Melek Huruf Jadi Modal Pembangunan - RI Kurangi 2 Juta Tuna Aksara/Tahun

NERACA

Kemampuan keaksaraan membuka kesempatan luas bagi setiap individu untuk mengenal dunia sekitarnya, memahami berbagai faktor lingkungannya, berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional dan kehidupan demokrasi, serta memperkuat identitas budayanya

Keaksaraan adalah alat yang sangat diperlukan agar dapat berpartisipasi secara efektif dalam kehidupan sosial dan ekonomi, yang akan mengarah kepada pembangunan sumber daya manusia dan pengentasan kemiskinan. Keaksaraan memberdayakan dan membangun masyarakat dan membantu terwujudnya pelaksanaan hak asasi manusia yang adil.

Kemampuan baca-tulis dianggap penting karena melibatkan pembelajaran berkelanjutan oleh seseorang sehingga orang tersebut dapat mencapai tujuannya, dimana hal ini berkaitan langsung bagaimana seseorang mendapatkan pengetahuan, menggali potensinya, dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat yang lebih luas.

Banyak analis kebijakan menganggap angka melek aksara adalah tolak ukur penting dalam mempertimbangkan kemampuan sumber daya manusia di suatu daerah. Hal ini didasarkan pada pemikiran yang berdalih bahwa melatih orang yang mampu baca-tulis jauh lebih murah daripada melatih orang yang buta aksara, dan umumnya orang-orang yang mampu baca-tulis memiliki status sosial ekonomi, kesehatan, dan prospek meraih peluang kerja yang lebih baik. Argumentasi para analis kebijakan ini juga menganggap kemampuan baca-tulis juga berarti peningkatan peluang kerja dan akses yang lebih luas pada pendidikan yang lebih tinggi.

Organisasi PBB untuk Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan (UNESCO) memiliki definisi sebagai berikut

“Melek aksara adalah kemampuan untuk mengidentifikasi, mengerti, menerjemahkan, membuat, mengkomunikasikan dan mengolah isi dari rangkaian teks yang terdapat pada bahan-bahan cetak dan tulisan yang berkaitan dengan berbagai situasi.”

Mengacu pada EFA Global Monitoring Report, Literacy for Life (2006), UNESCO menyebutkan bahwa terdapat korelasi yang kuat antara kemampuan membaca dengan investasi dan kinerja seseorang. Membaca (keaksaraan) akan mempermudah seseorang untuk memahami informasi terkait bidang kerja dan berbagai aspek lain menyangkut peningkatan kualitas hidup.

Tuna Aksara di Indonesia

Buta huruf atau tuna aksara adalah ketidakmampuan membaca. Masalah buta aksara merupakan masalah yang dimiliki oleh sebagian besar negara-negara dunia yang sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu.

Kebutaaksaraan sangat terkait dengan kemiskinan, keterbelakangan, kebodohan serta ketidakberdayan suatu masyarakat. Hal ini sangat berkaitan dengan sejarah suatu bangsa dimana umumnya negara-negara miskin dan korban jajahan memiliki penduduk dengan tingkat buta aksara yang tinggi.

Hal ini masih menjadi masalah terutama di negara-negara Asia selatan, arab, dan Afrika utara (40% sampai 50%). Asia timur dan Amerika selatan memiliki tingkat buta huruf sekitar 10% sampai 15%. Biasanya, tingkat melek aksara dihitung dari persentase populasi dewasa yang bisa menulis dan membaca.

Tak dapat dipungkiri, angka tuna aksara atau buta aksara di Indonesia masih tergolong tinggi. Berdasarkan data yang dimiliki Kemendikbud, jumlah buta aksara di Indonesia masih sebanyak 6,7 juta. Jumlah buta aksara ini memang menurun lebih dari 50 % jika dibandingkan pada 2004 yang sebanyak 15,4 juta orang.

Berkait tentang strategi penuntasan buta aksara, pada tahun 2013-2015 strategi penuntasan tuna aksara akan difokuskan pada daerah 3 T dan klaster 4 (reaching the unreached), yakni dengan melakukan Gerakan Daerah Pengentasan Ketunaaksaraan yang akan disertai Peraturan Daerah Khusus, gerakan Pemberdayaan Masyarakat yang lebih menyeluruh untuk provinsi lainnya, serta layanan keaksaraan berbasis bahasa Ibu yang disertai bahan ajar elektronik dan perangkatnya sehingga mudah diakses oleh penduduk pada daerah yang tersebar, berpencar dan sulit dijangkau.

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Non-Formal dan Informal (PAUDNI) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Ella Yulaelawati mengatakan, Indonesia menargetkan terbebas dari buta aksara tahun 2015, dengan pengurangan jumlah penduduk buta aksara sekitar 2 juta setiap tahun.

Ella memaparkan, Kemdikbud menargetkan pemberantasan buta aksara tahun 2013 di tiga tempat yaitu Papua, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Ketiga daerah itu dipilih karena persentase buta aksara tinggi, namun tidak memiliki sumber daya manusia dan infrastruktur memadai untuk pemberantasan buta aksara.

Berdasarkan statistik, Jawa Timur menduduki peringkat pertama provinsi dengan penduduk buta huruf tertinggi yaitu mencapai 1.582.293 pada 2011. Sementara Jawa Tengah menduduki peringkat kedua dengan jumlah penduduk buta aksara 986.179.

Selain itu, masih ada beberapa titik daerah merah dengan jumlah tuna aksara yang cukup tinggi. Daerah tersebut yaitu lima provinsi di Indonesia bagian timur adalah Papua, Papua Barat, Maluku, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Selain di lima provinsi tersebut, juga terdapat tiga kabupaten dengan jumlah tuna aksara yang tinggi.

BERITA TERKAIT

Permudah Transaksi di Pasar Modal - Menakar Risiko Beli Saham Pakai Kartu Kredit

NERACA Jakarta – Meskipun wacana agar transaksi saham di pasar modal bisa menggunakan kartu kredit masih dalam kajian dan belum…

Hoax Ancam Keutuhan Indonesia dan Keberlanjutan Pembangunan

   Oleh: Muhammad Satyan Azikar dan Erwin Sikumbang, Mahasiswa PTN Hoax merupakan komponen perusak demokrasi yang nyata dalam momentum  pesta…

Siapkan Belanja Modal Rp 7,5 Triliun - XL Perkuat Jaringan Daerah Potensi Wisata

NERACA Bayuwangi - Banyuwangi adalah salah satu daerah yang sukses mengembangkan potensi pariwisatanya dengan memanfaatkan sarana digital sebagai sarana promosi.…

BERITA LAINNYA DI PENDIDIKAN

10% Soal UN Ketegori HOTS

    Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyatakan, sebanyak 10 persen dari soal Ujian Nasional (UN) kategori kemampuan berpikir tingkat…

Siapapun Bisa Mengenyam Pendidikan Di UI

      Kuliah di Universitas Indonesia (UI) merupakan hal yang menjadi dambaan banyak siswa untuk melanjutkan pendidikan di perguruan…

7.000 Jurnal Ditargetkan Terakreditasi

    Pemerintah menargetkan dapat mengakreditasi 7.000 jurnal secara nasional dalam jangka waktu dua tahun. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan…