Kebijakan Pembatasan Konsumsi Premium dan Solar Akan Diambil

Untuk Tekan Subsidi BBM

Sabtu, 22/09/2012

Pemerintah mulai berancang-ancang membatasi konsumsi premium dan solar bagi kendaraan pribadi dan niaga, karena pemakaian BBM bersubsidi itu sudah melebihi kuota APBN. Bersiap-siaplah untuk menghemat penggunaan BBM atau mengurangi bepergian yang tidak perlu.

NERACA

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi akan mengeluarkan peraturan yang membatasi kendaraan membeli bahan bakar minyak bersubsidi jenis premium dan solar di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

Direktur BBM BPH Migas, Djoko Iswanto di Jakarta, Kamis (6/9), mengatakan, pembatasan tersebut dilakukan untuk menekan kelebihan penjualan premium dan solar terhadap kuota APBN-P yang sekarang sudah terjadi.

"Kami inginnya setiap mobil yang mengisi premium di SPBU dibatasi maksimal 10 liter per hari. Dengan demikian, kalau biasanya satu mobil mengisi 20 liter, bisa untuk dua mobil, sehingga pemakaiannya lebih merata," katanya.

Menurut dia, aturan pembatasan sedang disusun dan akan keluar dalam waktu dekat.

Ia mengatakan, sebenarnya, sejumlah daerah seperti di Kalimantan sudah mengeluarkan peraturan penjatahan pemakaian BBM tersebut.

"Kami akan mulai pembatasan di DKI Jakarta dan selanjutnya akan diterapkan secara nasional," ujarnya.

Penerapan pembatasan tersebut mendesak dilakukan di DKI Jakarta, mengingat kuota premium bersubsidi di ibukota tersebut akan habis pada pertengahan September 2012.

Djoko menambahkan, BPH Migas juga akan mengeluarkan aturan yang melarang kendaraan mewah memakai BBM bersubsidi. "Kriteria kendaraan mewah bisa dari kapasitas mesin, tahun pembuatan, atau harga," katanya.

Menurut dia, pelarangan kendaraan mewah memakai BBM subsidi itu akan dilakukan secara manual di SPBU. Ia juga melanjutkan, BPH Migas telah mengirim surat ke PT Pertamina (Persero) agar melarang penjualan BBM bersubsidi di SPBU yang berlokasi di kawasan elit, kota besar, dan jalan tol.

Selain upaya-upaya tersebut, menurut dia, pemerintah juga sudah meminta tambahan kuota BBM bersubsidi ke DPR dan mengetatkan pengawasan.

Menurut pengamat energi dari Indonesia Resources Studies (Ires) Marwan Batubara, niat baik pemerintah melalui BPH Migas itu pada prinsipnya bisa dipahaminya.

”Namun dalam pelaksanaannya akan sulit, terutama dalam pengawasannya. Pada prinsipnya cara itu dilakukan untuk mencegah konsumen menggunakan BBM bersubsidi (premium) dan beralih membeli pertamax,” katanya.

Dia mengatakan pengaruh pembatasan BBM dengan cara itu terhadap angka pertumbuhan ekonomi tidak terlalu signifikan. Karena pengguna kendaraan akan beralih ke pertamax, dan tetap terjadi pertumbuhan ekonomi, meskipun mereka harus merogoh kocek lebih dalam untuk membeli pertamax tersebut.

Marwan mengatakan bahwa cara pembatasan BBM seperti itu sebenarnya tidak terlalu mendasar untuk mengurangi subsidi.

BBM Naik saja

”Kenapa pemerintah tidak menaikkan saja harga BBM, sehingga APBN tidak tekor karena dananya disedot oleh BBM bersubsidi,” katanya.

Menurut dia, sebagai konsekuensi kenaikan harga BBM itu, pemerintah harus secara tegas menjelaskan penggunaan dari penghematan subsidi BBM tersebut.

”Misalnya untuk membangun sarana dan prasarana transportasi yang aman dan nyaman bagi masyarakat,” katanya.

Selama ini masyarakat resisten terhadap niat pemerintah untuk menaikkan harga BBM karena pemerintah tidak konsisten menggunakan dana yang dihemat tersebut untuk sektor-sektor yang diperlukan.

”Kan tidak masuk akal, kalau dana penghematan subsidi BBM tersebut dicairkan dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT) yang diberikan hanya dalam beberapa kali saja, padahal kenaikan harga-harga akibat pengurangan subsidi BBM itu sifatnya permanen,” katanya.

Terlebih lagi pemerintah tidak berhasil mencegah kebocoran dana di birokrasi antara lain melalui korupsi yang sudah kronis dan penyelundupan BBM ke luar negeri sepertinya tidak pernah diungkap peranan pemerintah untuk menggagalkannya.

Menurut Marwan, jika opsi itu (mengurangi subsidi) yang hendak diambil, perlu ketegasan sikap pemerintah.

”Jangan seperti bulan April-Mei lalu, di mana berbagai aparat kabinet melansir silang pendapat yang membuat masyarakat bingung,” katanya.

Menurut dia, akibat isu rencana kenaikan BBM itu membuat spekulan menaikkan harga barang terutama sembako (sembilan bahan pokok) yang pada akhirnya, harga BBM itu tidak jadi dinaikkan.

”Namun harga sembako yang sudah telanjur naik, tidak ada cerita akan turun lagi. Kejadian seperti itu mendorong terjadinya inflasi,” katanya.

Yang terlihat dari kejadian itu, katanya, adalah ternyata bahwa masyarakat bisa tetap ”survive” dengan harga yang baru terbentuk akibat isu rencana kenaikan BBM itu.

Marwan mengatakan bahwa pemerintah selama ini kurang memperhatikan energi baru /terbarukan dan konservasi energi (EBTKE).

”Kalau untuk bahan bakar minyak, pemerintah jelas-jelas memberikan subsidi. Namun untuk EBTKE, subsidi pemerintah masih boleh dibilang nol besar,” katanya.

Dapat Diterima

Sementara itu Guru Besar Universitas Brawijaya Malang, Ahmad Erani Yustika, mengatakan gagasan untuk membatasi penggunaan BBM oleh masyarakat dengan menjatah kuantitasnya, agar mereka beralih ke pertamax, dapat diterima.

”Akan tetapi pengawasannya akan sulit,” katanya.

Menurut Direktur Eksekutif Indef itu, cara-cara yang dapat ditempuh antara lain dengan pembatasan sesuai tahun pembuatan mobil, atau pemasangan stiker bagi mobil yang boleh membeli premium.

Erani mengatakan pembatasan/penjatahan BBM itu tidak akan mengganggu target pemerintah untuk mencapai angka pertumbuhan ekonomi di atas 6%.

”Karena dengan membeli pertamax, mobilitas masyarakat tidak terganggu dan subsidi pemerintah pun tidak membengkak,” tuturnya.

Senada dengan Marwan, Erani mengatakan pemerintah seharusnya jangan lamban dalam mengambil keputusan yang strategis seperti ketika menaikkan harga BBM tempo hari. (agus/dbs)