Antara Pertumbuhan Ekonomi dan Pembatasan BBM

Oleh Agus S. Soerono

Wartawan Harian Ekonomi NERACA

Hari-hari belakangan ini, beberapa stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU) di sekitar Jakarta mulai kehabisan bahan bakar cair itu. Hal itu terjadi di SPBU yang terletak di Modernland. Sedangkan di Cipondoh Raya, justru BBM jenis Pertamax yang habis. Mungkin di daerah pinggiran Jakarta hal serupa itu juga terjadi. Namun kejadian seperti itu sudah terjadi di beberapa daerah sejak beberapa bulan lalu seperti di Kalimantan dan Sumatera.

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi akan mengeluarkan peraturan yang membatasi kendaraan membeli bahan bakar minyak bersubsidi jenis premium dan solar di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

BPH Migas mengatakan, pembatasan tersebut dilakukan untuk menekan kelebihan penjualan premium dan solar terhadap kuota APBN-P yang sekarang sudah terjadi.

Lembaga itu mengatakan setiap mobil yang mengisi premium di SPBU dibatasi maksimal 10 liter per hari. Dengan demikian, kalau biasanya satu mobil mengisi 20 liter, bisa untuk dua mobil, sehingga pemakaiannya lebih merata.

Aturan pembatasan sedang disusun oleh lembaga itu dan akan keluar dalam waktu dekat.

Sebenarnya, sejumlah daerah seperti di Kalimantan sudah mengeluarkan peraturan penjatahan pemakaian BBM tersebut.

Pembatasan akan dimulai di DKI Jakarta dan selanjutnya akan diterapkan secara nasional. Pembatasan seperti itu memang perlu dilakukan, karena apabila tidak segera diterapkan, maka angka pertumbuhan ekonomi—yang salah satu indikatornya adalah inflasi akibat subsidi BBM—akan tergerus. Pemerintah pada 2012 ini menargetkan angka pertumbuhan ekonomi bisa di atas 6%.

Namun konsumsi BBM bersubsidi yang diperkirakan melebihi kuota 40,4 juta kiloliter (KL), dampaknya bisa memberatkan APBN dan menekan angka pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah perlu menambal sekitar Rp 45 triliun, sehingga diperlukan langkah konkret guna menyelesaikannya.

Apabila tidak ada tindakan nyata subsidi bisa membengkak hingga Rp 45 triliun dan ini memberatkan.

Memang ada dugaan bahwa kelebihan konsumsi BBM bersubsidi ini, karena akibat penyalahgunaan di daerah. berupa penyelewengan penggunaan BBM bersubsidi ini untuk mobil industri dan perkebunan.

Penyelewengan penggunaan BBM bersubsidi di daerah ini harus ditindaklanjuti pemerintah daerah dengan menginstruksikan bahwa BBM bersubsidi hanya boleh dipakai oleh masyarakat yang memang berhak.

BERITA TERKAIT

Puspayoga: "Pertumbuhan Pariwisata Harus Menjaga Kearifan Lokal"

Puspayoga: "Pertumbuhan Pariwisata Harus Menjaga Kearifan Lokal" NERACA Denpasar - Dalam pengembangan sektor pariwisata takkan pernah bisa lepas dari kaitan…

Infrastruktur Dukung Pertumbuhan

Melihat pengalaman di sejumlah negara yang berkembang pesat, pembuat kebijakan memahami bahwa pembangunan yang sukses memerlukan komitmen selama beberapa dekade…

Jaga Kerukunan dan Toleransi Pasca Kekerasan Terhadap Pemuka Agama

  Oleh : Sulaiman Rahmat, Mahasiswa Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru Pada akhir Januari 2018 kemarin, masyarakat dihebohkan dengan kabar ulama…

BERITA LAINNYA DI

Honda Ungkap Sedan Amaze Generasi Kedua di India

Honda memperkenalkan generasi kedua All New Honda Amaze yang dirancang di atas platform sedan premium dengan dua pilihan mesin, berbahan…

Struktur Baru Pajak Otomotif Paling Cepat Tuntas Triwulan I

Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto mengharapkan struktur pajak baru bagi industri otomotif untuk mendorong produksi kendaraan jenis sedan dapat selesai paling…

China Diprediksi Akan Lewati AS Sebagai Pasar Otomotif Terbesar

China diproyeksikan akan melewati Amerika Serikat (AS) sebagai pasar otomotif terbesar dunia pada 2022, menurut Chief Executive Officer Nissan Motor…