NERACA

Jakarta - Perang data perbandingan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) dan pembangkit listrik tenaga konvensional kembali meruncing. Wakil ketua Masyarkat Energi Terbarukan Indonesia (METI) Herman Darnel Ibrahim memaparkan, biaya investasi PLTN berkapasitas 1000 Mega Watt (MW) sangat mahal yaitu antara US$4 miliar hingga US$6 miliar.

Menurut Herman yang juga anggota Dewan Energi Nasional ini, dana sebesar itu dapat dibelanjakan pemerintah untuk membangun 3000 sampai 4000 MW PLTU bertenaga batubara atau mencapai 4 kali lipat PLTN. Sementara, Indonesia merupakan salah satu pengekspor utama utama batubara dunia dengan produksi di tahun 2010 mencapai 320 juta ton.

“Selain itu, PLTN mesti realistis menghadapi risiko kecelakaan dan beban sosial politis berupa penolakan dari masyarakat,” katanya dalam diskusi menyoal perlu tidaknya pembangunan PLTN yang digelar di Universitas Indonesia, Depok, Selasa (19/4). Dia mengingatkan, dalam setiap proses pembangunan instalasi energi dimanapun, persetujuan warga masyarakat merupakan hal mutlak seperti halnya ijin yang dikeluarkan pemerintah pusat dan daerah.

Sebelumnya, Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) menilai kebutuhan listrik pada 2025 yang mencapai 100 ribu Mwe hanya bisa dipasok oleh PLTN. Sementara energi geotermal hanya mampu menghasilkan pasokan listrik sekitar 27 ribu MW dengan realisasi hanya 9 ribu MW dan potensi pembangkit tenaga air 75 ribu MW dan realisasinya hanya 10 ribu MW.

Herman mengakui, PLTN memiliki keunggulan rasio penggunaan bahan bakar dibanding batubara dan solar untuk pembangkit tenaga diesel. Dia merinci, untuk 1000 MW perlu  10 ton Uranium per tahun yang setara dengan 3 juta ton batubara atau 2 juta kilo liter BBM. Juga, lebih ramah lingkungan karena tidak ada pembakaran sehingga tidak menghasilkan emisi karbon alias lebih bersih.

Namun dia buru-buru menegaskan, menimbang risiko yang jauh lebih besar, opsi PLTN bisa ditepis dengan memaksimalkan potensi energi domestik berupa bahan bakar fosil dan energi terbarukan di Indonesia. Caranya, lanjut Herman, terbagi dalam tiga strategi. Pertama, keamanan pasokan energi. “Utamakan batubara dan gas untuk memenuhi energi nasional dengan menghentikan ekspor batubara dan gas secara bertahap,” katanya. Lantas, jika masih kurang impor gas dan batubara karena terhitung masih lebih murah daripada PLTN.

Kedua, pemanfaatan energi terbarukan harus ekonomis karena menjadi pertimbangan negara dan investor seperti kalangan independent power producer (IPP). Untuk itu, pemerintah harus menyusun regulasi menekan biaya produksi dalam memanfaatkan batubara dan gas domestik.

Ketiga, ramah lingkungan. Menurut Herman, pembangkit listrik tenaga uap yang digerakkan batubara pun bisa dioperasikan dengan lebih bersih, misalnya melalui teknologi coal clean. “Ini sekaligus menjawab klaim bahwa PLTN bersih lingkungan. Memang betul dalam operasinya bersih, tapi jika terjadi kebocoran, kerusakan lingkungan jauh lebih berat,” tegasnya.

Herman memastikan, sesuai amanat mengutip pasal 2 UU No.30 tahun 2007 tentang energi, Indonesia telah terbukti mampu menguasai teknologi dan memanfaatkan cadangan energi terbarukan dan energi fosil. Sedangkan teknologi nuklir belum sepenuhnya dikuasai.

Senada dengan Herman, anggota komisi VII DPR RI Zulkiflimansyah menegaskan Indonesia memiliki potensi energi berlimpah. Ia menepis asumsi bahwa energi terbarukan memerlukan investasi besar untuk menghadirkan teknologi tinggi. ”Ketersediaan energi dapat diperoleh dengan akuntanbilitas setiap stakeholder energi. Kita tidak akan kekurangan energi,” katanya merujuk perilaku koruptif dan manipulatif dalam industri energi seperti migas dan pertambangan.

Dia juga menilai, penolakan PLTN bukan berarti Indonesia tidak perlu menguasari ilmu dan teknologi nuklir. Pasalnya, di luar sebagai pembangkit, nuklir dimanfaatkan dalam riset pertanian hingga kedokteran. “Untuk memasok listrik lewat PLTN, dalam 20-25 tahun kedepan opsi ini berat untuk terwujud,” katanya.

Di tempat yang sama, Kepala Batan Hudi Hastowo menilai pemanfaatan PLTN mendukung pembangunan berkelanjutan ditinjau terhadap pemenuhan kriteria yang mencakup enam aspek yaitu lingkungan, kepentingan antar generasi, kebutuhan energi, sosial politik, geopolitik dan ekonomi.

“Sedangkan ketergantungan pada minyak bumi tidak diimbangi oleh peningkatan penyediaan energi dan pemanfaatan energi terbarukan masih sangat rendah sehingga jaminan keamanan pasokan energi menjadi masih rendah,” katanya. inung