturan pembatasan sedang disusun oleh lembaga itu dan akan keluar dalam waktu dekat.

Sebenarnya, sejumlah daerah seperti di Kalimantan sudah mengeluarkan peraturan penjatahan pemakaian BBM tersebut.

Pembatasan akan dimulai di DKI Jakarta dan selanjutnya akan diterapkan secara nasional. Pembatasan seperti itu memang perlu dilakukan, karena apabila tidak segera diterapkan, maka angka pertumbuhan ekonomi—yang salah satu indikatornya adalah inflasi akibat subsidi BBM—akan tergerus. Pemerintah pada 2012 ini menargetkan angka pertumbuhan ekonomi bisa di atas 6%.

Namun konsumsi BBM bersubsidi yang diperkirakan melebihi kuota 40,4 juta kiloliter (KL), dampaknya bisa memberatkan APBN dan menekan angka pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah perlu menambal sekitar Rp 45 triliun, sehingga diperlukan langkah konkret guna menyelesaikannya.

Apabila tidak ada tindakan nyata subsidi bisa membengkak hingga Rp 45 triliun dan ini memberatkan.

Memang ada dugaan bahwa kelebihan konsumsi BBM bersubsidi ini, karena akibat penyalahgunaan di daerah. berupa penyelewengan penggunaan BBM bersubsidi ini untuk mobil industri dan perkebunan.

Penyelewengan penggunaan BBM bersubsidi di daerah ini harus ditindaklanjuti pemerintah daerah dengan menginstruksikan bahwa BBM bersubsidi hanya boleh dipakai oleh masyarakat yang memang berhak.