Nihil, IPO BUMN di Bursa Tahun Ini - PEMERINTAH DINILAI TIDAK BERWIBAWA

NERACA

Jakarta - Minimnya perusahaan BUMN mencatatkan saham perdana (initial public offering/IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI) menuai kritikan tajam. Pasalnya, hingga kuartal III-2012 ini belum ada satu pun perusahaan pelat merah mencatatkan sahamnya di papan pasar modal Indonesia.

Lektor Kepala FE Universitas Pancasila Agus S Irfani menegaskan, hal itu disebabkan karena pemerintah kurang berwibawa dalam memutuskan perusahaan BUMN mana yang siap untuk go public. “Saya melihat ada dua hal yang menghambat. Perusahaan BUMN itu sendiri dan DPR,” jelas dia kepada Neraca, Selasa (18/9).

Lebih lanjut Agus menerangkan, pascareformasi, perusahaan BUMN ini bak kerajaan kecil dan memiliki kebijakan otonom. Hal ini, lanjut Agus, sama saja para pimpinan BUMN ini tidak taat perintah Menteri BUMN, Dahlan Iskan. Alhasil, menteri BUMN seperti kesulitan menata perusahaan-perusahaan pelat merah tersebut.

“(Pak) Dahlan seperti single fighter. Dia tidak ada yang dukung. Menurut saya, dia sudah maksimal (dorong BUMN untuk IPO),” tambahnya. Agus menduga, keengganan perusahaan BUMN ini go public dikarenakan sudah keenakan menikmati hasil dan ingin bersembunyi dari pantauan masyarakat.

Menurut dia, apabila perusahaan BUMN menjadi perusahaan terbuka maka mereka wajib membuat laporan kinerjanya ke Bapepam-LK dan BEI. Dan ini, tentunya, diawasi oleh publik. Semestinya, menteri BUMN dapat memaksa mereka untuk berbenah diri agar segera IPO. Sehingga bisa berekspansi, transparan serta akuntabel.

“Ini justru memperlihatkan ke masyarakat kalau pasar modal kita kurang menarik. Kan, tidak ada BUMN yang IPO. Mestinya didorong penuh. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus membuat statement,” terang Agus.

Namun demikian, meskipun perusahaan BUMN didorong untuk IPO, Agus tidak setuju jika BUMN strategis ikut didalamnya. Pasalnya, hal itu akan sangat merugikan rakyat Indonesia. “Jangan yang strategis. Akan sangat berbahaya karena menyangkut kepentingan bangsa,” ungkapnya.

Hanya Satu BUMN

Secara terpisah, Ketua Komisi VI DPR, Airlangga Hartarto mengatakan, minimnya IPO BUMN karena takut menerapkan transparansi, terutama dalam hal laporan keuangan. Dia mencontohkan, seharusnya BUMN Perkebunan terlebih dahulu listing di bursa.

Dia beralasan karena Indonesia merupakan rajanya perusahaan perkebunan.”Yang menjadi pernyataan, apakah pemerintah tidak transparan atau menteri BUMN-nya yang takut dengan Bapepam-LK,” jelas Airlangga kepada Neraca.

Dia juga menambahkan, selama ini baru satu BUMN yang diajukan ke DPR untuk bisa IPO, yakni PT Semen Baturaja (Persero). Sementara untuk BUMN konstruksi seperti PT Waskita Karya (Persero) harus melakukan restrukturisasi. “Intinya, kalau hanya satu yang diajukan, kami (DPR) tidak bisa meloloskan beberapa perusahaan lainnya,” tukasnya.

Sebelumnya, Direktur Utama BEI, Ito Warsito mengungkapkan, pemerintah dinilai kurang memberikan dukungan terhadap pasar modal. “Pemerintah kurang memberikan dukungan ke pasar modal karena tidak mau melakukan penawaran saham perdana BUMN ,”katanya di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Menurut Ito, masih sedikit penawaran saham perdana yang dilakukan perusahaan BUMN kemungkinan karena belum ada yang berminat dan ini terlihat dari banyak perusahaan BUMN yang belum siap melakukan penawaran saham perdana.

Padahal, menteri BUMN dinilai memiliki semangat tinggi untuk mendukung BUMN dapat melakukan penawaran saham perdana. Kendati demikian, Ito mengakui, semangat menteri BUMN cukup tinggi dan perlu dukungan staf, walapun belum ada satupun BUMN yang masuk ke bursa saham.

Hingga kini, perusahaan BUMN baru 18 yang tercatat melakukan penawaran saham perdana di BEI. Terakhir, PT Garuda Indonesia Tbk yang baru melepas saham ke publik pada 2011 lalu. Namun, Ito masih optimis jika 25 emiten dapat mencatatkan saham perdana pada tahun ini. Nilai emisi penawaran saham perdana pun diperkirakan dapat melebih dari tahun lalu.

Pada 2011, nilai emisi dari penawaran saham perdana mencapai Rp19,59 triliun. “Nilai emisi tergantung situasi pasar pada semester II-2012. Pada semester pertama, banyak pihak meragukan hingga kini sudah ada 15 emiten yang listing,” tutup Ito. iwan/novi/mohar/bani/ardi

BERITA TERKAIT

BPK MENILAI KASUS JIWASRAYA CUKUP BESAR DAN SISTEMIK - KKSK: Kasus Jiwasraya Tidak Berdampak Sistemik

Jakarta-Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pihaknya tidak melihat dampak sistemik dari kasus gagal bayar PT…

Pemerintah Optimis Dongkrak Ekspor Pertanian

NERACA Jakarta-Pemerintah Indonesia yang diwakili Kementerian Pertanian dalam pertemuan bilateral dengan Menteri Pertanian, Pangan dan Kehutanan Italia berharap hasil pertanian…

UPAYA MENINGKATKAN GAIRAH PENGUSAHA UMKM - Pemerintah Turunkan Bunga KUR Menjadi 6%

Jakarta-Sebagai upaya meningkatkan gairah kalangan pengusaha UMKM, Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin terus menurunkan suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) tahun ini…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Omnibus Law Berpotensi Jaga Stabilitas Keuangan

Jakarta - Wakil Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menilai penerapan Omnibus Law berpotensi…

RAIH PERTUMBUHAN 141,5% - Pembiayaan Fintech Kalahkan Sektor Perbankan

NERACA Jakarta – Tahun 2019 merupakan tahun penuh tantangan terhadap pertumbuhan ekonomi dan termasuk industri pembiayaan sektor perbankan yang ikut…

BPK MENILAI KASUS JIWASRAYA CUKUP BESAR DAN SISTEMIK - KKSK: Kasus Jiwasraya Tidak Berdampak Sistemik

Jakarta-Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pihaknya tidak melihat dampak sistemik dari kasus gagal bayar PT…